Boroujerdi: AS Melanjutkan Dukungannya kepada Teroris di Suriah
-
Alaeddin Boroujerdi, Ketua Komisi Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen RII.
Ketua Komisi Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Republik Islam Iran mengatakan, kinerja Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara ini masih mendukung para teroris dan berusaha menciptakan ketidakamanan serta membagi wilayah negara-negara di kawasan.
Alaeddin Boroujerdi mengatakan hal itu kepada wartawan di sela-sela sidang terbuka parlemen Iran pada Minggu (28/1/2018) ketika menyinggung skenario baru AS untuk membagi wilayah Suriah.
"Republik Islam Iran mendukung integritas teritorial Suriah dan menjadi salah satu pendukung rakyat dan pemerintah negara ini seperti pada tahun-tahun lalu, dimana di banyak hal telah mencapai hasilnya," imbuhnya.
Sebelumnya, dokumen yang diungkap kelompok bernama "Washington" (AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi dan Yordania) menyebutkan tentang penghapusan wewenang presiden, tidak terkonsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat dan penerapan wewenang langsung PBB terhadap Suriah.
Boroujerdi lebih lanjut menuturkan, kritik terhadap kinerja Donal Trump, Presiden AS dan kebijakan internal serta regionalnya merupakan tema luas, sebab, AS berusaha menggambarkan citra buruk Iran di bawah pengaruh rezim Zionis Israel.
Di bagian lain pernyataannya, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menyinggung serangan militer Turki ke kota Afrin, Suriah.
"Langkah Turki ini merupakan reaksi atas tindakan AS, sebab, Washington –pasca kegagalan proyek kelompok teroris Daesh (ISIS)– berusaha membagi wilayah Suriah dengan membentuk pasukan Kurdi yang terdiri dari 30.000 orang," pungkasnya.
Sejak tanggal 20 Januari 2018, unit-unit artileri militer Turki menghujani posisi pasukan Partai Uni Demokratik Kurdi Suriah di Afrin.
Operasi darat militer Turki di kota Afrin yang di mulai dengan sandi "Olive Branch" (Cabang Zaitun) telah menuai protes dari pemerintah Suriah.
Pemerintah Damaskus telah berulang kali mengkritik operasi dan kehadiran ilegal militer Turki di wilayah Suriah dan menilainya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara Arab ini. (RA)
