Ketidakmampuan Eropa Hadapi Tekanan Trump

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan negara-negara Eropa tidak punya kemampuan menghadapi tekanan Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, kepatuhan mutlak Eropa kepada AS adalah sebuah tragedi.

Dalam wawancaranya dengan majalah mingguan Jerman, Der Spiegel yang terbit hari Sabtu (25/1/2020), Zarif mengomentari keputusan tiga negara Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman) menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kesepakatan nuklir JCPOA.

"Eropa tidak memiliki landasan hukum untuk menggunakan mekanisme itu. Rusia dan Cina punya kesamaan pandangan dengan Iran dalam masalah ini, dan Eropa perlu bersiap untuk sebuah perang besar," ujarnya.

Mekanisme penyelesaian sengketa merupakan instrumen terakhir untuk mengatasi perselisihan terkait JCPOA, di mana berpotensi mengembalikan sanksi-sanksi PBB yang sudah dibatalkan dengan resolusi 2231.

Eropa menyatakan bahwa keputusan menjalankan mekanisme itu untuk mendorong Iran kembali memenuhi kewajiban kesepakatan nuklir. Namun, Tehran sudah memberikan waktu yang cukup kepada Eropa untuk melaksanakan kewajiban JCPOA sebelum memutuskan mengurangi komitmennya.

Iran berulang kali menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen melaksanakan kesepakatan nuklir. Masalah ini juga diakui oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan juga negara-negara Eropa dalam sejumlah laporan dan pernyataan resmi mereka.

Eropa juga terlihat sangat berhati-hati dalam menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, perkara tersebut untuk saat ini dilimpahkan ke Komisi Bersama JCPOA, yang bertugas menyelesaikan sengketa kedua pihak.

Seorang pakar geopolitik dari Iran, Abdolreza Faraji-Rad percaya bahwa mekanisme tersebut tidak bermakna mengembalikan berkas nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB dan kembalinya sanksi, tapi Eropa ingin membuka sebuah perundingan dengan Iran, tentu saja perundingan yang dibarengi dengan intimidasi.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang berbicara kepada televisi BBC tentang perlunya mengganti JCPOA dengan "Kesepakatan Trump."

Iran memilih mengurangi komitmen kesepakatan nuklir setelah Eropa tidak memenuhi kewajibannya untuk menangkal dampak sanksi AS dan menjamin kepentingan ekonomi Tehran berdasarkan JCPOA.

Saat ini Republik Islam Iran tidak menerima pembatasan apapun terkait progam nuklirnya termasuk kapasitas pengayaan uranium, tingkat pengayaan, cadangan uranium yang diperkaya, serta kegiatan riset dan pengembangan. Program nuklir Iran dijalankan sesuai dengan kebutuhan teknis yang dirasakannya.

Sekarang Eropa hanya memiliki dua opsi yaitu mempertahankan JCPOA atau mengikuti langkah AS keluar dari kesepakatan ini. Namun, Eropa benar-benar mengkhawatirkan dampak dari tindakan balasan Iran.

Tentu saja tindakan balasan Iran tidak bertujuan untuk membuat ancaman, tetapi bertindak sesuai dengan hak-hak legalnya. Menlu Zarif mengatakan keluarnya Iran dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), bukan berarti memproduksi bom atom, karena Republik Islam berdasarkan nilai-nilai moral dan agama, tidak mencari bom atom. (RM)