Serangan ke Anwar Ibrahim Sebab Terdakwa Korupsi Jadi Wakil Perdana Menteri

Dilansir The Star, Sabtu (3/12/2022), Anwar Ibrahim mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya pada Jumat (2/12) malam waktu setempat. Total, ada 28 anggota kabinet, termasuk Anwar, yang mencerminkan komitmennya menyusun kabinet lebih ramping dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

 

Anwar sendiri menunjuk dirinya untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Jabatan itu pernah dipegangnya saat menempati posisi Wakil PM tahun 1991 lalu hingga dipecat pada tahun 1998.

 

PM terakhir yang juga merangkap jabatan sebagai Menkeu adalah Najib Razak. Dia menjabat dari tahun 2008 hingga 2018 lalu.

 

Jumlah 28 anggota kabinet ini merupakan pengurangan dari 32 menteri dalam dua pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Ismail Sabri Yaakob dan mantan PM Muhyiddin Yassin.

 

Selain itu, ini merupakan pertama kalinya Malaysia memiliki dua Wakil PM sekaligus. Anwar menunjuk pemimpin koalisi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi dan anggota koalisi Gabungan Partai Sarawak (GPS) Fadillah Yusof sebagai Wakil PM dalam pemerintahannya.

 

Tuai Kritik Gegara Ada Terdakwa Korupsi di Kabinet

 

Keputusan Anwar Ibrahim menunjuk Ahmad Zahid Hamidi selaku pemimpin koalisi Barisan Nasional dan Ketua UMNO sebagai satu dari dua Wakil PM menuai kritik tajam. Kritik itu mencuat karena Ahmad Zahid sempat terjerat rentetan kasus korupsi.

 

Dilansir The Star, kritikan terhadap Anwar dilontarkan wakil ketua Sayap Bersekutu dalam Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Robert Ling Kui Ee. Bersatu yang diketuai Muhyiddin Yassin tergabung dalam koalisi Perikatan Nasional yang kini menempatkan diri sebagai oposisi.

 

Robert Ling, dalam pernyataannya yang dirilis setelah Anwar mengumumkan susunan kabinet, menyebut penunjukan Ahmad Zahid menempati posisi terkuat kedua dalam pemerintahan sama saja memberikan isyarat bahwa Malaysia mentolerir korupsi.

 

Robert Ling menyebut penunjukan Ahmad Zahid menjadi pengkhianatan terhadap para pemilih oleh koalisi Pakatan Harapan dan Anwar sendiri. Dia menilai penunjukan Ahmad Zahid yang terjerat banyak dakwaan korupsi akan berdampak pada posisi keuangan global Malaysia.

 

"Anwar mengumumkan Ahmad Zahid sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia yang baru. Ahmad Zahid menghadapi 47 dakwaan korupsi di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Ini termasuk 12 dakwaan pelanggaran kepercayaan, 27 dakwaan pencucian uang dan delapan dakwaan penyuapan," sebut Robert Ling.

 

"Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Malaysia, seseorang yang menghadapi dakwaan korupsi ditunjuk menempati posisi terkuat kedua dalam pemerintahan," kecamnya.

 

"Ini tidak lain menjadi rasa malu luar biasa dan aib mutlak bagi negara kita dan pengkhianatan total terhadap semua rakyat Malaysia, baik mereka yang memilih Pakatan mau pun mereka yang tidak memilih," cetus Robert Ling dalam pernyataannya.

 

Robert Ling menyesalkan keputusan Anwar menunjuk Ahmad Zahid sebagai Wakil Perdana Menteri. Dia menyebut Anwar bukanlah reformis sejati.

 

"Ini adalah bukti positif bahwa Anwar bukanlah seorang reformis sejati, tapi seseorang yang mengutamakan kekuasaan dan kepentingan politik di atas etika dan pemerintahan yang baik. Untuk menunjuk seorang politikus yang menghadapi begitu banyak tuduhan serius sebagai Wakil Perdana Menteri adalah kebalikan dari pemerintahan yang baik," ujarnya.

 

"Dampaknya terhadap investor dan posisi keuangan Malaysia akan sangat merusak. Sinyal yang dikirimkan ke dunia internasional adalah Malaysia mentolerir korupsi," sambung Robert Ling.

 

Ahmad Zahid merupakan politikus senior Malaysia. Dia ditunjuk menjadi salah satu dari dua Wakil PM dalam kabinet pemerintahan Anwar. Ahmad Zahid juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Pedesaan dalam kabinet Anwar.

 

Selain Ahmad Zahid, anggota koalisi Gabungan Partai Sarawak (GPS) Fadillah Yusof juga ditunjuk sebagai Wakil PM dan merangkap jabatan sebagai Menteri Perkebunan dan Komoditas.

 

Menurut laporan Straits Times pada September lalu, Pengadilan Tinggi Malaysia membebaskan Ahmad Zahid dari 40 dakwaan penyuapan terkait skema visa dan tujuh dakwaan dugaan menerima suap ketika dia menjabat Menteri Dalam Negeri tahun 2013-2018 lalu.

 

Dalam putusan saat itu, hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam Mohd Yazid Mustafa menyatakan jaksa penuntut telah gagal membuktikan dakwaannya terhadap Ahmad Zahid. Namun, menurut laporan The Star, jaksa mengajukan banding atas putusan itu dan Pengadilan Banding telah menetapkan tanggal 10 Januari tahun depan untuk pemeriksaan banding. (detik.com)