Perundingan Masa Depan Perjanjian Nuklir, JCPOA

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran berkunjung ke Brussels untuk berdialog dengan Menlu Inggris, Perancis, Jerman dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa tentang kesepakatan nuklir JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama).

Mohammad Javad Zarif mengunjungi Brussels pasca lawatannya ke Moskow, ibukota Rusia. Ia pada Kamis (11/1/2018) berdialog dengan tiga negara Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir terutama dengan Federica Mogherini, Kepala Kebijkan Luar Negeri Uni Eropa.

Pembicaraan tersebut dilakukan menjelang keputusan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat tentang JCPOA yang akan diumumkan pada hari Jumat. Sejak berkuasanya Trump, ia telah memperpanjang penangguhan sanksi nuklir terhadap Republik Islam Iran meskipun tidak puas dengan perjanjian nuklir tersebut.

Pada 18 April dan 17 Juli 2017, Trump mengeluarkan sertifikasi atas kepatuhan Iran kepada JCPOA meskipun dengan enggan. Di masa itu, ada kemungkinan besar bahwa Trump tidak akan menerbitkan sertifikasi berikutnya meski Iran mematuhi perjanjian nuklir  tersebut.

Pada bulan Oktober 2017, Trump ternyata memutuskan tetap berada di JCPOA namun ia menolak untuk mengkonfirmasi kepatuhan Tehran terhadap kesepakatan nuklir ini. Presiden AS itu memilih untuk melanjutkan langkah-langkah non-nuklirnya terhadap Iran.

Tentu saja rujukan utama dan legal untuk mengkonfirmasi kepatuhan kepada JCPOA bukan Trump, namun Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Badan inilah yang bertanggung jawab atas konfirmasi kepatuhan Iran kepada JCPOA. Sejak pelaksanan perjajian nuklir ini pada bulan Januari 2016 hingga sekarang, IAEA telah sembilan kali mengkonfirmasi komitmen Republik Islam kepada JCPOA.

Berdasarkan undang-undang internal AS, presiden negara ini harus memberikan laporan tentang JCPOA kepada Kongres setiap 90 hari sekali. Dalam undang-undang INARA (The 2015 Iran Nuclear Agreement Review Act), Trump harus mengeluarkan sertifikasi kepada Kongres AS setiap 90 hari terkait dengan kinerja Iran di bawah kesepakatan nuklir multilateral yang dikenal dengan JCPOA.

Tampaknya posisi Presiden AS terhadap JCPOA kali ini juga belum jelas. Namun sejumlah pihak meyakini bahwa Trump tidak akan memperpanjang penangguhan sanksi nuklir terhadap Iran, di mana langkah ini secara praktis keluar dari JCPOA. Namun ini adalah pilihan yang tidak disetujui oleh masyarakat internasional dan pihak-pihak Eropa tentunya menentang langkah tersebut.

Alaeddin Boroujerdi, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Republik Islam Iran dalam pernyataannya pada Rabu, 10 Januari 2018 menyinggung kemungkinan keluarnya AS dari perjanjian nuklir JCPOA. Ia mengatakan, anggota-anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman dan Uni Eropa telah menandatangani JCPOA dan mereka tidak memiliki keharusan untuk mengikuti AS terkait dengan perjanjian nuklir ini.

Mengingat banyaknya laporan IAEA tentang kepatuhan Iran kepada JCPOA maka Trump kemungkinan akan memilih untuk memperpanjang penangguhan sanksi nuklir terhadap Iran dan tidak keluar dari perjanjian tersebut, namun ia akan meningkatkan tekanan terhadap Tehran dengan merancang isu-isu lain di luar perjanjian nuklir.

Associated Press mengutip sumber-sumber terpercaya yang dekat dengan Gedung Putih pada Rabu menyebutkan bahwa Trump diperkirakan akan memperpanjang penangguhan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran pada keputusannya hari Jumat. Isu-isu seperti rudal dan peran Iran di kawasan Asia Barat adalah dalih bagi Trump untuk melemahkan JCPOA dan mengurangi manfaat perjanjian ini bagi Republik Islam.

Sabah Zanganeh, seorang pakar internasional meyakini bahwa AS akan berusaha menghapus isi JCPOA dan meningkatkan tekanan terhadap Republik Islam dengan berbagai cara seperti memperluas sanksi terhadap negara ini. Terkait hal ini, sejumlah negara Eropa seperti Perancis dan Inggris melangkah sejalan dengan AS.

Satu hal yang penting di tengah-tengah berbagai skenario Presiden AS terhadap JCPOA adalah harapan kepada negara-negara Eropa untuk mengambil keputusan independen dan di luar kehendak AS.

Komitmen Eropa kepada JCPOA dalam ucapan dan tindakan serta tidak mengikuti keinginan para pejabat Washington akan menyebabkan AS semakin terkucil di dunia. Sikap Eropa itu dengan sendirinya akan menunjukkan kepada dunia bahwa AS bukan mitra yang bisa dipercaya di tingkat internasional.

Menlu Iran –sebelum memulai pembicaraan di Brussels–mengatakan, masyarakat internasional secara jelas telah menunjukkan bahwa mereka tidak mendukung kebijakan AS dan menilai kebijakan negara ini sebagai kebijakan yang merusak. (RA)