Transformasi Asia Barat, 1 November 2020
Transformasi di Asia Barat selama sepekan terakhir diwarnai isu-isu seputar kecaman Hizbullah Lebanon terhadap sikap anti-Islam presiden Prancis, dan aksi teror koalisi Arab Saudi terhadap para pejabat Yaman.
Isu hangat lainnya dari wilayah Asia Barat mengenai aksi protes untuk mendesak pengunduran diri Netanyahu dari jabatan perdana menteri di Israel, dan terakhir terkait rencana normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel.
Sekjen Hizbullah Lebanon Sikapi Serangan Prancis terhadap Islam
Sekjen Hizbullah Lebanon, mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Takfiri tidak ada hubungannya dengan Rasulullah Saw dan umat Islam. "Negara-negara Barat harus menghentikan dukungannya kepada kelompok Takfiri, ujar Sayid Hassan Nasrallah dalam pidatonya pada acara perayaan Maulid Nabi Saw, Jumat (30/10/2020) malam, seperti dikutip IRNA.
Dia mengecam serangan di kota Nice, Prancis dan menandaskan bahwa kaum Muslim mengecam tindakan seperti itu dan yang sejenisnya baik di masa lalu maupun di masa depan dan serangan seperti itu tidak dapat diterima.
Nasrallah mencatat bahwa para pejabat Prancis tidak punya hak mengaitkan kejahatan yang dilakukan oleh satu orang kepada Islam dan kaum Muslim. "Jika kita berasumsi bahwa seorang Kristen telah melakukan kejahatan, maka tidaklah tepat bagi kita untuk meminta umat Kristiani dan agama Kristen bertanggung jawab," jelasnya.
Sekjen Hizbullah mengkritik pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Islam dan kaum Muslim. "Tidak tepat jika berbicara tentang terorisme dan fasisme Islam," tandasnya.
Nasrallah menggarisbawahi bahwa tidak ada Muslim yang menyebut kejahatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa di Aljazair, Libya, dan Afghanistan sebagai terorisme Kristen. "Untuk menghormati Islam sebagai agama, maka istilah seperti terorisme dan fasisme Islam tidak perlu digunakan," imbuhnya.
Menurut Sekjen Hizbullah, para pejabat Prancis harus menemukan dan menyelesaikan akar penyebab krisis tersebut daripada menangani konsekuensinya, serta meyakinkan kaum Muslim di seluruh dunia bahwa klaim mereka tentang pembelaan kebebasan berekspresi adalah sebuah klaim yang kuat.
"Kebebasan berekspresi di Prancis dan Eropa tidak mutlak, tetapi terikat dengan pertimbangan keamanan dan politik. Mereka yang berbicara menentang Holocaust akan dijatuhi hukuman penjara," ungkapnya.
Teror terhadap Pejabat, Cara Saudi Melemahkan Yaman
Kementerian Dalam Negeri Yaman mengumumkan bahwa agen mata-mata pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi berada di balik pembunuhan Menteri Pemuda dan Olahraga Pemerintahan Keselamatan Nasional Yaman Hassan Muhammad Zaid.
Seperti dilaporkan televisi Sky News, media-media Yaman pada hari Selasa (27/10/2020) menyatakan, orang-orang bersenjata telah menyerang kendaraan yang membawa Hassan Zaid di Sana'a, ibu kota Yaman. Menpora Yaman ini meninggal dunia di rumah sakit karena luka parah yang dideritanya.
Juru bicara Kemendagri Yaman Brigadir Jenderal Abdul Khaliq al-Ajri pada hari Rabu (28/10/2020) mengatakan, salah satu pelaku serangan terluka dan berhasil ditangkap, namun pelaku lainnya tewas karena melawan pasukan keamanan.
Perkembangan di Yaman menunjukkan bahwa Arab Saudi mulai menggunakan cara-cara kotor seperti serangan teror dan pembunuhan terhadap pejabat Yaman sebagai metode terorganisir dan terencana dalam agresinya.
