Laporan Baru IAEA Soal Kesepakatan Nuklir Iran

Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Yukiya Amano dalam laporan ke-9 sejak pelaksanaan kesepakatan nuklir Iran dan Kelompok 5+1, menegaskan kembali kepatuhan Tehran terhadap komitmennya berdasarkan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).

Ini adalah laporan periodik pertama IAEA setelah Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk tidak mengkonfirmasi kepatuhan Iran terhadap butir-butir kesepakatan nuklir.

IAEA dalam laporannya kepada para anggota, mengatakan bahwa sampai 5 November lalu, cadangan uranium Iran dengan pengayaan rendah tercatat 96,7 kilogram atau jauh di bawah ambang batas 202,8 yang ditetapkan oleh kesepakatan nuklir. Laporan Amano juga mengkonfirmasi bahwa tingkat pengayaan Iran tidak melebihi batas yang ditentukan JCPOA yaitu 3,67 persen.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa cadangan air berat Iran tercatat 114,4 metrik ton, dimana berada di bawah ambang batas 130 ton yang ditetapkan oleh kesepakatan nuklir.

Amano mengakui bahwa Iran masih mengizinkan IAEA untuk menggunakan pemantauan online di bidang pengayaan uranium di reaktor-reaktor nuklirnya sehingga memungkinkan para inspektur untuk mengumpulkan dan mencatat data yang dikirim secara otomatis oleh alat pengukur yang dipasang di sana.

Meski demikian, Gedung Putih tetap melancarkan propaganda anti-Iran dan mengeluarkan pernyataan irasional mengenai program nuklir damai Tehran tanpa memberikan bukti apapun. Pemerintah AS mengklaim JCPOA adalah sebuah kesepakatan yang cacat dan perlu dinegosiasikan ulang.

AS menuntut inspeksi yang lebih ketat IAEA terhadap aktivitas nuklir Iran dan meminta akses ke situs-situs militer Republik Islam.

Pada tahun 2005, AS mengeluarkan sebuah laporan palsu yang menuding Iran mengejar kepentingan militer dalam program nuklirnya, tapi tidak pernah mampu menyerahkan bukti, karena mereka hanya mengandalkan klaim-klaim tak berdasar.

Sejumlah pakar nuklir percaya bahwa pemerintah AS terang-terangan ingin mengabaikan laporan IAEA.

Dalam hal ini, Kelsey Davenport, Direktur Kebijakan Nonproliferasi di Asosiasi Kontrol Senjata (ACA) mengatakan, Trump telah meningkatkan penentangannya terhadap kesepakatan nuklir, namun ia tidak menyadari apa yang akan terjadi jika JCPOA runtuh.

"Jika pemerintah Trump benar-benar memperhatikan masa depan program nuklir Iran, Washington harus memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan tersebut, dan dengan penuh semangat menegakkan kesepakatan itu, serta meminta dukungan global untuk membangun elemen-elemen nonproliferasi inovatif dari kesepakatan tersebut," tegas Davenport.

Namun, manuver Trump menunjukkan bahwa AS sedang mempresentasikan definisi baru tentang JCPOA, sesuai dengan keinginan Gedung Putih.

Mantan Deputi Menteri Luar Negeri AS untuk Keamanan Internasional dan Nuklir, Thomas Countryman mengatakan, parameter untuk mengukur komitmen Iran terhadap JCPOA adalah laporan IAEA. Ia memperingatkan bahwa klaim-klaim tak berdasar terhadap Iran justru akan membuat AS terkucil di kancah internasional.

Tidak diragukan lagi, mempertahankan kesepakatan nuklir bergantung pada kepatuhan semua pihak terhadap kewajiban mereka. Kredibilitas IAEA dan direktur jenderalnya, juga bergantung pada tingkat penolakannya terhadap tekanan dari beberapa negara dan tuntutan yang tidak rasional mereka. (RM)