Amerika Tinjauan Dari Dalam 10 Agustus 2019

Transformasi Amerika sepekan terakhir diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya Trump ingin mengeksekusi penembak massal di AS, Trump meminta Korea Selatan untuk menambah biaya bagi kehadiran pasukan AS di wilayahnya.

Isu lain dari AS terkait dengan kritik PBB terhadap sanksi AS atas Venezuela. Dan perkembangan terakhir mengenai perang dagang AS dan Cina.  

Trump Ingin Penembak Massal di AS Dihukum Mati

Setelah penembakan massal yang menewaskan 22 orang di El Paso, Texas, dan sembilan orang tewas di Dayton, Ohio, Presiden AS Donald Trump dalam sebuah pernyataan, menyampaikan simpati kepada keluarga korban, mengecam kebencian, dan menyerukan eksekusi mati bagi pelaku kejahatan jenis ini.

"Hari ini, saya juga mengarahkan Departemen Kehakiman untuk mengusulkan RUU yang memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan kebencian dan pembunuhan massal menghadapi hukuman mati," kata Trump. "Hukuman mati ini dilaksanakan dengan cepat, tegas, dan tanpa penundaan tak perlu," tambahnya pada 5 Agustus 2019.

Trump sejauh ini mengingkari perannya dalam mengobarkan sentimen rasis, kekerasan rasial, dan supremasi kulit putih di AS. Dua hari pasca penambakan mematikan itu, ia terpaksa mengecam rasisme kulit putih dan meminta kedua partai di Kongres untuk memperketat undang-undang kepemilikan senjata.

Penembak massal tidak secara otomatis menghadapi hukuman mati federal berdasarkan UU saat ini, karena pembunuhan tidak selalu merupakan kejahatan federal. Namun, jika Kongres AS ingin mengabulkan permintaan Trump untuk menghukum mati para penembak massal, yang diperlukan hanyalah menemukan alasan untuk membuatnya naik ke tingkat kejahatan federal, sesuatu yang mungkin sedang dikaji oleh Departemen Kehakiman.

Kurang dari setengah jam sebelum memasuki Walmart di El Paso dan melepaskan tembakan, Patrick Crusius, seorang pria kulit putih berusia 21 tahun, diduga menerbitkan manifesto anti-imigran yang menggemakan rasis yang sering disuarakan oleh Trump.

Sementara itu, mantan Presiden AS Barack Obama menuntut penentangan warga negara ini terhadap maraknya sentimen dan retorika rasis di Amerika. Obama saat merespon insiden penembakan di negara bagian Texas dan Ohio mengatakan, warga Amerika harus menentang retorika sejumlah elit politik Amerika yang meningkatkan atmosfer kebencian dan ketakutan atau membuat sentiman rasisme menjadi fenomena biasa.

Trump Minta Korsel Bayar Biaya Keamanan Lebih Besar

Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Rabu (7/8/2019) bahwa pembicaraan telah dimulai dengan Korea Selatan dengan tujuan meminta Seoul untuk membayar biaya yang lebih besar bagi kehadiran pasukan AS di wilayahnya.

"Pembicaraan telah mulai untuk meningkatkan pembayaran lebih lanjut ke Amerika Serikat. Korea Selatan adalah negara yang sangat kaya di mana sekarang merasa berkewajiban untuk berkontribusi pada pertahanan militer yang diberikan oleh AS," kata Trump via akun Twitternya seperti dikutip Reuters.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan negosiasi belum secara resmi dimulai. Kedua negara sepakat untuk membahas masalah pembagian biaya pertahanan "dengan cara yang masuk akal dan adil" selama kunjungan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton ke Seoul bulan lalu. Menurut pejabat itu, perincian pembiayaan akan dibahas pada pembicaraan berikutnya.

Trump sudah berulangkali mengatakan bahwa Seoul harus menanggung lebih banyak beban untuk mempertahankan sekitar 28.500 tentara AS yang ditempatkan di Korea Selatan. Pasukan AS sudah ditempatkan di negara tersebut sejak Perang Korea 1950-1953.

