‎Struggle from Within: Ilusi Geopolitik di Tengah Runtuhnya Trump

Oleh: Khusnul Yaqin, Guru Besar Ekotoksikologi Perairan, Universitas Hasanuddin

Dalih struggle from within untuk membenarkan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Trump bertumpu pada ilusi geopolitik dan fiskal: Trump sendiri tengah runtuh secara politik dan moral, sementara Indonesia diminta memberi legitimasi--bahkan membayar hingga USD 1 miliar--tanpa leverage, peta jalan, atau akuntabilitas.

Klaim perubahan dari dalam tak punya preseden empiris dalam diplomasi Indonesia atas Palestina, dan sejarah menunjukkan Israel tak responsif pada persuasi normatif; yang mengubah kalkulasi hanyalah biaya nyata. Masuk ke struktur yang didominasi kepentingan Amerika dengan ongkos publik sebesar itu bukan strategi cerdas, melainkan kesalahan posisi yang menukar kedaulatan moral dan disiplin fiskal dengan prestise kosong--struggle from within di sini bukan jalan perubahan, melainkan kedok legitimasi bagi proyek perdamaian palsu yang melanggengkan ketidakadilan.‎‎

Data geopolitik global menunjukkan satu pola yang kian terang: Donald Trump adalah figur yang secara struktural sedang menuju kehancuran politik dan historis. Fragmentasi internal Amerika Serikat, delegitimasi moral di mata Global South, serta kegagalan total proyek-proyek perdamaian versinya—dari Abraham Accords hingga skema-skema pasca-Gaza—menjadikan Trump bukan jangkar stabilitas, melainkan beban strategis. ‎‎Intervensi Donald Trump terhadap Iran berakhir sebagai kegagalan strategis yang konsisten.

Penarikan sepihak AS dari JCPOA pada 2018 tidak menghasilkan kesepakatan baru, justru mendorong Iran meningkatkan pengayaan uranium dan mempercepat kapasitas teknologinya. Kebijakan maximum pressure melalui sanksi ekstrem gagal memaksa Teheran tunduk atau bernegosiasi sesuai kehendak Washington. Eskalasi militer, termasuk pembunuhan Qasem Soleimani, dibalas langsung oleh Iran dengan serangan ke pangkalan AS Ain al-Asad tanpa respons balasan, menandai runtuhnya deterrence Amerika. Secara geopolitik, Iran justru memperkuat aliansi strategis dengan China dan Rusia, sementara pengaruh regionalnya tetap bertahan.‎‎Hari ini juga kita saksikan trump masih omon-omon mau menyerang Republik Islam Iran.

Suatu saat trump bersemangat mengumbar kata-katanya untuk menyerang Iran, tapi di saat yang lain dia bikin pernyataan kecut, tidak jadi serang Iran. Fakta ini tanda geopolitik yang nyata bahwa trump dalam kondisi lemah. Sekiranya trump secara kalkulatif memunyai kekuatan satu tingkat saja di atas Iran, maka trump tidak berbasa-basi pasti menyerang Iran. ‎‎‎Negara-negara yang dilaporkan menolak atau enggan bergabung dengan Board of Peace gagasan Donald Trump meliputi Selandia Baru, Australia, Prancis, Jerman, Norwegia, Swedia, Spanyol, Italia, serta Inggris.

Penolakan yang datang dari spektrum luas negara demokrasi maju ini bukan kebetulan teknis, melainkan sinyal politik yang kuat: reputasi dan daya tawar Trump di tingkat global telah runtuh. Dalam diplomasi internasional, aktor yang masih memiliki legitimasi biasanya menarik partisipasi, bukan penolakan kolektif. Ketika sekutu tradisional Barat justru menjaga jarak, itu menandakan hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan, visi, dan kredibilitas moral sang penggagas.

