Kunjungan Presiden Iran ke New York, Tantangan dan Harapan
Presiden Republik Islam Iran bertolak meninggalkan Tehran menuju New York pada Minggu, 17 September 2017 untuk berpartisipasi dalam sidang Majelis Umum PBB. Hassan Rouhani dijadwalkan menyampaikan pidatonya dalam sidang ini pada hari Rabu.
Kunjungan tersebut bersamaan adanya berbagai tantangan dan persoalan pelik di tingkat regional dan internasional, di mana untuk memecahkan setiap masalah itu memerlukan bantuan dan keinginan serta tekad kolektif.
Saat ini, kawasan Asia Barat sedang melewati persoalan yang dipaksakan menyusul intervensi sejumlah kekuatan dunia. Dampak dari intervensi ini adalah meluasnya kekerasan dan terorisme serta pendudukan.
Kini, bangsa-bangsa regional sedang "membayar" harga mahal akibat intevensi dan perang yang dikobarkan oleh kekuatan-kekuatan arogan dunia. Ribuan orang tewas dan banyak dari mereka yang mengungsi termasuk di Irak, Suriah, Yaman, Palestina dan Afghanistan.
Presiden Iran dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun-tahun sebelumnya, telah mengusulkan perencanaan dunia yang kosong dari kekerasan dan perang, di mana usulan ini memperoleh sambutan hangat dan bahkan telah disetujui.
Sayangnya, banyak peluang untuk merealisasi tujuan tersebut telah hilang, sementara kawasan masih khawatir dengan petualangan dan intervensi Amerika Serikat, di mana campur tangan ini dilakukan melalui penciptaan koalisi pengobar perang dengan sejumlah negara regional termasuk Arab Saudi.
Amat disayangkan bahwa negara-negara kuat telah membuat dunia menjadi tidak aman dengan dalih menjamin keamanan. Mereka menggunakan berbagai cara kekerasan dan intevensi militer dengan alasan menciptakan perdamaian. Pada dasarnya merekalah sumber dari ketidakamanan itu.
Kekuatan-kekuatan dunia –yang mengklaim menginginkan tatanan internasional– jika benar-benar menginginkan perkembangan dan keamanan di kawasan tentunya mereka akan menyusun hubungannya dengan negara lain berdasarkan sikap saling menghormati dan bertanggung jawaba di hadapan bangsa-bangsa regional.
Sementara itu, di arena hubungan internasinal juga terdapat banyak tantangan besar, di mana persoalan ini juga bersumber dari keserakahan AS. Salah satu contohnya adalah sabotase Negara Adidaya itu tergadap Iran pasca tercapainya perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif).
Inskonsistensi AS terhadap kesepakatan nuklir dilakukan ketika Iran dan masyarakat internasional ingin menggunakan suasana baik yang muncul pasca tercapainya kesepakatan itu untuk memperluas hubungan dan interaksi konstruktif.
Kerjasama dengan Iran di sektor hubungan ekonomi dan interaksi regional untuk memberantas terorisme akan menguntungkan semua negara. Selain itu, pendekatan mendasar Republik Islam adalah berpartisipasi konstruktif dengan negara-negara tetangga untuk mewujudkan tatanan yang berkelanjutan berdasarkan keamanan kolektif dan dukungan kepada perkembangan negara-negara regional.
Namun AS bergerak sebaliknya. Negara ini berusaha merusak suasana pasca tercapainya perjanjian nuklir dan menciptakan hambatan di jalur hubungan ekonomi dan politik Iran.
Pengalaman perundingan antara Iran dan kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Inggris, Perancis, AS ditambah Jerman) dan tercapainya JCPOA merupakan contoh keberhasilan dari kebijakan moderasi dan interaksi konstruktif serta pengedepanan dialog. Dengan kata lain, JCPOA bukan hanya sebuah kesepakatan politik, namun juga sebuah pendekatan baru dan cara yang inovatif untuk melakukan interaksi konstruktif guna menyelesaikan krisis dan tantangan dunia secara damai.
Setahun lalu, Presiden Iran menilai inkonsistensi AS dalam memenuhi kewajiban hukumnya dalam JCPOA sebagai sebuah kesalahan strategis dan menyebabkan hilangnya kredibilitas negara itu di dunia. Rouhani menegaskan, kesalahan ini harus segera dikompensasi, sebab, sebagai pelanggar internasional tentunya akan memicu protes masyarakat dunia. Dengan demikain, jelas bahwa partisipasi Presiden Iran dalam sidang Majelis Umum PBB tahun ini juga akan menegaskan hal tersebut. (RA)