Korea Selatan dan AS menandatangani perjanjian pada Februari lalu, di mana Seoul akan meningkatkan kontribusinya menjadi hanya di bawah 1,04 triliun won ($ 927 juta), meningkat sekitar $ 70,3 juta. Perjanjian sementara itu akan berakhir dalam satu tahun.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper akan berkunjung ke Seoul pada Agustus ini sebagai bagian dari turnya ke Asia. Militer AS dan Korea Selatan juga berencana untuk mengadakan latihan bersama bulan ini.

PBB: Sanksi AS terhadap Venezuela Perburuk Krisis

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet mengatakan sanksi unilateral baru AS terhadap Venezuela "sangat luas" dan secara signifikan memperburuk krisis dalam hal akses orang ke makanan dan layanan kesehatan.

"Saya sangat khawatir tentang dampak besar dari serangkaian sanksi sepihak AS yang diberlakukan pekan ini bagi hak asasi manusia rakyat Venezuela," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan hari Kamis (8/8/2019), seperti dilansir AFP.

"Sanksi tersebut sangat luas dan tidak memuat langkah-langkah yang memadai untuk mengurangi dampaknya terhadap sektor yang paling rentan di masyarakat," ungkapnya.

"Sanksi tersebut sangat luas dan tidak memuat langkah-langkah yang memadai untuk mengurangi dampaknya terhadap sektor yang paling rentan di masyarakat," ungkapnya.

Bachelet juga mengkritik sanksi AS terhadap pemerintah pimpinan Presiden Nicolas Maduro.

Pada Senin lalu, pemerintahan Trump membekukan semua aset pemerintah Venezuela di AS dan melarang transaksi apapun dengan mereka. Pemerintah AS sedang berusaha menggulingkan Maduro dari kekuasaan dan menggantikannya dengan Juan Guaido, tokoh oposan Venezuela yang pro-Barat.

Trump Remehkan Dampak Perang Dagang dengan Cina

Presiden Donald Trump meremehkan dampak perang dagang dengan Cina dan memperkenalkan ekonomi AS sebagai yang terkuat di dunia. Dalam berbagai tweet-nya, Trump berusaha mengesankan bahwa tindakan balasan Cina tidak berdampak dan perekonomian AS tidak terpengaruh dengan itu.

Dalam sebuah tweet pada 6 Agustus, Trump menulis, "Sejumlah besar uang dari Cina dan bagian dunia lainnya mengalir ke Amerika Serikat untuk alasan keamanan, investasi, dan suku bunga! Kami berada dalam posisi yang sangat kuat. Perusahaan juga datang ke AS dalam jumlah besar. Suatu hal yang indah untuk ditonton!"

Namun, Kementerian Perdagangan Cina pada Selasa lalu mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan lagi membeli produk pertanian Amerika, sebuah keputusan dengan implikasi yang sangat luas. Presiden Biro Pertanian Amerika, Zippy Duvall menyebut keputusan itu sebagai "pukulan berat" bagi pertanian Amerika.

Keputusan Cina merupakan respon terhadap dua langkah yang diambil Trump dan pemerintahannya. Pertama adalah Trump akan mulai memberlakukan tarif 10 persen pada barang-barang Cina senilai $ 300 miliar. Ini terjadi setelah serangkaian negosiasi perdagangan, di mana para pejabat di Gedung Putih menggambarkannya sebagai "produktif," tetapi Trump menulis di Twitter bahwa Cina telah mengingkari janji untuk membeli produk pertanian dari Amerika.

Dan kedua, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin secara resmi melabeli Cina sebagai manipulator mata uang karena penurunan nilai yuan. Langkah ini bersifat simbolis, tetapi juga hampir belum pernah terjadi sebelumnya dan dipandang sebagai tamparan ke Cina.

Cina mengimpor miliaran dolar produk pertanian Amerika, menjadi importir kedelai terbesar AS dan tiga besar importir daging babi dari negara itu. Keputusan terbaru Beijing akan menjadi beban berat bagi petani Amerika, yang telah menghadapi dampak dari perang dagang selama lebih dari setahun. (RM)