Board of Peace gagal menjadi magnet karena Trump tidak lagi dipandang sebagai arsitek stabilitas global, melainkan sebagai figur bermasalah yang proyek-proyeknya membawa risiko reputasi, bukan keuntungan strategis.‎‎‎Dalam konteks ini, pertanyaan mendasarnya sederhana: bagaimana mungkin Indonesia justru masuk ke dalam Board of Peace yang dibangun oleh figur yang sedang runtuh itu?‎‎Dalam politik internasional, ada satu hukum tak tertulis: bersekutu dengan aktor yang sedang jatuh tidak memberi leverage, hanya menulari kehancuran. Jika Indonesia tetap bertahan dalam struktur yang dirancang Trump, maka risikonya jelas--Indonesia akan ikut tenggelam bersama legitimasi Trump, tanpa mendapatkan pengaruh nyata apa pun.‎‎

Para pendukung kebijakan ini sering berlindung di balik jargon “struggle from within”--sebuah klaim bahwa perubahan bisa dilakukan dari dalam struktur.  Secara konseptual, ini terdengar heroik. Namun dalam praktik geopolitik Indonesia, klaim ini tidak memiliki basis empiris maupun dokumentasi kebijakan. Indonesia tidak pernah menjalankan strategi struggle from within dalam konflik Palestina–Israel. Tidak ada dokumen resmi, tidak ada peta jalan diplomatik, tidak ada preseden historis. Yang dilakukan Indonesia selama ini adalah dukungan eksternal: bantuan kemanusiaan, obat-obatan, makanan, dan diplomasi normatif di forum internasional. Itu bukan struggle from within; itu solidaritas dari luar.‎‎Lebih jauh, sekalipun strategi struggle from within diasumsikan ada, pertanyaan kuncinya adalah efektivitas.

Data sejarah menjawabnya dengan gamblang: strategi ini tidak efektif terhadap Israel. Selama puluhan tahun, berbagai aktor internasional mencoba “mengubah Israel dari dalam” melalui dialog, resolusi PBB, tekanan moral, dan skema perdamaian. Hasilnya nihil. Genosida tetap berlangsung, pendudukan berlanjut, dan pelanggaran hukum internasional menjadi rutinitas. Tidak satu pun mekanisme internal yang berhasil menghentikan kekerasan struktural itu.‎‎Israel bukan entitas rasional-liberal yang responsif terhadap persuasi normatif. Ia adalah proyek kolonial bersenjata, didukung penuh oleh Amerika Serikat, dengan imunitas politik dan militer hampir absolut. Dalam konteks seperti ini, berbicara tentang struggle from within bukan sekadar naif--ia absurd secara strategis.

Sejarah menunjukkan satu-satunya faktor yang pernah mengubah kalkulasi Israel adalah biaya nyata, bukan bujukan moral. Itulah sebabnya hanya aktor seperti Republik Islam Iran--yang bekerja langsung dengan mempersenjatai kelompok perlawanan dan membangun deterrence--yang mampu membuat israhell ketar-ketir.‎‎Maka, mengaitkan Indonesia dengan Board of Peace Trump sambil mengklaim struggle from within adalah kesalahan analitis serius. Indonesia tidak memiliki instrumen kekerasan, tidak memiliki posisi veto, dan tidak memiliki kontrol struktural dalam dewan tersebut. Yang tersisa hanyalah fungsi legitimasi: menjadi wajah Global South untuk proyek perdamaian palsu yang pada hakikatnya melanggengkan ketidakadilan.‎‎

Dalam geopolitik, netralitas palsu adalah keberpihakan tersembunyi. Masuk ke Board of Peace Trump bukan strategi cerdas, melainkan kesalahan posisi. Jika Indonesia tidak segera menarik diri, maka risikonya bukan sekadar reputasi--melainkan kehancuran moral dan strategis: hancur bersama figur dan proyek yang sejak awal dibangun di atas ilusi, bukan keadilan.‎‎

Pilihan Indonesia seharusnya jelas: menjauh dari struktur yang runtuh, bukan menjadi anjingnya trump. Masuknya Indonesia ke dalam board of peace trump, hanyalah menambah jumlah kaum munafik di kalangan negara Arab dalam isu Palestina.(PH)