Dinamika Asia Tenggara 17 November 2018

Dinamika Asia Tenggara pekan ini diwarnai reaksi pemerintah Indonesia dan Malaysia terhadap rencana pemindahan kedutaan besar AS ke Baitul Maqdis, dilanjutkan dengan kritik PM Malaysia terhadap Aung San Suu Kyi yang pasif menyikapi berlanjutnya aksi kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya. Para pemimpin ASEAN menegaskan kesiapan untuk membantu repatriasi pengungsi Rohingya dan isu lain dari Filipina tentang penahaman mantan ibu negara Imelda Marcos.

Pemimpin Malaysia dan Indonesia mereaksi rencana pemindahan kedutaan besar Australia ke Baitul Maqdis dan dukungan negara tersebut terhadap rezim Zionis Israel.

Rencana Perdana Menteri Australia, Scott Morrison untuk memindahkan kedutaan besar negara ini dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis memicu ketegangan baru antara negara ini dengan Malaysia.

Ketegangan bermula ketika Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyampaikan pendapatnya mengenai isu tersebut saat bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura, Kamis (15/11).

"Saya katakan bahwa untuk mengatasi terorisme, kita harus tahu penyebabnya. Menambah penyebab terorisme tidak akan membantu," ujar Mahathir kepada wartawan seperti dilansir CNN.

Pemindahan kedutaan itu diajukan Perdana Menteri Australia Scott Morrison saat melangsungkan kampanye pemilihan daerah pada bulan lalu. Usul Morrison itu menimbulkan kekhawatiran di pihak Indonesia dan Malaysia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sebelumnya, Indonesia juga telah menyampaikan kekhawatiran soal kemungkinan pemindahan kedutaaan dan menyatakan bahwa pemindahan akan mengacaukan rencana membuat perjanjian perdagangan bebas dengan Australia. Namun demikian, Morrison mengatakan masalah itu tidak dicampuradukkan dalam pembicaraan baru-baru ini yang dilakukannya dengan Presiden Joko Widodo.

Morrison melemparkan ide pemindahan kedutaan Australia itu, serta mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, pada Oktober tahun lalu.

Pengumuman yang tiba-tiba itu muncul hanya beberapa saat sebelum perebutan kursi, yang ternyata memiliki pemilih dalam jumlah besar dari kalangan Yahudi dan pemerintahan Nasional Liberal pimpinan Morrison sangat ingin menang demi mempertahankan mayoritas di parlemen. Kursi itu sendiri akhirnya lepas sehingga pemerintah menjalankan kekuasaan atas kerja sama dengan para anggota parlemen independen.

Di kalangan politisi Australia sendiri, rencana pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis memicu kritik luas.

Mantan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd mengkritik rencana pemerintahan PM Scott Morisson merelokasi kedutaan untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menurutnya hal itu tidak hanya merusak hubungan serta kepentingan Australia dengan negara muslim di kawasan maupun global, tapi juga membahayakan keamanan Negeri Kanguru.

Menurut Rudd, rencana Morrison tersebut bisa mempersulit posisi Australia di mata negara Muslim dunia, termasuk Indonesia, dan juga komunitas muslim di Negeri Kanguru.

PM Australia periode 2007-2010 dan 2013 ini, menganggap rencana Morrison itu pun tak sejalan dengan posisi Australia selama ini. Menurutnya, Australia di tangan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya selalu mendukung dua negara sebagai solusi damai konflik Palestina dan Israel yang tengah berlangsung puluhan tahun ini.

Penentangan juga datang dari Mantan perdana menteri Asutralia, Malcolm Turnbull. Setelah bertemu Jokowi di Pulau Bali awal pekan ini, dia meminta Morrison benar-benar mempertimbangkan kembali gagasan memindahkan kedutaan besar mereka di Israel.

Pekan lalu, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad menyampaikan kritik keras terhadap pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi karena pasif menyikapi diskriminasi dan persekusi terhadap etnis minoritas muslim Rohingya.

