Proyek Iranphobia, Bagian Tetap Kebijakan Regional AS

Kebijakan pemerintah Amerika Serikat, bahkan sebelum pemerintahan Donald Trump selalu dibarengi dengan dua asumsi dan klaim anti-Republik Islam Iran. Pertama, Republik Islam memiliki peran interventif di kawasan dan kedua, setiap langkah di Iran, baik itu di bidang ilmu pengetahuan nuklir maupun di sektor aerospace serta kemandirian di bidang pertahanan, dianggap sebagai ancaman negara ini terhadap kawasan.

AS mengklaim diri sebagai penjamin keamanan bagi kawasan, namun faktanya berbicara lain. Intervensi, agresi dan pendudukan nyata AS di Afghanistan, Irak dan negara lainnya telah menciptakan ketidakamanan berkelanjutan di kawasan. Kenyataan ini juga telah menjadi jelas bagi masyarakat internasional, namun anehnya, AS selalu mencari kambinghitam atas dampak kebijakan dan campur tangannya di negara-negara regional.

Mike Pence, Wakil Presiden AS dalam kunjungannya ke kawasan menuding Republik Islam sebagai penyebab ketidakamanan regional dan menyebut Iran sebagai negara yang mendukung terorisme. Perilaku ini merupakan upaya untuk menggambarkan positif tentang peran Amerika di Asia Barat.

Pence dalam pidatonya di hadapan pasukan AS di Yordania pada Minggu, 21 Januari 2018 mengatakan, pemerintahan Trump bertekad untuk menggagalkan ambisi ekspansionis Iran, termasuk kesibukannya untuk mengendalikan daerah-daerah besar wilayah Suriah yang berbatasan dengan Israel.

Wapres AS menambahkan, kami tidak akan goyah dalam tekad kami untuk menghadapi sponsor utama terorisme, kediktatoran di Iran. Dan AS tidak akan lagi mentolerir upaya Iran untuk menyebarkan pengaruh jahatnya atau memperkuat teroris di wilayah ini.

Pence lebih lanjut menegaskan,  dan seperti yang Presiden Trump telah jelaskan, AS tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir yang bisa digunakan. Itulah janji kami untuk sekutu kami dan dunia. Menurutnya, kebijakan Iran akan menjadi agenda utama pertemuannya dengan pejabat rezim Zionis Israel dan akan mendominasi pernyataannya kepada Knesset (parlemen Israel).

Pernyataan Pence tersebut tidak terlalu mengherankan, pasalnya, sejak setahun lalu, Trump telah memulai kinerja dan pekerjaannya sebagai Presiden AS dengan menggelontorkan proyek Iranphobia. Ia memulai kunjungan perdananya ke Arab Saudi dan menawarkan ide pembentukan NATO Arab untuk membendung apa yang disebut sebagai "pengaruh Iran di kawasan".

Dalam kunjungan luar negeri pertamanya itu, Trump juga menandatangani kontrak senilai 400 miliar dolar dengan Arab Saudi, dimana sebagian besarnya terkait dengan pembelian senjata dari Amerika. Lawatan Presiden AS ke Arab Saudi dan sambutan para pemimpin Arab kepada Trump telah menjadi lampu hijau bagi dirinya untuk mengumumkan al-Quds al-Sharif sebaga ibukota rezim Zionis.

Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi, Asisten dan Penasihat Senior Panglima Tertinggi Seluruh Korps Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dalam sebuah pernyataan, menyingung hubungan politik dan militer negara-negara Arab di Pesisir Teluk Persia dengan AS.

Ia mengatakan, faktanya adalah pejabat-pejabat Gedung Putih sekarang dan sebelumnya telah mengetahui dengan jelas di mana sumber ekstremisme di kawasan dan dari mana asal mulanya, namun kebijakan dan insentif keuangan telah mengubah arah posisi dan ucapan Presiden AS sekarang ini. Sebenarnya, keuntungan besar AS terdapat pada meluasnya ketidakamanan dan penciptaan ketegangan di antara negara-negara Muslim di kawasan.

AS, terutama selama beberapa tahun terakhir, menerapkan kebijakan standar ganda di kawasan dan mengubah Asia Barat sebagai arena langkah-langkah interventifnya dengan poros dukungan kepada rezim Zionis Israel.

Nafiz Azzam, anggota Biro Politik Gerakan Jihad Islam Palestina mengatakan, kunjungan Mike Pence (Wapres AS) ke kawasan menguntungkan rezim Zionis dan lawatan ini dilakukan untuk memaksakan dikte-dikte baru dan melanjutkan proses kompromi.

Namun apa yang menyebabkan di periode Trump ini lebih bersandar pada peran sejumlah rezim-rezim di kawasan seperti Arab Saudi dan Yordania adalah pemanfaatan atas krisis-krisis yang dikenakan terhadap kawasan dan untuk memajukan kebijakan perpecahan di wilayah ini.

Mahmoud Ghasemi, seorang pakar urusan internasional dalam analisanya mengatakan, AS sedang berusaha untuk menciptakan ketidakamanan dan konflik di antara negara-negara Muslim, dimana sejumlah rezim di kawasan seperti Arab Saudi telah berubah menjadi eksekutor rencana-rencana AS di Asia Barat. (RA)