Dinamika Asia Tenggara, 14 September 2019

Dinamika Asia Tenggara sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya masalah perekonomian dan investasi ASEAN yang tumbuh tinggi di tahun lalu di tengah gejolak perang dagang antara AS dan Cina.

Selain itu, Indonesia mencalonkan diri menjadi anggota Dewan HAM PBB, Malaysia mengembangkan riset inteligensi buatan, dan MILF menyerahkan senjata kepada pemerintah Filipina sebagai bagian  dari upaya mewujudkan perdamaian di wilayah selatan negara ini.

Ekonomi dan Investasi ASEAN Tumbuh Tinggi

ASEAN secara kolektif mencatat perdagangan yang lebih tinggi dan investasi asing langsung (FDI) tahun lalu meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi global, terutama dipicu perang perdagangan yang sedang berlangsung antara Cina dan Amerika Serikat (AS).

Pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-51, para menteri mengatakan perdagangan barang di kawasan meningkat sebesar 8,7 persen tahun-ke-tahun (yoy), sementara perdagangan jasa meningkat sebesar 10,6 persen.

Dalam pertemuan tersebut, para menteri bertukar pandangan tentang perkembangan global dan regional dan meninjau implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025, termasuk kemajuan pada 13 hasil ekonomi prioritas di bawah kepemimpinan Thailand.

Mengenai fasilitasi perdagangan, ASEAN berupaya mengurangi biaya transaksi perdagangan sebesar 10 persen tahun depan.

Selama pertemuan AEM, Rencana Aksi Kerangka Integrasi Digital ASEAN (DIFAP) 2019-2025, cetak biru untuk pengembangan ekonomi digital ASEAN akan diadopsi.

Rencana tersebut akan diserahkan kepada Dewan AEC pada bulan November untuk disahkan, dan akan diperbarui selama dua kali setahun.

Selain itu, Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN juga telah difinalisasi dan negara-negara anggota diharapkan akan menandatangani perjanjian tersebut pada tahun ini.

Indonesia Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melaporkan rencana pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) negara Asia Tenggara ini.

Dalam rapat bersama Komisi I DPR Indonesia, Menlu Retno menuturkan Indonesia akan berhadapan dengan Irak, Korea Selatan, Jepang, dan Marshall Island untuk memperebutkan empat kursi Dewan HAM PBB bagi negara kawasan Asia Pasifik.

Retno juga menyampaikan bahwa perwakilan tetap RI di Jenewa juga sudah menghadiri debat terbuka di New York bersama seluruh calon Dewan HAM PBB lainnya pada 6 September lalu.

Dalam debat itu, tutur Retno, Indonesia menyampaikan komitmen dan visi misinya jika terpilih sebagai Dewan HAM PBB dengan mengusung tema 'A True Partner for Democracy, Development and Social Justice'.

Dilaporkan, Indonesia membutuhkan setidaknya 97 suara untuk memenangkan satu kursi Dewan HAM PBB dari perwakilan negara Asia Pasifik.

Pada pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 16 Oktober mendatang, seluruh negara anggota PBB akan ikut serta dalam pemungutan suara rahasia.

Dewan HAM PBB terdiri dari 47 anggota. Sebanyak 13 kursi dewan diisi oleh perwakilan negara Afrika, 13 kursi dari perwakilan Asia Pasifik, 8 kursi bagi perwakilan negara Amerika Latin dan Karibia, 7 kursi bagi perwakilan negara Eropa Barat dan negara lainnya, dan enam kursi bagi kawasan Eropa Timur.

Malaysia Kembangkan Riset Inteligensi Buatan

Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Gobind Singh Deo mengatakan negaranya memiliki posisi yang baik sebagai pemimpin penelitian dan pengembangan etika dalam inteligensi buatan.

“Penting bagi kita membangun data yang diperlukan dan kemampuan inteligensi buatan demi memastikan industri, pemerintah dan masyarakat bisa mengambil keuntungan dari peluang yang ditawarkan,” katanya dalam pidatonya pada peluncuran konferensi tahunan Next Big Tech Asia 2019 dilansir situs Bernama hari ini.

Menurut penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh International Data Corporation, nilai big data dan pasar perangkat lunak analitik di Malaysia diperkirakan akan mencapai RM595 juta pada 2021.

Gobind menjelaskan, tiga komponen utama yaitu talenta, kepercayaan, dan etika diperlukan untuk mengembangkan inteligensi buatan dan ekosistem data yang tepat.

Menurut Gobind, Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) mampu memainkan peran kunci melalui kolaborasi erat dengan mitra industri dan lembaga tersier dalam pengembangan inteligensi buatan untuk memenuhi kebutuhan industri.

Malaysia membutuhkan lebih banyak kekuatan talenta untuk meningkatkan sistem teknologi inteligensi buatan dan pemerintah akan terus fokus pada pengembangan talentanya.

Berdamai, MILF Serahkan Senjata kepada Pemerintah Filipina

Front Pembebasan Islam Moro (MILF) menyerahkan 940 senjata sebagai bagian dari implementasi kesepakatan damai dengan pemerintah Filipina.

CNN melaporkan, sejumlah kelompok pemantau internasional melaporkan bahwa mereka menerima ratusan senjata itu dari sekitar seribu mantan anggota MILF hanya dalam kurun waktu sehari pada Sabtu (7/9).

Upaya perundingan damai pemerintah dengan kelompok pemberontak di Filipina memang sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu.

Pada 1976, MNLF mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah dengan pembentukan Kawasan Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) yang dianggap gagal karena tak dapat membendung perlawanan bersenjata di wilayah tersebut.

Dalam perkembangannya, MILF yang awalnya hanya kelompok sempalan MNLF mengajukan perluasan otonomi dalam kesepakatan damai pada 2014 lalu.

Di bawah hukum ini, Bangsamoro akan diberikan 950 juta dolar untuk dana pembangunan selama 10 tahun ke depan, dan mendapatkan bagian dari hasil pajak daerah.

Pemerintah pusat akan tetap memegang kendali atas kepolisian walaupun pemimpin daerah otonom tetap dapat terlibat dalam urusan keamanan.(PH)