Pars Today

Dinamika Iran sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai pidato Rahbar dalam peringatan Bi'tsah atau Isra Miraj.

Selain itu, Presiden Iran dan PM Inggris menjalin kontak untuk mencari solusi guna menghidupkan kesepakatan nuklir, statemen Menlu Iran bahwa AS masih mengkuti kebijakan gagal warisan Trump, fatwa Rahbar tentang keharaman bom Atom sebagai acuan final Iran, Universitas Amir Kabir siap membantu pengembangan pendidikan teknik Universitas Damaskus, dan ekspor minyak mentah Iran catat rekor.

 

 

Ayatullah Khamenei: Dibutuhkan Dua Unsur untuk Hadapi Musuh

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei mengatakan Bi'tsah bermakna pengutusan Rasulullah Saw dan pengutusan ini diikuti dengan pemberian kitab Ilahi dan perintah dari sisi Allah Swt.

Hal itu disampaikan Rahbar dalam pidato televisi, Kamis (11/3/2021) bertepatan dengan perayaan Hari Bi'tsah atau hari pengangkatan Muhammad Saw sebagai Rasul.

"Agama adalah sebuah program yang komprehensif, bukan sebuah program yang hanya berkaitan dengan ibadah dan individu manusia. Sebagian beranggapan agama hanya berhubungan dengan program individu, sementara berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya berada di luar ranah agama," kata Rahbar.

"Agama ini bersifat komprehensif dan tentu saja karena pandangan tersebut, agama ini dimusuhi. Di sepanjang masa, para penjahat di dunia menentang agama semacam itu," tambahnya.

Ayatullah Khamenei menuturkan, hari ini kalian juga bisa melihat propaganda musuh yang fokus pada gagasan yang mereka sebut sebagai Islam politik. Islam politik adalah sesuatu yang sudah diwujudkan dalam sistem politik Republik Islam Iran dan diterapkan oleh Imam Khomeini, dan sasaran serangan mereka adalah Islam politik.

"Islam politik adalah Islam yang mampu membentuk pemerintahan dan mendirikan berbagai lembaga sistem ekonomi, sosial politik, militer, dan lain-lain, serta menciptakan sebuah identitas agama dan Islam bagi sebuah bangsa," jelasnya.

Menurutnya, Imam Khomeini telah menghidupkan kembali aspek sosial dan politik agama yang telah dilupakan. Revolusi ini dengan mengikuti misi kenabian, melawan penindasan, tirani dan arogansi, serta membela orang-orang lemah dan kaum tertindas dari semua ajaran dan agama.

Ayatullah Khamenei menjelaskan ketika revolusi ini terbentuk dan mendirikan sistem Republik Islam, kejadian yang sama yang menimpa para nabi terulang kembali, yaitu para penjahat dunia bangkit menentang revolusi ini, seperti mereka melawan para nabi dulu.

Ia mencatat bahwa konspirasi melawan Republik Islam dimulai sejak hari pertama revolusi. Amerika Serikat terdepan dalam mengobarkan permusuhan dan kemudian diikuti oleh pihak lain.

"Dibutuhkan dua unsur penting untuk menghadapi permusuhan ini yaitu kearifan dan kesabaran. Selama dua unsur ini ada, maka musuh tidak bisa berbuat apa-apa. Musuh tidak mencapai keberhasilan apapun dalam menghadapi sistem Islam," tegasnya.

Kearifan, lanjut Rahbar, bermakna bahwa manusia dapat menemukan jalan di tengah badai fitnah dan memahami jalan yang benar. Kesabaran berarti ketahanan di jalan tersebut, tidak melenceng dari jalan lurus itu dan bersikeras untuk bergerak di jalan lurus itu.

