Normalisasi Hubungan dengan Rezim Zionis; Kesalahan Perhitungan dan Konsekuensi

Kurang dari sebulan setelah pengumuman perjanjian normalisasi antara rezim Zionis dan Uni Emirat Arab, Presiden AS Donald Trump pada 11 September 2020 mengumumkan normalisasi hubungan antara Bahrain dan rezim Zionis.

Kegembiraan sekilas yang datang dari normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, tetapi itu hanya satu sisi dari koin dan di sisi lain, banyak terdapat ambiguitas dan pertanyaan.

Sejarah perjuangan bangsa Palestina yang tertindas menunjukkan bahwa meskipun hasutan dan konspirasi dirancang di lembaga think tank Amerika Serikat dan Zionis Israel, front perlawanan telah menjadi lebih kohesif dan lebih kuat, sebagaimana telah tertanam kebencian terhadap Zionisme di antara negara-negara penuntut keadilan dan pencari kebebasan di kawasan dan dunia.

Menengok ke belakang, Intifada Palestina pertama dan kedua adalah cerminan dari kemauan suatu bangsa yang muncul setelah adanya upaya untuk menghilangkan isu Palestina di Konferensi Camp David pada tahun 2000, memaksa rezim Israel untuk mengubah perimbangan. Situasi hari ini di wilayah tersebut tentunya tidak terkecuali untuk keinginan ini, dan bulan madu normalisasi rezim pembunuh anak Israel dengan UEA dan Bahrain tidak akan lama.

Dengan menekankan pada semua fakta ini, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam hubungan memalukan ini. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) juga mengeluarkan pernyataan yang menekankan, "Domino normalisasi hubungan rezim Zionis dengan penguasa beberapa negara Arab, yang direkayasa oleh Gedung Putih dan Presiden AS yang dibenci dan bodoh, tidak akan pernah berhasil sampai pada tujuannya."

Amerika Serikat berusaha membangun hubungan diplomatik dan ekonomi terbuka antara Israel dan dunia Arab untuk melegitimasi rezim Zionis di dunia Arab dan umat Islam. Strategi ini pada awalnya berusaha mereduksi pentingnya “wacana Muqawama dan Perlawanan” dan menggantinya dengan aliran kompromi dalam bentuk Kesepakatan Abad.

Tujuan lain dari strategi AS-Zionis adalah untuk membangun basis pengaruh Israel di wilayah tersebut.

Republik Islam Iran telah memperingatkan agar tidak ada campur tangan rezim Zionis dalam peribangan wilayah Teluk Persia, yang menyatakan bahwa pemerintah UEA dan pemerintah pendamping lainnya harus menerima tanggung jawab atas semua konsekuensi dari tindakan ini.

Abdel Bari Atwan, pemimpin redaksi surat kabar Rai al-Youm, mengatakan dalam analisisnya tentang normalisasi hubungan antara UEA dan rezim Zionis, "Langkah tersebut secara harfiah merupakan normalisasi gratis dan hadiah untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menantu Presiden Donald Trump Jared Kushner. Ini juga merupakan upaya yang berpotensi gagal untuk menyelamatkan Donald Trump dari kekalahan dalam pemilihan presiden AS. Perjanjian ini hanya akan membawa keresahan dan ketidakstabilan ke UEA."

Normalisasi hubungan antara negara-negara Arab di kawasan dan rezim Zionis, dari sudut mana pun, merupakan lingkaran ancaman besar di kawasan, yang tujuannya harus dijelaskan di semua dimensi. Alih-alih mendapatkan legitimasi dari rakyatnya, Bahrain justru memalingkan wajah dari rakyatnya. Dalam salah perhitungan mendarat yang dilakukannya, mengambil langkah memalukan berlindung pada rezim penjajah al-Quds dan mengorbankan cita-cita Palestina yang mulia untuk pemilihan internal Amerika.

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam, dalam bagian pidatonya baru-baru ini dalam analisis yang jelas tentang tujuan dan konsekuensi jahat dari membangun hubungan yang memalukan antara UEA dan rezim kriminal Israel, menyebut langkah ini sebagai pengkhianatan terhadap dunia Islam, dunia Arab, dan kawasan. Rahbar mengatakan, "Tentu saja situasi ini tidak akan bertahan lama, tetapi stigmanya akan tetap ada di dahi mereka yang melupakan perampasan negara dan penggusuran rakyat Palestina serta membuka kaki kaum Zionis di kawasan."