JCPOA, Dukungan Masyakarat Internasional dan Terisolasinya AS

Pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dan negara-negara anggota Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Perancis, Inggris, Amerika Serikat ditambah Jerman) diselenggarakan di markas besar PBB di New York.

Dalam pertemuan tersebut diumumkan bahwa perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif) adalah kesepakatan yang baik dan semua pihak, kecuali AS, menentang renegosiasi tentang JCPOA.

Mohammad Javad Zarif, Menlu Iran pasca pertemuan Komisi Gabungan JCPOA di Tingkat Menlu pada Rabu (20/9/2017) malam mengatakan, anggota Kelompok 5+1, selain AS, menegaskan kepatuhan penuh kepada JCPOA dan tidak ingin merundingkannya kembali serta akan komitmen terhadap pencapaian masyarakat internasional ini.

Pertemuan Komisi Gabungan JCPOA di New York sekali lagi menunjukkan konsensus negara-negara Eropa, Cina dan Rusia untuk mendukung JCPOA. Semua negara peserta pertemuan ini mengakui bahwa Iran mematuhi perjanjian nuklir, namun AS melakukan politisasi dan berusaha memperkenalkan JCPOA –yang telah didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB– sebagai kesepakatan yang cacat serta Washington ingin merundingkannya kembali. Syarat kepatuhan AS kepada JCPOA adalah renegosiasi perjanjian ini, namun posisi ini ditolak anggota-anggota kelompok 5+1 lainnya dan Iran.

Kesepakatan nuklir Iran bukan milik sebuah negara atau beberapa negara, namun milik masyarakat internasional, sebab perjanjian ini disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, pembicaraan tentang keluar dari JCPOA menunjukkan tidak bertanggung jawabnya sebuah negara terhadap kewajiban-kewajiban internasional.

Menyusul pengakuan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan anggota-anggota Kelompok 5+1 tentang kepatuhan Iran kepada JCPOA, sejumlah sumber pemberitaan Amerika melaporkan bahwa Donald Trump, Presiden AS telah mengambil keputusan final tentang JCPOA, namun belum dipublikasikan media.

Pasca pidato Trump yang tidak berbobot, tidak berdasar dan jauh dari realitas di Majelis Umum PBB tentang Iran dan JCPOA, Nikki Haley, Duta Besar AS untuk PBB mengatakan, pernyataan Trump bukan berarti keluar dari JCPOA.

Posisi Trump menunjukkan bahwa AS pada tahap awal mengejar untuk renegosiasi tentang apa yang disebut negara ini sebagai pelanggaran-pelanggaran JCPOA. Jika tuntutan ini tidak disetujui, –seperti yang dikatakan Rex Tillerson, Menlu AS– maka akan dievaluasi kembali mengenai keluarnya AS dari perjanjian nuklir tersebut.

Sayangnya, posisi AS itu tidak memperoleh dukungan dan penegasan dari negara-negara anggota Kelompok 5+1 lainnya dan Uni Eropa, sehingga AS kemungkinan akan sendirian keluar dari JCPOA.

Terkait hal ini, Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada Rabu mengatakan, tidak perlu untuk menegosiasikan kembali kesepakatan pada tahun 2015 mengenai program nuklir Iran.

Hassan Rouhani, Presiden Iran –dalam jumpa pers pada Rabu, yaitu di akhir kunjungannya ke New York untuk berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-72– menyinggung tuntutan AS untuk renegosiasi tentang JCPOA.

Presiden Iran menegaskan, JCPOA tidak bisa dirundingkan dan direformasi, dan para pejabat AS harus membuang pikiran untuk renegosiasi kesepakatan nuklir ini dari kepala mereka.

Yang pasti Iran memiliki banyak pilihan untuk menghadapi segala bentuk keputusan AS terkait JCPOA dan tidak akan berdiam diri terhadap keserakahan Amerika.

Seperti halnya yang ditegaskan oleh Presiden Rouhani, keluarnya AS dari JCPOA tidak akan membawa tekanan apapun terhadap Iran, bahkan posisi negara ini di level dunia akan lebih baik dari sebelumnya, sementara pemerintah Washington akan berada di bawah tekanan opini publik dunia. (RA)