 

 

Presiden Iran dan PM Inggris Cari Solusi untuk Hidupkan Kesepakatan Nuklir

Presiden Iran Hassan Rouhani, mengatakan Amerika Serikat adalah pelanggar utama kesepakatan nuklir JCPOA dan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

“Jika kita ingin mencari diplomasi, maka cara yang jelas adalah dengan penghapusan sanksi dan pemenuhan komitmen oleh AS. Tidak ada pilihan lain,” kata Rouhani dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Rabu (10/3/2021) sore.

Presiden Iran mencatat kerja sama internasional telah rusak akibat kebijakan Trump. Sayangnya, PBB dan Dewan Keamanan juga tidak bekerja dengan baik dan bersikap netral selama periode itu, dan sekarang saatnya bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kebijakan pasti Iran mengenai JCPOA adalah aksi nyata di hadapan aksi nyata. Iran tidak dapat dan tidak boleh sendirian menanggung biaya dalam mempertahankan kesepakatan nuklir,” tegasnya.

Rouhani menambahkan, ketidakpatuhan negara-negara Eropa terhadap kewajiban JCPOA hanya menyebabkan hilangnya kepercayaan publik di Eropa dan mempersempit ruang diplomasi.

Di bagian lain, Presiden Iran mengatakan Republik Islam selalu menyerukan perdamaian dan ketenangan di kawasan dan menurut kami, ada pihak tertentu yang tidak ingin terciptanya ketenangan dan stabilitas.

“Amerika seharusnya tidak terjebak ke dalam perangkap konspirasi semacam itu,” ujarnya.

Berbicara tentang tragedi kemanusiaan yang masih berlangsung di Yaman, Rouhani menuturkan sejak awal perang Yaman, Iran selalu menekankan bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis ini dan Iran mendukung setiap upaya untuk mengakhiri agresi terhadap rakyat Yaman.

Dalam percakapan telepon ini, Boris Johnson juga menyampaikan laporan tentang upaya negaranya untuk memenuhi semua kewajiban kesepakatan nuklir.

“Kami dan semua anggota JCPOA ingin mempertahankan kesepakatan ini dan kita semua harus berusaha untuk menemukan solusi agar semua anggota JCPOA kembali ke komitmen mereka,” tambahnya.

 

 

Menlu Iran: AS Masih Ikuti Kebijakan Gagal Warisan Trump

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, pemerintahan AS saat ini masih mengikuti kebijakan yang gagal warisan mantan Presiden Donald Trump.

"AS mengaku mendukung diplomasi, bukan kebijakan tekanan maksimum Trump yang gagal. Namun larangan mentransfer dana Iran di Korea Selatan yang hanya akan dipakai untuk makanan dan obat-obatan, menunjukkan bahwa pemerintah AS masih mengikuti kebijakan Trump yang gagal," tulis Zarif di akun Twitter-nya, Kamis (11/3/2021).

"Mengulangi kebijakan yang sama tidak akan memberikan hasil yang baru," tambahnya seperti dilansir kantor berita IRIB.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Gedung Putih akan menentang pencairan miliaran dolar dana Iran di Korea Selatan sampai Tehran memulihkan pelaksanaan kesepakatan nuklir.

Republik Islam selalu menyatakan kesiapan untuk kembali pada komitmen kesepakatan nuklir jika sanksi-sanksi dicabut.

 

 

Salehi: Fatwa Rahbar tentang Keharaman Bom Atom, Acuan Final !

Kepala Badan Energi Atom Iran (AEOI), Ali Akbar Salehi menyebut fatwa Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran mengenai keharaman bom atom sebagai sikap final Iran.

Ali Akbar Salehi, dalam sebuah wawancara dengan PBS News Network, yang sebagian diterbitkan, mengatakan, "Pemimpin Besar Revolusi Islam memiliki keputusan akhir. Beliau telah mengeluarkan fatwa yang bukan hanya urusan agama, tetapi masalah nasional yang harus diikuti,".

