Dinamika Asia Tenggara, 3 April 2021

Perkembangan di Asia Tenggara selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya Menlu Retno Tindaklanjuti Misi Indonesia Jadi Pusat Vaksin ASEAN.

Selain itu, ada berbagai isu lainnya seperti Deputi Menlu Malaysia akan Kunjungan Kerja ke Iran, Korban Represi Junta Militer dari Anak-Anak Bertambah, Malaysia bayar kompensasi proyek HSR Rp1,1 triliun ke Singapura, Utusan khusus PBB minta aksi DK hindari pertumpahan darah di Myanmar, Vietnam terima 811.000 dosis vaksin AstraZeneca dari COVAX dan berbagai isu lainnya.

Menlu Retno Tindaklanjuti Misi Indonesia Jadi Pusat Vaksin ASEAN

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam melakukan kerja sama vaksinasi dengan beberapa negara-negara di dunia termasuk Cina. Komitmen ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Isu kerja sama vaksin ini kita bahas langsung dengan para produsen vaksin di Tiongkok," jelas dia dalam konferensi pers pada hari Jumat (2/4/2021) seperti dikutip dari Liputan6.com.

Selain kerja sama dalam jangka pendek, Indonesia juga menyepakati kerja sama jangka panjang dengan negeri Tirai Bambu tersebut. Dalam jangka panjang, pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat vaksin di Asia Tenggara.

"Ide ini masih tahap awal kita usulkan kerja sama penguatan pengembangan vaskin, bahan baku dan peningkatan kapasitas produksi vaksin nasional," jelasnya.

Dia menambahkan, kerja sama jangka panjang ini mendapatkan dukungan langsung dari Pemerintah Cina. Terlebih kedua negara ini akan membahas lebih lanjut terkait kerja sama jangka pajang tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah, mengatakan Menlu Retno melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi pada Jumat.

Sebelumnya, Wang Yi diagendakan bertemu dengan empat menteri luar negeri ASEAN di antaranya SIngapura, Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Deputi Menlu Malaysia akan Kunjungan Kerja ke Iran

Deputi Menteri Luar Negeri Malaysia, akan melakukan kunjungan kerja ke Iran, Turki dan Qatar mulai Rabu, 31 Maret 2021 hingga Selasa, 6 April 2021.

Situs The Sun Daily (31/3) melaporkan, Kemenlu Malaysia (Wisma Putra) mengumumkan, kunjungan kerja Deputi Menlu Malaysia Datuk Kamarudin Jaffar ke Iran, Turki dan Qatar menunjukkan pentingnya hubungan dan kemitraan Kuala Lumpur dengan tiga negara Asia Barat ini.

Kamarudin dijadwalkan bertemu dengan sejawatnya dari tiga negara tersebut, dan sejumlah pejabat lain.

Seperti disampaikan Wisma Putra, agenda utama lawatan Deputi Menlu Malaysia ke Iran, Turki dan Qatar adalah memperkuat kerja sama di berbagai bidang terutama pemulihan setelah wabah virus Corona, dan pertukaran pandangan tentang masalah regional dan internasional.

Menurut Kemenlu Malaysia, kunjungan ini dilakukan dengan mematuhi secara ketat protokol kesehatan sebagaimana sudah disepakati pihak terkait di Iran, Turki dan Qatar.

Korban Represi Junta Militer dari Anak-Anak Bertambah

Korban aksi represif junta militer terhadap rakyat Myanmar terus bertambah, termasuk dari anak-anak.

Junta militer Myanmar menggempur wilayah yang dikuasai kelompok milisi Serikat Nasional Karen (KNU) sejak akhir pekan lalu yang menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa.

CNN Kamis (1/4/2021) melaporkan Organisasi bantuan Free Burma Rangers (FBR) menyebut seorang anak laki-laki berusia 5 tahun tewas dalam pemboman pada hari Minggu. Sementara seorang gadis berusia 12 tahun terluka parah karena wajahnya terkena pecahan bom.

Sebelumnya, Aksi represif terbaru junta militer terhadap para pengunjuk rasa Myanmar menimbulkan korban jiwa yang terus bertambah, termasuk dari pihak anak-anak.

Pasukan keamanan Myanmar membunuh 114 orang termasuk anak-anak dalam aksinya meredam unjuk rasa pro-demokrasi pada Sabtu (27/3/2021).

Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan jumlah korban unjuk rasa menentang kudeta militer di Myanmar mencapai lebih dari 200 orang tewas.

Sebelumnya, Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet,mengatakan situasi di Myanmar semakin mengkhawatirkan, terutama setelah darurat militer diberlakukan dan pemutusan layanan internet terjadi di beberapa kota pusat konsentrasi massa.

Lembaga pemantau hak asasi manusia, Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengungkapkan bahwa pasukan keamanan Myanmar semakin brutal menindak demonstran menyusul aksi massa anti-kudeta yang terus meluas di seluruh penjuru negeri Myanmar.

