Quo Vadis Tanggung Jawab Pendidikan Tinggi di Pusaran Logika Pasar

Oleh: Khusnul Yaqin, Guru Besar Ekotoksikologi Perairan, Universitas Hasanuddin

Suatu sore sepulang dari laboratorium, saya berbincang dengan seorang pengemudi ojek daring. Ia lulusan fakultas yang dikenal “paling cepat dapat kerja”. Pernah bekerja di perusahaan asing dengan penghasilan besar, tetapi memilih keluar karena merasa pekerjaan yang ia lakukan bertentangan dengan hati nurani. “Secara teknis benar, tapi secara moral saya tidak tenang,” katanya. Percakapan singkat itu menyisakan pertanyaan sederhana, tetapi mendasar: apakah pendidikan hanya menyiapkan manusia untuk bekerja, atau juga untuk mempertanggungjawabkan dampak dari pekerjaannya?

Dalam kebijakan pendidikan tinggi hari ini, universitas semakin diposisikan sebagai penghubung teknis antara ruang kuliah dan pasar kerja. Keberhasilan pendidikan disederhanakan menjadi indikator yang mudah dihitung: masa tunggu kerja lulusan, kesesuaian bidang pekerjaan, dan besaran gaji awal. Ukuran ini tampak rasional dan objektif, tetapi justru di situlah persoalan bermula. Pendidikan direduksi menjadi proses teknis, padahal ia seharusnya menjadi ruang pembentukan nalar, kepekaan etis, dan tanggung jawab manusia terhadap masyarakat serta lingkungan yang menopang kehidupannya.

Dalam sejarah modern, pendidikan memang tidak pernah sepenuhnya netral. Sejak awal abad ke-20, dunia industri menyadari bahwa sistem produksi membutuhkan manusia yang terampil, disiplin, dan patuh. Maka pendidikan massal dirancang untuk memenuhi kebutuhan itu: mengajarkan keterampilan dasar agar roda ekonomi berjalan efisien. Masalah muncul ketika logika ini diadopsi secara utuh tanpa refleksi, seolah-olah tujuan pendidikan memang hanya sampai di sana.

Jika dilacak alur historisnya, secara konseptual hal ini tidak bisa dilepaskan dari gagasan pendidikan yang dirumuskan oleh John D Rockefeller pada awal abad kedua puluh. Rockefeller, pengusaha minyak yang kekayaannya sering disimbolkan sebagai puncak kapitalisme Amerika, menyadari satu hal mendasar dalam membangun imperium ekonomi: industri tidak mungkin berjalan tanpa pasokan tenaga kerja yang patuh, teratur, dan tidak banyak bertanya. Dunia usaha, khususnya industri raksasa, membutuhkan manusia yang terampil, tetapi tidak kritis; pekerja yang rajin, tetapi tidak bertanya mengapa struktur sosial dibuat seperti itu; manusia yang bisa menghitung dan mengadministrasi, tetapi tidak mempertanyakan makna pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk itulah sistem pendidikan modern Amerika, yang kemudian merembes ke seluruh dunia, dirancang. Ia bukan dirancang untuk menciptakan manusia merdeka, melainkan manusia yang dapat diatur.

‎‎Sejarah mencatat, Rockefeller melalui General Education Board mendorong sistem pendidikan massal yang seragam, yang mengutamakan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Tiga hal ini penting, tetapi ia hanya separuh dari kemanusiaan. Pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang membuka pertanyaan mengapa, untuk apa, dan bagaimana manusia mesti menjalani hidup, bukan hanya bagaimana mereka menjalankan instruksi. Namun, dalam logika industrial yang dibangun Rockefeller, pertanyaan filosofis dianggap ancaman. Seorang pekerja yang berpikir terlalu jauh tentang struktur produksi akan mulai mempertanyakan keadilan upah, pola kepemilikan, eksploitasi sumber daya, dan relasi kekuasaan. Karena itu, pendidikan yang terlalu kaya nilai kritis justru mengganggu industri yang membutuhkan kepatuhan.‎‎

Ironi besar terjadi ketika sistem pendidikan demikian justru diimpor oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, tanpa pernah terlebih dahulu merefleksikan landasan filosofisnya. Sistem sekolah kita mengadopsi struktur, metode, hingga logika dasarnya, tetapi tidak pernah kita sadari bahwa sistem itu sejak awal dibangun bukan untuk membebaskan manusia, melainkan untuk membentuk tenaga kerja bagi mesin produksi kapitalisme. Kita mengira bahwa pendidikan adalah alat mobilitas sosial, padahal dalam strukturnya ia lebih sering menjadi alat penjinakan sosial. Murid dibentuk agar rapi, patuh, hafal, sesuai standar, dan mampu bekerja, tetapi tidak diarahkan untuk menggugat pola hidup, ketimpangan sosial, atau kerusakan lingkungan.

Di Indonesia, gejala itu terasa jelas. Sekolah dan universitas berlomba menunjukkan tingkat serapan kerja, sementara ruang untuk membangun nalar kritis semakin menyempit. Tracer study dijadikan tolok ukur utama keberhasilan perguruan tinggi. Namun tracer study jarang bertanya apakah lulusan berkembang sebagai manusia, apakah ia mampu mengambil posisi etis, atau apakah ia memahami dampak sosial dan ekologis dari pekerjaan yang ia lakukan.

Sebagai ilmuwan lingkungan, saya melihat akibat dari cara berpikir semacam ini setiap hari. Kerusakan ekosistem, pencemaran, dan krisis ekologis global tidak terjadi karena kurangnya tenaga terampil, melainkan karena terlalu banyak orang terampil yang tidak pernah diajak mempertanggungjawabkan dampak dari keterampilannya.

Universitas pun perlahan berubah. Ruang kuliah lebih sibuk mengejar capaian administratif ketimbang membangun keberanian intelektual. Mahasiswa cekatan mencari jawaban cepat, tetapi kurang terbiasa mempertanyakan makna. Dalam situasi seperti ini, ancaman terbesar bagi pendidikan bukanlah kecerdasan buatan, melainkan sistem pendidikan yang sejak awal memang tidak menempatkan berpikir kritis sebagai tujuan utama.

Ironisnya, dunia justru sedang menghadapi krisis yang menuntut kedalaman berpikir. Perubahan iklim, polusi, dan ketimpangan sosial menunjukkan bahwa model pembangunan lama telah mencapai batasnya. Kita membutuhkan manusia yang bukan hanya siap bekerja, tetapi juga mampu membaca konsekuensi, memahami keterhubungan, dan mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan perlu dikembalikan pada tujuan dasarnya: memanusiakan manusia. Universitas seharusnya menjadi ruang pembentukan nalar dan tanggung jawab, bukan sekadar jalur transisi menuju dunia kerja.

Pendidikan yang hanya mengajarkan cara bekerja, tetapi tidak mengajarkan cara mempertanggungjawabkan dampak pekerjaan, pada akhirnya hanya melahirkan manusia terampil yang kehilangan kendali atas arah kemanusiaannya sendiri.