Dinamika Asia Tenggara, 13 Oktober 2018

Dinamika Asia Tenggara pekan ini mengenai kunjungan Sekjen PBB ke Palu untuk menemui korban gempa di wilayah ini. Masalah lain yang dibahas mengenai laporan PBB tentang kondisi Rohingya dan rencana Malaysia menghapus hukuman mati serta berita tentang peningkatan hubungan kerja sama lima negara anggota ASEAN dengan Jepang.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengunjungi korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (12/10).

Di sela-sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali, Guterres ditemani Wakil Presiden Jusuf Kalla, sempat mengunjungi kamp-kamp pengungsian dan berbicara dengan beberapa korban di Balaroa.

"PBB bersama kalian semua, kami akan membantu pemerintah menjalankan misi penyelematan dan pemulihan," tutur Guterres, dilansir CNN Indonesia hari Jumat.

Selain menyampaikan duka  cita atas bencana yang menelan lebih dari 2000 orang,  Sekjen PBB juga memuji kecepatan aksi pemerintahan Presiden Joko Widodo menanggulangi bencana gempa dan tsunami di Lombok serta Sulawesi Tengah.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu Antonio di Ruang Balai Citra, Hotel The Laguna Resort & Spa Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Antonio, memuji kinerja pemerintahan Indonesia, karena menurutnya tidak mudah bekerja dalam kondisi sulit  saat ini.

Simpati dan ucapan belasungkawa mengalir untuk Indonesia dari para pemimpin negara yang menghadiri ASEAN Leaders’ gathering (ALg) menyusul bencana yang melanda sebagian wilayah Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Selain Presiden Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong, ALg juga dihadiri oleh Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi, Sultan Haji Hassanal Bolkiah dari Brunei, PM Kamboja Samdech Techo Hun Sen, PM Laos Thongloun Sisoulith, PM Malaysia Mahathir Mohamad, Presiden Myanmar U Win Myint, dan Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte.

PM Thailand General Prayit Chan-o-cha, PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Managing Director IMF Christine Lagarde, Presiden World Bank Group Jim Yong Kim, dan Sekjen PBB Antonio Guterres juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Dari Myanmar, Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB dalam laporan terbarunya terkait Myanmar mengumumkan, pemerintah Myanmar hingga kini tidak menyiapkan satupun prasyarat kehidupan normal bagi warga Muslim.

Dalam laporan yang disusun bersama oleh UNHCR dan UNDP itu ditekankan bahwa Muslim Rohingya di Myanmar tetap hidup dalam ketakutan dan ketidakpercayaan, mereka bahkan tidak diizinkan untuk bepergian secara bebas di lingkungan tempat tinggalnya sendiri yaitu negara bagian Rakhine.

Juru bicara UNHCR terkait masalah ini mengabarkan ketidakmampuan warga Rakhine untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka karena ketidakamanan dan pembatasan bepergian.

Jubir UNHCR, Andrej Mahecic yang meninjau langsung pemukiman warga Muslim Rohingya di Rakhine mengatakan, warga wilayah ini tidak punya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan bagi mereka diberlakukan pembatasan-pembatasan di bidang pendidikan.

Padahal pada Juni 2018 lalu pemerintah Myanmar sudah berjanji di hadapan lembaga-lembaga internasional untuk menyiapkan prasyarat kembalinya para pengungsi Muslim Rohingya secara sukarela, aman dan permanen dari Bangladesh.

Utusan PBB urusan HAM mengatakan pemerintah Myanmar "tidak akan bisa dan tidak akan mau" menyelidiki pelanggaran terhadap muslim Rohingya.

CNN melaporkan, pelapor khusus PBB Yanghee Lee yang dilarang memasuki wilayah Myanmar sejak Desember lalu mengatakan pemerintah negara itu tidak memperlihatkan kemampuan untuk melakukan penyelidikan tak berpihak terhadap kekerasan yang dialami oleh Muslim Rohingya.

Dia mengatakan pemerintah Myanmar baru mengambil "langkah-langkah terbatas dan tidak cukup".

"(Myanmar) tidak bisa dan tidak mau melakukan kewajiban melakukan penyelidikan yang kredibel, sepenuhnya, independen dan imparsial serta melakukan langkah-langkah hukum," ujar Lee dalam laporan yang diunggah di akun Twitternya pada Senin (8/10), dilansir CNN.

Yanghee Lee menambahkan bahwa penolakan Myanmar bertanggung jawab ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Kejahatan Internasional harus bertindak demi keadilan.

Dari Malaysia, pemerintah baru yang dipimpin PM Mahathir Mohamad bermaksud untuk menghapus hukuman mati atas seluruh jenis kejahatan dan menghentikan pelaksanaan hukum ini.

Associated Press (11/10/2018) melaporkan, media-media lokal Malaysia, Rabu (10/10) mengutip menteri yang bertanggung jawab atas urusan hukum di Departemen Perdana Menteri mengabarkan masalah tersebut sudah dibahas dalam rapat kabinet hari Rabu (10/10).

Rancangan undang-undang tersebut akan diserahkan ke parlemen Malaysia pada hari Senin bersamaan dengan dimulainya sidang parlemen negara itu.

Amnesti Internasional, Kamis (11/10) menilai keputusan ini sebagai sebuah langkah penting dan meminta pemerintah Malaysia untuk memastikan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Saat ini di Malaysia, 1.200 orang terancam hukuman mati. Beberapa alasannya adalah kasus pembunuhan, penyelundupan narkotika, berkhianat kepada negara dan kejahatan lainnya.

Lima negara anggota ASEAN di kawasan Sungai Mekong meningkatkan kerja sama jangka panjang dengan Jepang untuk memperluas level kerjasama strategis mereka.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan pemimpin Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja dan Laos bertemu di Tokyo untuk menandatangani kesepakatan strategis Tokyo 2018 yang disebut Mekong-Jepang.

Selain itu petinggi enam negara ini menekankan komitmen mereka untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan secara damai.

Dalam pertemuan ini juga dibicarakan pembangunan jalan tol yang menghubungkan ibuc kota Vietnam dan Laos, pembentukan jalur maritim permanen antara Vietnam dan Kamboja serta proyek di bidang lingkungan hidup dan pendidikan.(PH)