Mengapa rezim Zionis Menyabotase Pelaksanaan Fase Kedua Gencatan Senjata di Gaza?

Pernyataan pejabat Palestina dan PBB menunjukkan bahwa rezim Zionis menolak melaksanakan tahap kedua gencatan senjata di Gaza.

Ghazi Hamad, anggota senior Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menekankan bahwa rezim Zionis tidak ingin melaksanakan tahap kedua gencatan senjata. Hamad mengatakan bahwa rezim pendudukan tidak ingin penumpang yang keluar-masuk Gaza dapat melakukan perjalanan dengan mudah.

Haithem Abdo, anggota kantor politik Front Populer untuk Pembebasan Palestina, juga menyoroti meningkatnya serangan rezim Zionis terhadap Gaza, menyatakan bahwa serangan-serangan ini menunjukkan pengabaian pendudukan terhadap gencatan senjata dan ketidakmauan untuk memasuki tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza serta menghambat pelaksanaannya.

Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan Palestina, juga menegaskan bahwa rezim Zionis harus mengakhiri pendudukan wilayah Palestina. Albanese, melalui pesan di media sosial X, dengan menekankan pentingnya menghormati putusan Mahkamah Internasional, menyerukan perlindungan kemanusiaan bagi warga Gaza dan menjamin masuknya bantuan ke wilayah tersebut tanpa syarat.

Tom Fletcher, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, juga menyinggung pembukaan kembali perlintasan Rafah dan menekankan bahwa pembukaan sebagian perlintasan ini merupakan langkah positif, tetapi belum cukup. Fletcher mengatakan bahwa perlintasan Rafah harus menjadi perlintasan kemanusiaan yang nyata agar pengiriman bantuan dapat dipercepat.

Tahap pertama kesepakatan gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober 2025; kesepakatan ini merupakan hasil dari negosiasi tidak langsung antara Hamas dan rezim Zionis dengan mediasi Mesir, Qatar, Amerika Serikat, dan Turki, yang diadakan di kota Sharm El-Sheikh, Mesir.

Selanjutnya, pada 13 Oktober 2025, Hamas membebaskan seluruh tahanan Zionis yang masih hidup, berjumlah 20 orang, dan kemudian menyerahkan jenazah beberapa tahanan lainnya. Sebagai imbalannya, rezim Zionis membebaskan sekitar dua ribu tahanan Palestina dari penjara mereka.

Kelanjutan krisis yang ditimbulkan oleh rezim Zionis, berlanjutnya perang di Gaza, dan pengabaian komitmen pelaksanaan tahap kedua gencatan senjata merupakan akibat dari meningkatnya krisis internal di wilayah pendudukan serta ketidakmampuan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi Zionis ekstremis.

Kabinet Netanyahu terdiri dari dua faksi: kaum militeris dan Zionis ekstremis, yang menolak mengakhiri operasi militer di Gaza dan menganggap kelanjutan perang sebagai hal yang diperlukan.

Setelah berbulan-bulan perang, kabinet Netanyahu menghadapi ketidakpercayaan publik dan jurang sosial yang mendalam. Kondisi krisis di wilayah pendudukan membuat Zionis sangat rentan, namun menentang tuntutan Zionis ekstremis juga menempatkan kabinet Netanyahu dalam situasi kritis.

Kabinet Netanyahu memiliki salah satu koalisi paling rapuh dalam beberapa tahun terakhir. Netanyahu sangat bergantung pada dukungan partai-partai Zionis ekstremis, yang menganggap gencatan senjata sebagai kemenangan bagi perlawanan Palestina. Setiap penundaan dalam memenuhi komitmen, termasuk pembebasan tahanan, penghentian serangan, atau penarikan dari Rafah, dapat dengan cepat menyebabkan runtuhnya pemerintah Netanyahu.

Secara praktis, rezim Zionis berupaya menunda kekalahan dengan melanjutkan perang di Gaza, sementara biaya yang ditimbulkan meningkat secara belum pernah terjadi sebelumnya, dan hilangnya legitimasi politik di arena internasional membuat situasi bagi Tel Aviv semakin sulit. Dengan kelanjutan tren ini dan meningkatnya perselisihan internal di Tel Aviv, kondisi untuk keruntuhan politik dan pemilihan dini semakin terbuka, memaksa Netanyahu untuk mundur.

Di arena internasional, kelanjutan pengabaian rezim Zionis terhadap hukum internasional dan resolusi PBB akan mendapatkan reaksi dari komunitas global dan pendukung Palestina di seluruh dunia. Isolasi politik Tel Aviv dapat mempermudah penerapan sanksi ekonomi yang lebih terarah terhadap rezim Zionis.

Mengingat perintah penahanan Mahkamah Pidana Internasional terhadap Netanyahu dan Yoav Galant, mantan Menteri Pertahanan rezim Zionis, kondisi untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan massal dan genosida oleh para pemimpin rezim ini di pengadilan internasional akan terbuka.(PH)