Transformasi Timur Tengah, 6 Desember 2018

Perkembangan di Timur Tengah pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; para politisi Lebanon kembali gagal membentuk kabinet, Arab Saudi menghalangi pelaksanaan kesepakatan damai Yaman, Israel melanjutkan pembangunan penghalang laut di Jalur Gaza, dan Israel Suap Brazil untuk memindahkan kedubesnya ke Quds.

Kabinet Lebanon Belum Terbentuk Setelah Delapan Bulan Pemilu

Di penghujung 2018, Lebanon kembali menyaksikan kebuntuan politik dalam membentuk kabinet. Pemilu parlemen Lebanon akhirnya digelar pada Mei 2018 setelah tertunda lima tahun dan pasca pemilu, Saad Hariri diberi mandat untuk membentuk pemerintah, tetapi sejauh ini belum ada prospek yang jelas meski sudah memasuki tahun 2019. Kondisi ini justru dimanfaatkan oleh Israel untuk mengintensifkan pelanggaran wilayah Lebanon.

Konfederasi Pekerja Lebanon pada hari Jumat (4/1/2019) menyeru buruh dan pegawai negeri serta beberapa partai politik untuk melakukan mogok massal dan menuntut pembentukan kabinet. Mereka meneriakkan slogan "pembentukan pemerintah yang bersih" dan mendesak diakhirinya pertikaian politik demi memuluskan langkah pembentukan kabinet.

Para pekerja melakukan mogok nasional untuk memprotes kondisi ekonomi dan kegagalan politisi membentuk pemerintahan delapan bulan setelah pemilu. Ketua Konfederasi Pekerja Lebanon, Bechara Asmar mengkritik kegagalan politisi membentuk pemerintahan dan mengatakan, "Kegagalan kekuatan politik dalam membentuk pemerintah setelah delapan bulan pemilu telah memperburuk situasi ekonomi dan sosial di Lebanon."

Di tengah situasi seperti itu, militer rezim Zionis Israel meluncurkan balon udara dengan kamera pengintai dari salah satu pos militernya untuk memata-matai wilayah Lebanon. Pasukan Israel juga telah memasang kamera pengintai di pinggiran desa Kafar Kila di dekat tembok pemisah antara Lebanon dan wilayah pendudukan.

Menteri Pertahanan Lebanon, Yacoub Riad Sarraf meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel. "Israel selama 2018 terus melanjutkan pelanggarannya terhadap kedaulatan Lebanon," ujar Yacoub Sarraf saat mengunjungi markas komando UNIFIL di wilayah Naqoura, Lebanon Selatan pekan lalu.

Media-media Lebanon melaporkan bahwa rezim Zionis telah memperlebar jalan perbatasan di balik pagar pembatas di desa Kafar Kila dan mempersiapkan pembangunan tembok beton di wilayah lain dari perbatasan Palestina pendudukan dan Lebanon.

Menurut keterangan Menteri Luar Negeri Lebanon Gibran Bassil, Israel selama 2018 telah melanggar zona udara, darat dan laut Lebanon sebanyak 1.417 kali. Dengan kata lain, Israel melakukan 150 kali pelanggaran setiap bulan dan mereka sudah terbiasa dengan itu.

Rezim Zionis memanfaatkan kevakuman di Beirut untuk melanggar wilayah teritorial Lebanon dan mengancam keamanan negara itu.

Arab Saudi Halangi Pelaksanaan Kesepakatan Damai Yaman

Arab Saudi tetap menjadi penghalang utama bagi pelaksanaan kesepakatan damai di pelabuhan al-Hudaydah, Yaman yang dicapai tiga pekan lalu di Swedia. Pekan lalu, militer dan komite rakyat Yaman telah menarik pasukannya dari Hudaydah. PBB dalam sebuah pernyataan pada 29 Desember 2018 mengkonfirmasi penarikan pasukan Ansarullah dan militer Yaman dari daerah itu.

Namun, koalisi pimpinan Arab Saudi menolak menarik pasukannya dari Hudaydah dan selama pekan lalu, koalisi berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata. Padahal, waktu pelaksanaan kesepakatan itu akan berakhir pada pekan ini dan pihak-pihak Yaman selanjutnya akan memulai perundingan putaran kedua di bawah pengawasan PBB.

