Pars Today

Juru bicara kementerian luar negeri Iran mengatakan bahwa laporan tahunan tentang kebebasan beragama yang dirilis Amerika Serikat jelas merupakan pelanggaran terhadap urusan dalam negeri negara-negara lain dan berdasarkan pada informasi yang salah, dikecam dan tertolak.

Sayid Abbas Mousavi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran hari Kamis (30/04/2020) menyinggung perilisan laporan tahunan kebebasan beragama di dunia oleh kementerian luar negeri AS seraya menjelaskan, "Laporan ini memuat klaim palsu dan tidak berdasar tentang Iran mengenai agama yang sah dan resmi di Republik Islam Iran serta tertolak."

Setiap tahun, kementerian luar negeri AS melontarkan tuduhan terhadap negara lain, termasuk Iran, dalam bentuk laporan dengan berbagai isu. Laporan sepihak Kemenlu AS tentang kebebasan beragama di dunia, yang juga mengacu pada Iran, menunjukkan kurangnya pemahaman tentang situasi di Iran serta penggunaan informasi dan sumber yang tidak valid dan anti-Iran yang dapat disaksikan dalam laporan ini.

Laporan Kemenlu AS tentang situasi berbagai agama dan mazhab di Iran jauh dari kebenaran, dan sumber yang dikutip dalam laporan ini tidak valid. Tinjauan terhadap konstitusi Republik Islam Iran menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan berbagai agama ilahi mendapat perhatian di Iran.

Menurut UUD Republik Islam Iran, minoritas agama yang diakui secara resmi di Iran yaitu, Kristen, Zoroaster dan Yahudi, memiliki hak kewarganegaraan yang sama dengan warga negara lainnya. UUD Iran menekankan perlindungan terhadap hak-hak sipil minoritas agama, dan minoritas agama yang diakui di Iran memiliki lima kursi di Parlemen Iran.

Untuk memperjelas dimensi kebebasan dan aktivitas minoritas agama di Iran dengan lebih baik, perlu memperhatikan Pasal 13 UUD Republik Islam Iran. Dalam pasal tersebut dijelaskan, "Hak kewarganegaraan minoritas agama Zoroaster, Kristen dan Yahudi di Iran telah dijelaskan dengan baik dan di samping kegiatan ekonomi, agama dan budayanya, mereka memiliki terlibat aktif dalam struktur resmi Iran, pemilihan umum dan berpartisipasi dalam membuat undang-undang."

Dalam hal ini, Yonathan Betkolia, wakil Kristen Asiria di Parlemen Iran kepada Iran Press menekankan, "Mereka yang mengaku pembela hak asasi manusia tidak perlu bersimpati dengan minoritas agama di Iran. Mereka yang hanya mengklaim demokrasi. Minoritas di Iran tinggal di sebuah negara yang konsitusinya tidak membedakan antara Kristen dan Muslim."

Menurut Betkolia, warga Asiria telah hadir di Iran sebagai orang Kristen sejak 2.000 tahun dan selama 1.400 tahun mereka hidup dalam damai dengan Muslim.

Pengakuan ini jelas menunjukkan bahwa konstitusi Iran memiliki rasa hormat khusus terhadap berbagai agama ilahi,dan bahwa laporan sepihak dan murni politis tidak dapat memengaruhi kehidupan yang damai dan aktivitas bebas dari minoritas agama dan mazhab di Iran.

Studi sejarah menunjukkan dengan baik bahwa tanah air Iran telah lama menjadi rumah bagi agama, etnis, budaya, dan bahasa. Hidup dalam kedamaian, ketenangan dan persahabatan di antara kaum, suku dan pengikut agama yang berbeda di Iran memiliki akar sejarah yang kaya yang tidak dapat dilihat di mana pun di dunia, termasuk Amerika Serikat, sebagai pengklaim hak asasi manusia.