Mahathir memandang Suu Kyi keliru mendukung sikap pemerintah junta militer Myanmar yang terang-terangan bersikap kejam terhadap etnis Rohingya.

"Suu Kyi terlihat mencoba mempertahankan apa yang tidak bisa dibela. Mereka (militer Myanmar) sebenarnya menindas orang-orang ini bahkan berani membunuh dan membantainya," kata Mahathir, seperti dilansir The Star Online, Rabu (14/11).

Pernyataan Mahathir tersebut disampaikan di sela-sela pidato dalam pertemuan ASEAN Summit di Singapura yang juga dihadiri pejabat tinggi Myanmar.

Para peserta KTT ASEAN ke-33 di Singapura dalam pernyataan bersamanya menegaskan pemulangan para pengungsi Muslim Rohingya ke Myanmar. petinggi 10 negara anggota ASEAN dalam pernyataan bersamanya pada KTT ASEAN ke-33 di Singapura menuntut komitmen Myanmar dalam pemulihan keamanan dan kehormatan para pengungsi Muslim Rohingya serta pemulangan mereka ke negara bagian Rakhine, Myanmar.

Para pemimpin ASEAN dalam pertemuan di Singapura mengumumkan kesiapannya untuk membantu Myanmar memulangkan ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar.

Peserta KTT ASEAN juga membahas berbagai isu kawasan Asia Tenggara termasuk perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea dan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

Hubungan ASEAN dan Rusia ditingkatkan menjadi kemitraan strategis. Peningkatan tersebut ditandai dengan pertemuan 10 pemimpin negara ASEAN dan Rusia di KTT ASEAN 2018 di Singapura.

Sebagai koordinator dialog ASEAN-Rusia, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pernyataan atas nama ASEAN mengenai perkembangan kerja sama ASEAN-Rusia.

Melalui kemitraan tersebut, ASEAN dan Rusia dinilai perlu meningkatkan kerja sama. Diantaranya dengan menyelesaikan seluruh program kerja yang tertuang dalam Rencana Aksi ASEAN-Rusia 2016-2020, memperkuat komunikasi, koordinasi, dan konsultasi ASEAN-Rusia pada berbagai tingkatan, serta menjadi solusi bagi berbagai masalah dunia.

Dari Filipina, mantan ibu negara Imelda Marcos (89) lolos dari tahanan dengan membayar jaminan sebesar US$2,846 (sekitar lebih dari Rp41 juta). CNN melaporkan, Penahanan Imelda ditangguhkan oleh pengadilan, meski telah divonis bersalah atas perkara suap, dan memancing kritik tajam dari kalangan pegiat antikorupsi setempat.

Reuters hari Jumat (16/11) melaporkan, meski begitu sikap penegak hukum Filipina terhadap Marcos memancing kritik. Sebab, Imelda Marcos dianggap bisa menyiapkan sejumlah pembelaan guna menangkis segala tuduhan korupsi yang dituduhkan kepadanya.

Pengadilan Filipina menjatuhkan vonis 77 tahun penjara atas sejumlah kasus korupsi yang dilakukan Imelda, termasuk penggunaan rekening khusus di Swiss. Sidangnya digelar secara in absentia karena dia beralasan sedang sakit keras.

Imelda berdalih dia baru mengetahui divonis bersalah terkait korupsi pada 9 November lalu dari pemberitaan di media massa. Dia beralasan saat itu tengah menghadiri pesta ulang tahun.

CNN melaporkan, pengadilan Filipina memerintahkan penangkapan Imelda Marcos setelah mantan ibu negara itu dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan korupsi selama mendampingi suaminya, Ferdinand Marcos, saat menjabat sebagai presiden. Pengadilan Filipina menjatuhkan hukuman 6-11 tahun penjara untuk setiap tuduhan yang diarahkan pada Imelda.

Istri mantan diktator itu diadili atas tuduhan melakukan tujuh transfer ilegal bernilai US$200 juta ke salah satu lembaga Perancis saat menjabat sebagai Gubernur Manila.(PH)