Masyarakat dan para politisi Yaman memprotes pelanggaran kesepakatan Swedia oleh koalisi Arab Saudi. Pada Jumat lalu, ribuan warga menggelar aksi protes di kota Hudaydah dan menuntut pelaksanaan penuh kesepakatan yang dicapai di ibukota Swedia, Stockholm.

Anggota Dewan Politik Gerakan Ansarullah, Abdul Wahab al-Mahbashi meminta PBB memberikan penilaian tentang kualitas pelaksanaan kesepakatan damai di Hudaydah. "Koalisi agresor Saudi sejauh ini tidak mematuhi komitmennya terkait gencatan senjata dan penarikan pasukan dari Hudaydah serta berulang kali melanggar gencatan senjata."

Dewan Kota Hudaydah dalam sebuah rilis menyebut sikap PBB yang mengabaikan tindakan koalisi Arab Saudi sebagai faktor, yang berpotensi menggagalkan kesepakatan Swedia.

Sementara itu, Ketua Komite Tinggi Revolusi Yaman, Mohammad Ali al-Houthi dalam sebuah pesan via akun Twitter-nya menulis, "Pelibatan anak-anak Darfur, Sudan dalam perang adalah sebuah skandal lain yang membuktikan kejahatan rezim Saudi dan menambah daftar kejahatan rezim itu."

Militer Israel Lanjutkan Pembangunan Barrier Laut di Gaza

Militer Israel hampir selesai membangun barrier laut di Jalur Gaza untuk memperketat blokade, yang sudah melumpuhkan kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah itu. Jika rampung, penghalang laut ini akan memiliki panjang 200 meter, lebar 50 meter, dan tinggi enam meter di atas air, sebuah infrastruktur pertahanan juga akan dibangun di sepanjang penghalang di bagian atas.

Menurut laporan channel 10 Israel, penghalang dari beton ini memiliki bagian yang terlihat di permukaan dan dinding bawah tanah serta sistem sensor.

Proyek ini dimulai pada Mei 2018 dan Menteri Peperangan Israel Avigdor Lieberman mengklaim bahwa struktur ini akan membuat infiltrasi ke garis pantai menjadi tidak mungkin.

Rezim Zionis mulai memberlakukan blokade darat, udara, dan darat terhadap Jalur Gaza pada 2007 setelah Gerakan Hamas memenangkan pemilu parlemen Palestina. Angkatan Laut Israel telah mempertahankan kehadiran mereka sejauh 6-9 mil laut di Gaza.

Padahal, Kesepakatan Oslo yang ditandatangani Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menyebutkan bahwa warga Gaza dapat menggunakan perairan pantai sejauh 20 mil laut. Situasi ini sangat membatasi kegiatan penangkapan ikan di lepas pantai Gaza dan menurut PBB, blokade penuh juga akan membuat wilayah itu tidak dapat dihuni pada tahun 2020.

Sementara itu, pasukan militer Israel dilaporkan telah menangkap 6.489 warga Palestina, termasuk 140 wanita dan 1.063 anak di bawah umur, selama operasi terpisah di Tepi Barat dan Jalur Gaza selama 2018.

Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan Palestina dalam sebuah pernyataan yang dirilis pekan lalu, mengumumkan enam anggota parlemen dan 38 wartawan Palestina ditangkap pada tahun 2018. Pihak berwenang Israel telah mengeluarkan 988 perintah penahanan administratif selama periode yang sama.

Komisi itu mencatat bahwa mayoritas warga Palestina yang ditangkap tahun ini berasal dari Tepi Barat, sementara hanya 5 persen dari Jalur Gaza.

Israel Suap Brazil untuk Relokasi Kedubesnya ke Quds

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha meyakinkan Presiden Brazil Jair Bolsonaro untuk memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis.

Surat kabar Haaretz pada hari Selasa (1/1/2019) menulis, "Netanyahu mengatakan kepada Jair Bolsonaro bahwa Tel Aviv siap memberikan teknologi, data intelijen penting dan peralatan logistik militer kepada Brasilia jika siap memindahkan kedubesnya ke Quds."

Netanyahu mengusulkan penjualan drone kecil dan besar Israel kepada Bolsonaro dan Brazil diijinkan menggunakan drone tersebut tanpa ada batasan. (RM)