Malaysia bayar kompensasi proyek HSR Rp1,1 triliun ke Singapura

Pemerintah Malaysia telah membayar kompensasi penangguhan proyek High Speed ​​Rail (HSR) ke Pemerintah Singapura senilai RM320.270.519.24 atau Rp1,1 triliun.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama antara Menteri Transportasi, Singapura Ong Ye Kung dan Menteri di Departemen Perdana Menteri (Ekonomi) Malaysia, Mustapa Mohamed, Senin.

Dalam pernyataannya disebutkan Pemerintah Republik Singapura dan Pemerintah Malaysia telah menyelesaikan penyelesaian kompensasi berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian Bilateral Proyek HSR pada 31 Desember 2020.

Pembayaran senilai 102.815.576.00 dollar Singapura telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk mengganti Pemerintah Republik Singapura atas biaya yang timbul untuk pengembangan Proyek HSR dan sehubungan dengan perpanjangan penangguhan Proyek HSR.

"Kedua negara mencapai kesepakatan damai tentang jumlah tersebut setelah proses verifikasi oleh Pemerintah Malaysia. Jumlah ini merupakan pelunasan penuh dan final sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Bilateral," katanya.

Kedua negara tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dan membina kerja sama yang erat untuk kepentingan bersama bagi rakyat kedua negara.

Proyek kereta kecepatan tinggi Kuala Lumpur–Singapura adalah sebuah proyek kereta api untuk menghubungkan Kuala Lumpur, Malaysia ke Singapura melalui sebuah jalur kereta kecepatan tinggi. Proyek ini diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, pada September 2010.

Utusan khusus PBB minta aksi DK hindari pertumpahan darah di Myanmar

Utusan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan pada sidang Dewan Keamanan PBB pada Rabu bahwa "pertumpahan darah akan segera terjadi" di negara Asia Tenggara itu karena penumpasan terhadap protes anti-kudeta meningkat.

Schraner Burgener mengatakan dalam rapat tertutup dewan yang beranggotakan 15 orang itu bahwa militer yang merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari tidak mampu mengelola negara itu, dan memperingatkan situasi di lapangan hanya akan memburuk, menurut komentar yang diterbitkan oleh UN News .

"Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia itu," katanya.

Dewan itu harus mempertimbangkan "tindakan yang berpotensi signifikan" untuk membalik jalannya peristiwa karena "pertumpahan darah sudah dekat," kata Schraner Burgener, menurut layanan berita itu.

Setidaknya 521 warga sipil telah tewas dalam protes terhadap kudeta tersebut, 141 di antara mereka tewas pada Sabtu, hari paling berdarah dari kerusuhan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Pertempuran juga terjadi antara tentara dan pemberontak etnis minoritas di daerah perbatasan. Pengungsi yang melarikan diri dari kekacauan mencari keamanan di negara tetangga.

Vietnam terima 811.000 dosis vaksin AstraZeneca dari COVAX

Vietnam pada Kamis menerima 811.000 dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca, yang merupakan pengiriman pertama di bawah skema berbagi vaksin global --COVAX.

Sebelumnya, pengiriman mengalami penundaan selama satu minggu karena keterbatasan pasokan.

Negara di Asia Tenggara yang telah memulai program vaksinasi virus corona itu bulan lalu, menargetkan mendapatkan total 30 juta dosis vaksin melalui fasilitas COVAX.

Pengiriman pada Kamis itu membuat jumlah vaksin AstraZeneca di Vietnam menjadi hampir 930.000 dosis sejauh ini.

Vietnam ingin mendiversifikasi pengadaan vaksinnya dari lebih banyak sumber, termasuk Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac dari China, dan Sputnik V dari Rusia.

Dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan Nguyen Thanh Long pada Rabu (31/3), Kedutaan Besar Rusia di Hanoi menawarkan untuk membantu Vietnam memproduksi Sputnik V secara lokal, kata kementerian kesehatan dalam pernyataan.

Long juga mengatakan Vietnam akan menyetujui vaksin China dalam beberapa minggu, setelah Sinovac menyerahkan dokumen yang diperlukan. Vietnam adalah salah satu dari sedikit negara di Asia yang belum menggunakan vaksin China.

Vietnam mendapat pujian karena dianggap berhasil membendung virus corona melalui pengujian dan pelacakan massal serta karantina ketat, yang membuat total infeksi hanya 2.603 kasus, dengan 35 kematian.

Hampir 50.000 orang di Vietnam sudah divaksin.

Vaksin COVID-19 pertama Vietnam yang dikembangkan di dalam negeri, disebut Nanocovax, diharapkan mulai digunakan pada 2022.

Empat perusahaan Vietnam terlibat dalam penelitian dan produksi vaksin, dan dua di antaranya sedang menjalankan tahap uji coba pada manusia.