Rouhani: Segala Bentuk Perubahan di Perbatasan Regional, Berbahaya

Presiden Republik Islam Iran menilai referendum pemisahan Kurdistan Irak dan segala bentuk gerakan untuk mengubah perbatasan dan geografi negara-negara kawasan sebagai berbahaya.

Hassan Rouhani mengungkapkan hal itu dalam pertemuan dengan Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB di New York pada Senin (18/9/2017).

Ia menyerukan semua masyarakat internasional termasuk PBB untuk memberikan dukungan tegas kepada konstitusi dan integritas teritorial Irak dan melindunginya.

Presiden Iran menuturkan, untuk menyelesaikan persoalan regional harus dicari solusi politik.

Rouhani juga mengumumkan kesiapan Iran untuk memperkuat kerjasama dengan PBB guna menyelesaikan persoalan regional.

"Perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif) bisa menjadi model yang baik untuk perdamaian dan stabilitas regional dan internasional. Tanggung jawab Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Sekjen PBB dalam mendukung dan memperkuat JCPOA, terutama di hadapan mereka yang melanggar komitmennya adalah penting," pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen PBB dalam pertemuan tersebut menyinggung rencana referendum di Kurdistan Irak dan menegaskan dukungan kepada konstitusi dan integritas teritorial negara ini.

Antonio Guterres mengatakan, segala bentuk pembagian Irak atau Suriah tidak menguntungkan stabilitas di kawasan, dan PBB siap untuk bekerjasama dengan Iran dalam memperkuat pondasi perdamaian dan keamanan regional.

Ia menegaskan, solusi persoalan di Suriah dan Irak tergantung pada penanganan solusi politik dan perundingan semua pihak.

Sekjen PBB juga menjelaskan bahwa Iran telah komitmen pada perjanjian nuklir JCPOA dan ia menegaskan pentingnya pelaksanaan penuh kesepakatan ini dari semua pihak. (RA)