Amerika Tinjauan dari Dalam, 6 Februari 2021

 

Senator senior Partai Republik mengatakan, Kongres tidak akan mengizinkan pemerintahan Joe Biden kembali ke dalam kesepakatan nuklir Iran, JCPOA dan kami memiliki empat prinsip untuk setiap kesepakatan Washington-Tehran.

 

Jim Inhofe dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Foreign Policy, Senin (1/2/2021), mencatat bahwa kembali ke JCPOA merupakan sebuah kesalahan besar dan menurutnya, sebuah kesepakatan baru yang telah diperbaiki secara signifikan, harus dinegosiasikan agar kami dapat mempertimbangkan untuk mendukungnya.

 

Dia mendukung keputusan mantan Presiden Donald Trump keluar dari kesepakatan nuklir Iran, dan mengklaim bahwa kembali ke dalam kesepakatan yang cacat dan mencabut sanksi terhadap Iran juga merupakan kesalahan.

 

Senator Jim Inhofe kemudian menyampaikan empat syarat kubu Republik untuk setiap kesepakatan baru AS dengan Iran.

 

Empat syarat tersebut adalah mencegah apa yang disebut kemampuan senjata nuklir Iran, menekankan keprihatinan Israel dan sekutu AS di dunia Arab, mengadopsi sebuah solusi permanen untuk memblokir semua akses Iran ke kemampuan senjata nuklir, dan memungkinkan inspeksi rutin dan tanpa syarat terhadap program nuklir Tehran.

 

Sebelumnya, seorang staf senator AS berkata kepada media Politico bahwa para legislator yang menentang JCPOA, menolak upaya pemerintahan Joe Biden untuk meringankan sanksi terhadap Iran.

 

 

 

Menanggapi keberhasilan peluncuran rudal peluncur satelit berbahan bakar padat Zoljanah, kementerian luar negeri AS mengklaim bahwa peluncuran pembawa satelit tersebut memicu perhatian serius dari publik dunia.

 

Kementerian luar negeri AS dalam sebuah pernyataan terbarunya hari Selasa (2/2/2021) mengatakan, "Amerika Serikat senantiasa prihatin tentang upaya Iran untuk mengembangkan peluncur luar angkasa (SLV), karena program-program ini dapat dikembangkan menjadi rudal balistik canggih Iran,".

 

"Peluncur luar angkasa adalah masalah perhatian publik yang serius karena mengandung teknologi yang mirip dan dapat dikembangkan menjadi teknologi rudal balistik, termasuk sistem jarak jauh," tegasnya.

 

Republik Islam Iran sukses meluncurkan roket pembawa satelit yang diberi nama, Zoljanah ke luar angkasa pada Senin (1/2/2021) sore.

 

Juru bicara Divisi Antariksa Kementerian Pertahanan Iran, Ahmad Hosseini mengatakan peluncuran roket Zoljanah ke luar angkasa terjadi untuk pertama kalinya di Iran dengan memanfaatkan teknologi mesin yang paling tangguh berbahan bakar padat.

 

"Dari segi teknis, roket tiga tahap Zoljanah mampu bersaing dengan roket pembawa satelit modern dunia. Zoljanah menggunakan bahan bakar padat pada tahap pertama dan kedua serta bahan bakar cair pada tahap ketiga. Roket ini mampu membawa satelit seberat 220 kilogram ke titik orbit 500 kilometer," ujarnya.

 

Hosseini menjelaskan, dari eksperimen di bidang antariksa, Iran berhasil mencapai mesin berbahan bakar padat yang paling tangguh dengan daya dorong lebih dari 750 ton sekaligus memvalidasi teknologi baru lain yang dipakai dalam produk ini.

 

 

 

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, meminta utusan khusus AS untuk Iran agar membentuk sebuah tim dari orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda tentang Tehran.

 

Dikutip dari laman Farsnews, beberapa pejabat Washington pada Rabu (3/2/2021), mengatakan Menlu Blinken telah meminta Utusan Khusus AS untuk Iran, Robert Malley supaya membentuk tim yang terdiri dari para diplomat dan ahli dengan pandangan yang berbeda untuk menyusun kebijakan mendatang AS terkait Iran.

 

Menlu AS bahkan meminta Malley untuk melibatkan orang-orang yang memiliki pandangan lebih ekstrem tentang Tehran.

 

Setelah tim itu terbentuk, Malley akan merumuskan strateginya untuk kembali berhubungan dengan Iran.

 

Para pejabat pemerintahan Joe Biden dalam beberapa hari terakhir mengatakan bahwa AS berniat bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran. Namun, Washington belum mengumumkan mekanismenya untuk menuju ke sana.

 

 

 

Juru bicara Pentagon, John Kirby mengakui bahwa bencana kemanusiaan sedang terjadi di Yaman, tanpa menyinggung dukungan AS terhadap agresi Arab Saudi di negara tersebut.

 

Kirby dalam wawancara eksklusif dengan televisi Aljazeera, Rabu (3/2/2021), menggambarkan situasi di Yaman sebagai bencana kemanusiaan terbesar di dunia saat ini, dan kami menyadari hal itu.

 

Dia mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden ingin meninjau kontribusi kami dalam mendukung operasi ofensif Arab Saudi di Yaman.

 

AS tercatat sebagai pendukung utama koalisi pimpinan Saudi dalam perang Yaman. Serangan Saudi dan sekutunya telah menewaskan lebih dari 16 ribu orang Yaman, melukai puluhan ribu orang, dan membuat jutaan warga kehilangan tempat tinggalnya.

 

 

 

Amerika Serikat besama sejumlah sekutunya di Eropa telah memainkan peran penting dalam kelanjutan perang yang dikobarkan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman sejak Maret 2015. Pasalnya, mereka memberikan dukungan logistik, intelijen, diplomasi dan senjata kepada pasukan koalisi tersebut.

 

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden baru-baru ini mengklaim untuk mengakhiri perang di Yaman. Menurut Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, Biden akan berhenti mendukung operasi-operasi ofensif di Yaman.

 

Sikap tersebut juga telah diungkapkan oleh Biden pada Kamis (4/2/2021). Dia menyebut perang di Yaman sebagai "bencana strategis" dan menyerukan diakhirinya perang ini.

 

Biden mengatakan, dukungan AS untuk operasi-operasi ofensif di Yaman, termasuk penjualan senjata, akan diakhiri. Namun, pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa AS akan membantu Arab Saudi untuk mempertahankan "integritas teritorialnya", dan mengklaim bahwa Arab Saudi sedang menghadapi serangan oleh pasukan yang didukung Iran.

 

Keputusan Biden tampaknya diambil untuk membalikkan kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump mengenai Yaman. Pemerintahan Trump, sebagai sekutu dekat rezim Al Saud, pada hari-hari terakhirnya, dalam sebuah langkah yang tidak terduga, memasukkan Gerakan Rakyat Yaman, Ansarullah sebagai organisasi teroris dan menjatuhkan sanksi terhadap gerakan ini.

 

Trump berpikir bahwa dengan keputusannya itu, dia telah mengambil langkah penting untuk menghentikan perlawanan rakyat Yaman, dan dengan demikian bisa mengubah perimbangan yang menguntungkan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi. Namun, sanksi terhadap gerakan Ansarullah sebenarnya sama halnya mencegah pengiriman bahan makanan dan bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga Yaman. (HS)