Iran: AS Secara Sistematis Melecehkan Hukum Internasional
https://parstoday.ir/id/news/iran-i81118-iran_as_secara_sistematis_melecehkan_hukum_internasional
Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi menekankan pentingnya memperkuat multilateralisme dan mengatakan, Amerika Serikat telah melecehkan hukum internasional dengan melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB dan mengintimidasi negara lain.
(last modified 2025-07-30T02:55:16+00:00 )
May 09, 2020 05:28 Asia/Jakarta
  • Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi.
    Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi.

Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi menekankan pentingnya memperkuat multilateralisme dan mengatakan, Amerika Serikat telah melecehkan hukum internasional dengan melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB dan mengintimidasi negara lain.

Dia menyampaikan hal itu dalam pertemuan virtual dan tidak resmi Dewan Keamanan PBB, yang digelar bertepatan dengan peringatan ke-75 tahun berakhirnya Perang Dunia II pada hari Jumat (8/5/2020) seperti dikutip IRNA.

"Salah satu contoh nyata pelecehan sistematis terhadap hukum internasional adalah pelanggaran AS terhadap resolusi 2231 Dewan Keamanan dan ancaman mereka terhadap negara lain agar melanggar resolusi itu atau menghadapi sanksi," ujar Takht-Ravanchi.

Dia mengingatkan bahwa PBB didirikan sebagai pusat untuk mengkoordinasikan tindakan negara-negara dalam menyelesaikan masalah global.

"Tindakan beberapa negara seperti AS – yang melanggar hukum internasional – dan kebijakan mereka yang menggunakan instrumen tidak manusiawi seperti sanksi sepihak, telah merusak kredibilitas PBB dan supremasi hukum," tegas Takht-Ravanchi.

Dia mengkritik keputusan AS keluar dari lembaga-lembaga dan kesepakatan internasional termasuk meninggalkan perjanjian nuklir JCPOA secara ilegal dan melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan.

Menurut diplomat senior Iran ini, kebijakan seperti itu telah merusak semangat multilateralisme dan membahayakan kepentingan kolektif negara-negara dunia.

"Multilateralisme telah menghadapi beragam tantangan. Dunia harus menegakkan supremasi hukum sebagai pengganti kebijakan arogan dan kerja sama sebagai pengganti konfrontasi," imbuhnya. (RM)