Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB tidak Membatasi Program Rudal Iran
https://parstoday.ir/id/news/iran-i99094-resolusi_2231_dewan_keamanan_pbb_tidak_membatasi_program_rudal_iran
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB tidak membatasi kegiatan yang terkait dengan program rudal.
(last modified 2025-07-30T02:55:16+00:00 )
Jun 14, 2021 14:48 Asia/Jakarta
  • Saeed Khatibzadeh.
    Saeed Khatibzadeh.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB tidak membatasi kegiatan yang terkait dengan program rudal.

Hal itu disampaikan Saeed Khatibzadeh dalam menanggapi pernyataan para pemimpin G7 yang mempermasalahkan program rudal Iran.

"Menurut kesepakatan nuklir JCPOA, kegiatan rudal Iran tidak dibatasi kecuali untuk rudal yang membawa hulu ledak nuklir, di mana ini tidak termasuk bagian dari program Iran," tegasnya pada Senin (14/6/2021) seperti dilaporkan laman Iran Press.

Dia menambahkan interpretasi yang salah seperti itu hanya merusak reputasi mereka sendiri. Oleh karena itu, negara-negara anggota G7 lebih baik memenuhi kewajiban JCPOA serta membantu menciptakan perdamaian dan keamanan.

Mengenai perundingan untuk menghidupkan JCPOA di Wina, Khatibzadeh menegaskan Amerika Serikat harus memberikan jaminan bahwa kejadian yang terjadi di era Trump tidak terulang lagi.

"Pembicaraan masih berlanjut tentang bagaimana AS memenuhi kewajiban kesepakatan dan bagaimana Iran menghentikan tindakan kompensasinya (langkah-langkah yang diambil setelah AS keluar dari JCPOA)," jelasnya.

Khatibzadeh menandaskan sama sekali tidak ada jalan buntu dan perundingan bergerak maju sesuai jalurnya, dan dengan proses yang seperti ini, sebuah dokumen (kesepakatan) dapat dicapai.

Ketika ditanya apakah perundingan Wina berpengaruh pada pemilu presiden Iran, dia mengatakan apa yang terjadi di Wina tidak ada hubungannya dengan pemilu dan perkembangan internal di Iran.

"Masalah tersebut kembali pada keputusan di ibu kota negara masing-masing, jika keputusan dibuat, maka mungkin untuk kembali ke JCPOA," pungkasnya. (RM)