Pars Today

"AS tidak memiliki tempat dalam masalah Palestina dan hanya rakyat Palestina yang menentukan masa depan mereka."

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada hari Selasa, 4 Februari, di sela-sela Upacara Pembukaan Komunitas Ilmiah Diplomasi Iran di Tehran mengatakan, "AS dengan memaparkan rencana kesepakatan abad telah kehilangan posisinya sebagai anggota di proses penyelesaian isu Palestina dan mengindikasikan bahwa Washington bahkan lebih keras dari Israel dalam mengabaikan hak-hak bangsa Palestina dan perampokan tanah bangsa tertindas ini."

Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini meresmikan rencananya "Kesepakatan Abad" yang mencakup aneksasi Quds dan distrik Zionis yang ada di Tepi Barat ke Israel serta mengabaikan hak kepulangan pengungsi Palestina.

Zarif dalam pernyataan juga menyinggung prakarsa Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah Khamenei terkait referendum di Palestina dan mengatakan, "Prakarsa ini paling rasional dan mekanisme paling efektif untuk menyelesaikan isu Palestina."

Republik Islam Iran meyakini bahwa hak-hak rakyat Palestina yang terinjak-injak hanya dapat diakhiri dengan mengakhiri pendudukan Wilayah Palestina dan pemenuhan seluruh hak-hak bangsa ini termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, kembalinya semua orang yang dipindahkan ke tanah leluhur mereka, dan pembentukan negara Palestina yang bersatu dengan ibukota Quds Syarif lewat referendum dengan partisipasi semua pendudukan asli, baik Muslim, Kristen atau Yahudi.

Sebagaimana Zarif tunjukkan, rencana itu harus dilakukan selangkah demi selangkah dan diterima sebagai rencana yang masuk akal di bidang diplomasi global dan opini publik global.

Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, menulis di akun Twitter-nya pada hari Selasa, 4 Februari, "Kesepakatan Abad ini jelas merupakan pukulan telak bagi negara-negara Islam."

Shamkhani mengutip sanksi lain yang bertujuan melemahkan perlawanan dan Iranphobia dan menyebutnya termasuk tujuan lain dari Kesepakatan Abad ini.

Tidak diragukan lagi bahwa musuh-musuh umat Islam  telah berusaha untuk memberantas perjuangan Palestina dan melemahkan perlawanan serta menyibukkan negara-negara Islam dengan tantangan internal dan sengketa luas selama bertahun-tahun. Namun terlepas dari konspirasi ini, Front Perlawanan membuktikan bahwa mereka tidak akan membiarkan AS dan Israel mencapai tujuan mereka.

Pakar politik Khayyam al-Zaabi mengatakan, "Sementara musuh mencoba untuk menghapus masalah Palestina dari opini publik, masalah Palestina tidak dapat dihilangkan. Karena ini adalah hak historis. Quds Syarif akan tetap menjadi Kiblat Muslim pertama dan merupakan rahasia martabat rakyat Palestina. Kota Quds dan Masjid al-Aqsa hanya dapat diambil kembali dengan berbagai jenis perlawanan dan di atasnya adalah perlawanan bersenjata."

Pengalaman telah menunjukkan bahwa tidak ada tempat untuk perdamaian dan rencana tanpa memperhatikan tuntutan, kehendak dan dukungan tulus dari rakyat Palestina. Bangsa Palestina, seperti halnya bangsa lain, harus menikmati "hak untuk kembali" dan "menentukan nasib sendiri" dalam kerangka Piagam Hukum Internasional, yang merupakan prinsip yang ditekankan dalam proposal Pemimpin Besar Revolusi Islam. Di balik rencana Kesepakatan Abad ini, Amerika Serikat berencana untuk mengabaikan hak-hak yang sah dan historis dari bangsa Palestina dan hanya "untuk melanjutkan pendudukan Israel dan mengakhiri perlawanan dalam geografi dunia Muslim.