Mengenai haramnya bom atom berdasarkan fatwa Rahbar, Kepala Badan Energi Atom Iran menegaskan, "Setiap orang bisa memiliki pandangannya masing-masing, tetapi dalam praktik di level nasional, kita harus melakukan apa yang dikatakan fatwa tersebut,".

Di bagian lain statemennya, Ali Akbar Salehi menyinggung masalah rencana Amerika Serikat kembali ke JCPOA dan tanggapan Iran dengan persyaratan yang harus dipatuhi Washington untuk kembali ke perjanjian nuklir internasional ini.

"Mengapa kita ingin memperumit masalah ini. Tentu saja jelas, orang yang meninggalkan JCPOA harus kembali mematuhi komitmennya [mencabut sanksi]," ujar Salehi.

Menurutnya, hal tersebut adalah masalah teknis yang menjadi politis.

"Oleh karena itu, kita harus menggunakan sarana politik untuk menyelesaikannya," tegas Kepala AEOI.

 

 

Universitas Amir Kabir Siap Bantu Kembangkan Pendidikan Teknik Universitas Damaskus

Delegasi akademik dari Universitas Negeri Damaskus, Suriah mengunjungi Universitas Teknologi Amir Kabir untuk menjalin kerja sama akademis di bidang pendidikan dan penelitian.

Delegasi Universitas Negeri Damaskus hari Selasa (9/3/2021) diterima jajaran pejabat tinggi Universitas Amir Kabir, termasuk Abolghasem Mesgarpour Tusi, selaku Wakil Rektor Universitas Teknologi Amir Kabir Urusan Internasional, dan Amir Golroo sebagai direktur jenderal kerja sama ilmiah dan internasional salah satu universitas papan atas Iran ini.

Amir Golroo mengatakan, di awal pertemuan, pihak Universitas Amir Kabir dan Universitas Negeri Damaskus menjelaskan mengenai posisinya masing-masing, dan selanjutnya dibahas masalah kerja sama antara kedua universitas.

"Berdasarkan pembicaraan, profesor yang tertarik dari dua universitas di bidang mekanik, kelistrikan, teknik medis dan manajemen akan diidentifikasi untuk kegiatan ilmiah dan pendidikan," ujarnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai rencana akan digelarnya  program pendidikan secara virtual untuk mahasiswa Universitas Damaskus dari jenjang S1 dan S2.

"Sekolah musim panas juga direncanakan akan diadakan oleh Universitas Teknologi Amir Kabir untuk mahasiswa Universitas Negeri Damaskus," tegasnya.

Golroo juga menjelaskan pendirian dan implementasi growth center dengan bantuan Universitas Teknologi Amir Kabir di Universitas Negeri Damaskus yang menjadi salah satu isu yang diangkat dalam pertemuan ini.

 

 

Reuters: Ekspor Minyak Mentah Iran Catat Rekor

Iran dalam beberapa bulan terakhir berhasil mencacat rekor ekspor minyak ke konsumen utamanya yaitu Cina, dan kilang-kilang minyak pemerintah India, juga berencana mengimpor minyak Iran di tahun 2021, jika Amerika Serikat menurunkan sanksi.

Dikutip Reuters (8/3/2021), Perusahaan Minyak Nasional Iran, NIOC dalam beberapa bulan terakhir mengontak konsumennya di wilayah Asia untuk mengkaji potensi permintaan minyak mentah mereka.

 Hasil kajian NIOC menunjukkan, impor minyak Iran, bisa mengurangi kebutuhan India, sebagai importir terbesar ketiga minyak mentah dunia, terhadap produk-produk yang mensyaratkan pembayaran tunai, yang meningkat setelah penurunan produksi minyak Irak, dan pengurangan durasi beberapa kontrak Kuwait.

Salah satu pejabat India kepada Reuters mengatakan, New Delhi yang menderita kerugian cukup besar akibat peningkatan harga minyak dunia, berharap minyak mentah Iran sudah bisa masuk pasar dunia dalam waktu 3-4 bulan ke depan.(PH)