Dinamika Asia Tenggara, 12 Februari 2019

Dinamika Asia Tenggara pekan ini akan menelisik sejumlah isu di antaranya: Indonesia menyambut inisiatif Iran untuk meningkatkan pariwisata, sidang mantan PM Malaysia ditunda, Israel memasok senjata untuk militer Myanmar, dan jurnalis Vietnam hilang di Thailand.

Indonesia Sambut Inisiatif Iran Tingkatkan Pariwisata

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Dubes Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi. Pemerintah Indonesia menyambut baik inisiatif Iran dalam meningkatkan hubungan bilateral antar-masyarakat atau people-to-people contact melalui pariwisata dan penguatan peran perempuan.

"Kami menyambut baik inisiatif Iran untuk mempromosikan penguatan people-to-people contact melalui pariwisata dan penguatan perempuan yang akan makin menguatkan persahabatan dan pengertian antar-masyarakat kedua negara," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (11/2/2019) malam seperti dilansir kantor berita Antara.

Mewakili pemerintah Indonesia, Darmien menyampaikan pidato sambutan dalam resepsi Peringatan 40 Tahun Revolusi Islam Iran yang diselenggarakan Kedutaan Besar Iran di Jakarta.

"Saya mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia, mengucapkan selamat dan menyampaikan doa terbaik untuk Peringatan 40 Tahun Revolusi Islam Iran," ujar dia.

Mengenai inisiatif bagi penguatan hubungan people-to-people, Iran memberikan kemudahan bagi Warga Negara Indonesia untuk berkunjung ke negara itu dengan fasilitas visa on arrival atau visa saat kedatangan.

Sementara itu, meskipun Iran belum termasuk 169 negara bebas visa ke Indonesia, Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi mengatakan Bali telah menjadi salah satu tujuan wisata luar negeri yang paling banyak dikunjungi warga Iran.

Di bidang penguatan peran perempuan, Wakil Presiden Iran untuk Urusan Perempuan dan Keluarga Masoumeh Ebtekar pada kunjungan ke Jakarta tahun lalu, telah bertemu dan bertukar pikiran dengan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Yembise untuk melakukan kajian bersama dan pertukaran delegasi tentang peningkatan ekonomi dan sosial perempuan, termasuk penyebaran nilai-nilai toleransi.

Indonesia dan Iran telah menikmati hubungan diplomatik yang berjalan dengan baik sejak 1950, yang puncaknya terjadi saat kunjungan Presiden Hasan Rouhani ke Indonesia pada 2015 dan kunjungan balasan Presiden Joko Widoo ke Iran pada 2016 yang menghasilkan perjanjian Komisi Bersama untuk Kerja Sama Ekonomi.

"Kunjungan pemimpin kedua negara telah memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Iran ke level tertinggi, dan saya yakin kita akan terus meningkatkan kerja sama demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat kedua negara," ujar Darmien.

Saat ini, Indonesia dan Iran tengah bersiap untuk menyelenggarakan pertemuan pertama Komisi Bersama untuk Kerja Sama Ekonomi dalam waktu dekat di awal 2019.

Volume perdagangan Indonesia dan Iran pada 2018 bernilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp13 triliun. Melalui komisi bersama tersebut, kedua negara berharap dapat meningkatkan potensi perdagangan menjadi 2 miliar dolar AS atau naik dua kali lipat dari tahun lalu.

Produk ekspor utama Indonesia ke Iran, antara lain tekstil, sepatu, suku cadang elektronik dan aneka komoditas; seperti kelapa sawit, kopi dan karet. Sementara itu, Indonesia banyak mengimpor minyak dan gas dari Iran.

Sidang Mantan PM Malaysia Ditunda

Sidang mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, terkait skandal korupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) ditunda. Pengadilan mengabulkan permohonannya yang diajukan melalui kuasa hukum.

"Sidangnya ditunda sampai waktu yang belum ditentukan," kata kuasa hukum Najib, Harvinderjit Singh, seperti dilansir Reuters, Senin (11/2).

Padahal, seharusnya sidang perdana Najib dijadwalkan bakal digelar pada Selasa (12/1). Sidang skandal korupsi 1MDB menjadi salah satu dari sekian proses peradilan yang bakal dijalani Najib. Sebab, dia terjerat beberapa dugaan korupsi dan pencucian uang.

Hakim Pengadilan Tinggi Malaysia, Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali telah menetapkan persidangan untuk kasus yang melibatkan mantan perdana menteri itu pada Februari dan Maret 2019.