Arab Saudi beberapa waktu lalu juga mengumumkan daftar 40 anggota Gerakan Rakyat Yaman, Ansarullah dan menyatakan akan memberi hadiah kepada siapa saja yang memberikan informasi tentang mereka.
Arab Saudi menggunakan aksi teror sebagai metode perang. Penulis Arab Rashid al-Haddad percaya bahwa Arab Saudi menggunakan "strategi dompet" untuk membunuh para pemimpin dan pejabat Yaman. Berdasarkan strategi ini, agen mata-mata Arab Saudi menyewa beberapa orang dengan janji imbalan uang untuk melakukan operasi teror dan pembunuhan terhadap pejabat Yaman.
Alasan utama Arab Saudi membunuh para pejabat dan pemimpin Yaman adalah karena rezim Al Saud tidak mengharapkan perang dengan negara Arab terlemah dan termiskin di Asia Barat itu akan berlangsung sekitar enam tahun.
Ribuan Orang Zionis Berunjuk Rasa Desak Netanyahu Mundur
Ribuan orang pemukim rezim Zionis kembali melakukan protes menuntut pengunduran diri Benjamin Netanyahu dari jabatan Perdana Menteri Israel. Para demonstran pada Sabtu (31/10/2020) malam meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan pengunduran diri Netanyahu.
Mereka mengkritik kinerja kabinet Netanyahu yang buruk dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, dan mempersoalkan kasus korupsi yang melilitnya.
Netanyahu saat ini menghadapi empat kasus korupsi berat. Kasus korupsi pertama melibatkan perusahaan telekomunikasi rezim Zionis, Bezeq Telecom yang dikenal dengan "skandal 4000".
Kasus korupsi lainnya yang paling berat melilit Netanyahu yang disebut skandal 1000 mengenai penerimaan suap senilai satu juta dolar dari Arnaud Mimran yang dipergunakan untuk membiayai kampanye pemilu perdana menteri rezim Zionis.
Netanyahu juga terlibat kasus suap yang diberikannya kepada pemilik koran Yedioth Ahronoth supaya mendukung kinerjanya selama menjabat yang dikenal dengan skandal 2000. Selain itu, Netanyahu dijerat kasus korupsi lain "skandal 3.000" berkaitan dengan pembelian tiga kapal selam dari Jerman.
Berdamai dengan Israel, Bin Salman Kemungkinan Diteror
Seorang dosen sekaligus oposan pemerintah Arab Saudi, menilai alasan tidak diumumkannya secara terbuka normalisasi hubungan Riyadh dengan rezim Zionis Israel, adalah ketakutan Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman atas kemungkinan teror terhadap dirinya di dalam istana.
Fars News (29/10/2020) melaporkan, Madawi Al Rasheed, profesor ilmu sosial antropologi di Inggris menulis, Mohammed bin Salman tidak takut Iran atau Qatar, ia juga tidak takut diteror warga Saudi, ia takut tewas di dalam istananya sendiri, karenanya ia ragu tentang normalisasi hubungan dengan Israel.
Di artikel yang dimuat Middle East Eye, Madawi Al Rasheed menulis, ketakutan Bin Salman bersumber dari dalam istananya, dan sejarah keluarga kerajaan Saudi sarat dengan perang saudara, dan sekarang banyak upaya dilakukan untuk memperkuat pengaruh, dan melanggar tradisi lama.
Soal normalisasi hubungan dengan Israel, Madawi Al Rasheed menuturkan, masalah ini tidak muncul di lingkaran konflik internal keluarga kerajaan Saudi, tapi jika Bin Salman melakukan rekonsiliasi dengan Israel, maka ia akan memicu kemarahan terhadap dirinya di dalam istana sendiri.
Menurut pengajar di perguruan tinggi London itu, Putra Mahkota Saudi tidak terburu-buru mengumumkan secara terbuka hubungannya dengan Israel, selama ia mampu, ia akan tetap menjaga hubungan itu tampak tidak resmi, dan tidak terbuka, pasalnya biaya mengumumkan hubungan dengan Israel, jauh lebih besar dari hubungan rahasia. (RM)
