Kebijakan Tekanan Maksimum AS, Subjek Terorisme Negara

Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi menganggap kebijakan tekanan maksimum Amerika Serikat sebagai subjek terorisme negara.

"Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan penderitaan di tengah rakyat dan menyulut kekacauan sosial yang dirancang untuk perubahan rezim," ujarnya dalam pertemuan Komite Keenam Majelis Umum PBB pada Kamis (8/10/2020) sore.

"Republik Islam Iran mengecam keras segala bentuk terorisme baik terorisme negara maupun terorisme ekonomi dan terorisme medis," tegas Takht-Ravanchi seperti dikutip IRNA.

Menurutnya, untuk mencerabut akar terorisme untuk selamanya, maka tidak ada jalan lain kecuali menggunakan kekuatan dan pendekatan multilateral serta memastikan kerja sama dan koordinasi yang dekat antara pihak-pihak yang berkepentingan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

"Memerangi terorisme harus dilakukan sejalan dengan Piagam PBB serta menghormati aturan internasional dan hukum humaniter internasional," imbuh Takht-Ravanchi.

"Meneror bangsa-bangsa merupakan sebuah tantangan besar global bagi masyarakat internasional, karena banyak warga sipil terbunuh dan secara bersamaan merusak stabilitas dan keamanan negara-negara," jelasnya.

Di bagian lain, Takht-Ravanchi menuturkan pandemi virus Corona telah mengubah situasi kesehatan di banyak negara.

"Memaksakan aturan sepihak AS terhadap negara saya (Iran) dan negara-negara lain, sama seperti aksi terorisme yang secara serius memperburuk situasi kesehatan di tengah pandemi," ungkapnya.

Takht-Ravanchi mengatakan selain terorisme ekonomi, aksi pengecut meneror Letnan Jenderal Qassem Soleimani – pahlawan perang menumpas terorisme di kawasan – oleh AS adalah contoh lain dari terorisme negara.

"Ini membuktikan sebuah realitas bahwa AS tidak hanya di kawasan, tetapi hampir di seluruh dunia sedang menyebarkan terorisme," pungkasnya. (RM)