Kantor berita Perancis, AFP sebelumnya mengabarkan, Jaksa negara Malaysia mengatakan, selama persidangan pihaknya akan memanggil sekitar 50 saksi. Najib Razak, 65 tahun dituduh melakukan pelanggaran kepercayaan, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan dengan kerugian 4,5 miliar dolar uang negara dari dana keuangan 1MDB.

Israel Pasok Senjata untuk Militer Myanmar

Rezim Zionis Israel dilaporkan masih melakukan penjualan senjata kepada pemerintah Myanmar. Seperti dikutip Mehrnews, Jumat (8/2/2019), surat kabar Haaretz Israel melaporkan bahwa Israel mempertahankan hubungan yang hangat dengan Myanmar dan melanjutkan penjualan senjata.

Padahal, masyarakat internasional mengkritik pemerintah Myanmar karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia secara luas dan melakukan genosida.

Rezim Zionis mengizinkan perusahaan-perusahaan senjatanya untuk menjual senjata kepada militer Myanmar pada musim gugur 2017.

Menurut laporan Haaretz, masih belum jelas apakah perusahaan-perusahaan Israel masih memasok logistik militer Myanmar selain senjata, termasuk teknologi pengawasan, pelatihan dan intelijen.

Sejumlah petinggi militer Myanmar juga melakukan perjalanan ke Palestina pendudukan dalam beberapa bulan terakhir.

Lembaga-lembaga internasional dan HAM dunia menyatakan kekhawatiran atas kekerasan pemerintah Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya. Mereka meminta militer Myanmar mengakhiri kekerasan dan pembunuhan di daerah Rakhine.

Lebih dari 700.000 orang Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine sejak Agustus 2017 untuk menghindari kekerasan militer Myanmar dan ekstremis Budha. Mereka mengalami kekerasan termasuk pembakaran, penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan saat melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

KPU Thailand Diskualifikasi Putri Kerajaan dari Kandidat PM

Panitia Seleksi Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi (67), sebagai bakal calon perdana menteri.

Pencalonan Ubolratana sempat menuai perdebatan karena sebagai keluarga kerajaan mereka terikat etika yaitu dilarang berpolitik praktis. Di sisi lain, aturan undang-undang menyatakan melarang menghina, mengancam, atau mencemooh keluarga kerajaan.

"Setiap keluarga kerajaan yang mendaftarkan diri seharusnya menaati etika kerajaan yang tidak terlibat kegiatan politik dan netral," demikian pernyataan panitia seleksi KPU Thailand, seperti dilansir CNN, Senin (11/1).

Partai Thai Raksa Chart yang mencalonkan Ubolratana menjadi perdana menteri. Partai politik itu didirikan oleh para pendukung pengusaha sekaligus mantan PM Thaksin Shinawatra.

Partai Thai Raksa Chart mengusung Ubolratana untuk bersaing dengan petahana yang merupakan mantan panglima angkatan bersenjata, Prayut Chan o Cha. Pemilihan umum di Negeri Gajah Putih dijadwalkan berlangsung pada 24 Maret mendatang.

Raja Maha Vajiralongkorn juga menyatakan keberatan atas pencalonan sang kakak sebagai perdana menteri. KPU Thailand kini dilaporkan sedang bersiap tidak akan meloloskan keikutsertaan Partai Thai Raksa Chart karena nekat mencalonkan Ubolratana sebagai kandidat perdana menteri.

Jurnalis Vietnam Hilang di Thailand

Seorang jurnalis asal Vietnam Truong Duy Nhat, dilaporkan hilang di Thailand, yang diduga diculik ketika menunggu proses penetapan statusnya sebagai pencari suaka.

Amnesty International melaporkan bahwa Nhat diyakini diculik di Bangkok pada 26 Januari, setelah melarikan diri dari Vietnam karena khawatir akan ditangkap, kemudian mengajukan suaka ke Badan Pengungsi PBB (UNHCR).

Kontributor Radio Free Asia itu tidak diketahui keberadaannya setelah mengkritik kebijakan Thailand atas penahanan pencari suaka yang berasal dari Arab Saudi pada Januari lalu.

Ia juga sempat memberitakan penangkapan seorang pemain sepak bola Bahrain berstatus pengungsi di Australia.

Kepala imigrasi Thailand, Surachate Hakparn, mengatakan bahwa tidak ada catatan resmi Nhat memasuki Thailand. Kantornya sedang memeriksa apa ia memasuki negara itu secara ilegal. Kelompok pegiat hak asasi juga langsung menyerukan penyelidikan lebih lanjut setelah mendengar kabar bahwa Nhat hilang.(PH)