Rouhani: Kehadiran AS Ilegal dan Langgar Kedaulatan Nasional Suriah
-
Presiden Rouhani
Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani Senin (16/09) di pertemuan segitiga ke lima pemimpin Iran, Rusia dan Turki terkait Suriah di Ankara seraya menekankan bahwa menghormati kedaulatan nasional, independensi dan tidak mengintervensi urusan internal Suriah harus dijaga secara serius menjelaskan, kehadiran ilegal militer AS di Suriah membahayakan integritas dan kedaulatan nasional negara ini.
Menurut laporan pusat penerangan kepresidenan Iran, Hassan Rouhani di pertemuan ini mengungkapkan, hanya rakyat Suriah yang dapat memutuskan masa depan mereka dan pihak lain tidak boleh mengitervensi urusan internal mereka.
Presiden Iran juga mengisyaratkan proses dialog Astana dan mengatakan, dialog damai Astana berbeda dengan proses lain yang berkaitan dengan krisis Suriah. Dialog ini tidak ingin menciptakan friksi di antara pihak-pihak Suriah.
"Pendekatan utama negara-negara penjamin proses Astana senantiasa bertumpu pada penyelesaian friksi melalui interaksi konstruktif dan fokus pada upaya untuk menemukan solusi damai bagi krisis Suriah," papar Rouhani.
Presiden Iran ini mengingatkan, peningkatan kerja sama Iran, Rusia dan Turki dapat menjadi jaminan bagi penyelesaian krisis Suriah dan krisis regional lainnya.
Rouhani di kesempatan tersebut juga mengingatkan keberadaan kelompok teroris di Suriah dan mengatakan, perang melawan terorisme khususnya Daesh (ISIS) dan al-Qaeda serta kelompok yang berafilisi dengan mereka harus berlanjut hingga fenomena buruk ini dimusnahkan.
Seraya mengisyaratkan agresi rezim Zionis Israel ke negara-negara kawasan, Preisden Rouhani menekankan, masyarakat internasional harus melawan aksi-aksi sewenang-wenang israel yang mengancam perdamaian dan keamanan global.
Dialog Astana dimulai sejak Januari 2017 atas prakarsa Iran dan kerja sama dengan Rusia dan Turki untuk menerapkan perdamaian di Suriah.
Krisis Suriah meletus sejak tahun 2011 seiring dengan serbuan besar-besaran kelompok teroris dukungan Arab Saudi, AS dan sekutunya untuk mengubah konstelasi regional demi keuntungan rezim Zionis Israel. (MF)
