SPV, Janji Eropa untuk Iran dan Realisasinya

Kesepakatan nuklir JCPOA adalah sebuah perjanjian yang sangat penting untuk memelihara perdamaian dan keamanan global. Keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA pada Mei 2018 merupakan sebuah perkembangan negatif, yang bertujuan menghancurkan kesepakatan tersebut.

Negara-negara Eropa kemudian berjanji akan menjamin kepentingan ekonomi Iran dalam kerangka kesepakatan nuklir. Uni Eropa mengambil langkah-langkah khusus seperti, menerapkan kembali Undang-Undang Pemblokiran (Blocking Statute) dan meluncurkan Special Purpose Vehicle (SPV) untuk menjamin kelanjutan hubungan bisnis dengan Tehran.

Sejak beberapa bulan lalu, Uni Eropa mengumumkan akan membentuk SPV, sebuah entitas baru untuk membantu Iran meringankan dampak sanksi AS dan memungkinkan perusahaan Eropa untuk tetap berdagang dengan Tehran. Namun, Brussels masih sebatas memberikan janji dan belum melaksanakannya.

Perkembangan ini menuai reaksi negatif dari Tehran dan para pejabat tinggi Iran telah mengeluarkan peringatan dalam hal ini.

Kepala Badan Energi Atom Iran, Ali Akbar Salehi pada Ahad lalu mengatakan, "Kami berharap negara-negara Eropa melaksanakan janjinya yang diberikan beberapa bulan lalu sebelum benar-benar terlambat. Jika Eropa tidak memenuhi janjinya, perkembangan dan tindakan di masa depan mungkin tidak akan menjadi kabar gembira bagi Iran, Eropa, dan juga seluruh anggota JCPOA."

Peringatan ini menunjukkan bahwa Iran tidak akan menunggu janji-janji Eropa lebih lama lagi dan kesabaran Tehran mengenai pelaksanaan SPV oleh Uni Eropa, ada batasnya.

Iran berulang kali menekankan bahwa kelanjutan JCPOA membutuhkan upaya serius dari semua anggota kesepakatan untuk mengurangi dampak sanksi Amerika. Jika tindakan efektif tidak diambil, tentu tidak rasional dan tidak sejalan dengan kepentingan Iran untuk mempertahankan JCPOA.

Pada Senin lalu, menteri luar negeri Jerman, Perancis, dan Inggris melakukan pertemuan dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini di Brussels untuk membahas masalah SPV.

Seusai pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan Berlin, Paris, London dan Uni Eropa akan melanjutkan pembicaraan mengenai SPV dan mekanisme ini akan segera terdaftar.

"Uni Eropa ingin memastikan bahwa bisnis yang tidak terkena sanksi Amerika, tetap berjalan dan ada instrumen yang sesuai untuk pembayaran internasional," ujarnya.

Maas menjelaskan bahwa Jerman telah melakukan kerja sama yang signifikan dengan Inggris dan Perancis dalam beberapa bulan terakhir sehingga SPV bisa diterapkan.

Dia mengklaim bahwa SPV bertujuan untuk meringankan dampak sanksi sepihak AS terhadap Iran dan mempermudah transaksi perdagangan dengan Tehran.

Negara-negara Eropa sebenarnya ingin menerapkan sanksi baru terhadap Iran dengan alasan pengembangan program rudal dan klaim keterlibatan Tehran dalam aksi teror di wilayah Eropa. Akan tetapi, Mogherini meminta penundaan sanksi sehingga tidak menghancurkan kesepakatan nuklir.

Jika Eropa benar-benar ingin mempertahankan kesepakatan internasional, maka mereka harus mengambil langkah serius dan terjadwal yang terkait dengan kesepakatan nuklir, termasuk pelaksanaan SPV. (RM)