JCPOA; Sebuah Kesepakatan Dua Arah
Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Reza Najafi mengatakan, Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) bukanlah rute satu arah dan kelanjutan kepatuhan Iran, bergantung pada tingkat kepatuhan pihak-pihak lain.
Berbicara pada sidang Dewan Gubernur IAEA di Wina, Kamis (23/11/2017) sore, Najafi menandaskan situasi saat ini pemenuhan komitmen para pihak, khususnya Amerika Serikat, tidak dapat diterima.
"Pemerintah AS – bertentangan dengan teks dan semangat JCPOA – telah mengambil sikap buruk terhadap kesepakatan nuklir ini, khususnya menyangkut pasal 26, 28 dan 29, dengan membatasi kepentingan Iran," tambahnya.
Dirjen IAEA, Yukiya Amano dalam laporan kesembilannya kepada Dewan Gubernur, menegaskan kembali kepatuhan Iran terhadap JCPOA. Laporan itu dirilis pada 13 November 2017, setelah Presiden AS Donald Trump menolak mengkonfirmasi kepatuhan Iran terhadap kesepakatan nuklir.
Amerika, sebagai salah satu pihak dalam JCPOA, menentang kesepakatan internasional ini dan berusaha untuk merusaknya dengan bermacam cara. Mereka meminta negosiasi ulang kesepakatan nuklir dengan tema tambahan; program rudal Iran, mengancam penarikan diri dari JCPOA, dan berusaha untuk membatasi manfaat ekonomi JCPOA bagi Iran, termasuk mencegah penjualan minyak.
Amerika terus mengejar kebijakan destruktif ini, padahal menghormati hukum dan komitmen internasional adalah tanggung jawab semua pemerintah, yang telah membuat sebuah komitmen.
Amerika menyusun pola perilakunya dalam berurusan dengan JCPOA dari struktur kekuasaan.
Soal pola perilaku Eropa dan Amerika terhadap JCPOA, Ebrahim Mottaki, seorang dosen Universitas Tehran dan pengamat internasional percaya bahwa Eropa memandang JCPOA dari aspek hukum internasional, sementara Amerika melihatnya dari aspek kebijakan luar negeri, yang didasarkan pada kekuasaan dan struktur kekuasaan.
Sejalan dengan pandangan ini, Trump selalu berusaha untuk menghancurkan JCPOA dan menganggap dirinya tidak berkewajiban untuk mematuhi kesepakatan nuklir.
Sikap arogan AS di hadapan kesepakatan dan lembaga-lembaga internasional, selain akan merusak tatanan global, juga membuat Washington tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya.
Dalam situasi seperti ini, negara-negara Eropa diharapkan untuk tidak mengikuti gaya Amerika dalam melaksanakan kesepakatan nuklir, karena hal ini akan merugikan Eropa sendiri, yang berkomitmen terhadap hukum dan kesepakatan internasional.
Ide untuk mengangkat program rudal Iran ke meja perundingan oleh pihak tertentu di Eropa terutama Presiden Perancis Emmanuel Macron, tidak akan berkontribusi terhadap kelanjutan JCPOA, dan pendekatan ini tidak sejalan dengan model perilaku Eropa.
Dalam konteks ini, Presiden Iran Hassan Rouhani dalam kontak telepon dengan Presiden Macron pada 21 November 2017 lalu, mengatakan bahwa dari sudut pandang Tehran, pelaksanaan penuh JCPOA merupakan ujian penting bagi semua kerjasama internasional lainnya.
"Menambahkan sesuatu atau mengurangi sebagian dari isi JCPOA, akan menyebabkan runtuhnya kesepakatan tersebut," tegas Rouhani. (RM)
