Ghassemi: Resolusi HAM PBB Anti-Iran Politis !
Juru bicara kementerian luar negeri Iran menilai resolusi yang dikeluarkan komisi tiga Majelis Umum PBB mengenai kondisi HAM di Iran bermotif politik, dan tidak bisa diterima.
Kantor pusat diplomasi media kemenlu Iran melaporkan, Bahram Ghassemi hari Selasa mereaksi resolusi HAM anti-Iran yang dikeluakan komisi tiga Majelis Umum PBB.
"Amat disayangkan, resolusi ini diratifikasi tanpa mempertimbangkan realitas sebenarnya yang terjadi di Republik Islam Iran, dan sepenuhnya bersandar pada laporan sepihak, konfrontatif serta hanya disusun dengan tujuan politik tertentu," ujar jubir kemenlu Iran.
Ghassemi dalam statemennya mengkritik sepak terjang sebagian negara yang memperalat HAM untuk kepentingan politiknya.
"Republik Islam Iran menentang segala bentuk penggunaan HAM sebagai alat politik oleh negar-negara Barat terhadap negara-negara independen," tegasnya.
Menurut Jubir kemenlu Iran, penegakkan hak asasi manusia oleh PBB tidak boleh menjadi sumber permainan politik kekuatan besar dan permusuhan sebagian negara terhadap negara lain.
Menyinggung sepak terjang sejumlah negara pemrakarsa resolusi anti-Iran, terutama Kanada, Bahram Ghassemi mengatakan, "Drama getir bersejarah muncul dalam resolusi ini, keterlibatan rezim Zionis, rezim Al Saud, serta sejumlah negara yang tidak menegakkan demokrasi dan kebebasan yang menajdi pendukung utama terorisme, kekerasan dan ekstremisme,".
Menyikapi tudingan pelanggaran hak asasi manusia di Iran, Ghassemi menegaskan, Republik Islam Iran adalah negara yang menganut demokrasi religius.
"Berdasarkan prinsip dan pijakan [demokrasi religius], [Iran] selalu dan senantiasa menentang segala bentuk diskriminasi, dan menolak penggunaan masalah hak asasi manusia sebagai alat politik," papar Ghassemi.
Komisi tiga Majelis Umum PBB hari Selasa (15/11) waktu New York meratifikasi resolusi berisi kecaman terhadap kondisi hak asasi manusia di Iran.
