Pars Today
Malaysia menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan menyebut kampanye anti-minyak sawit yang dilancarkan Eropa, akan merugikan perekonomian negara itu.
Perdana Menteri Pakistan dalam pertemuan dengan sejawatnya dari Malaysia di Kuala Lumpur, baru-baru ini mengatakan, Islamabad akan menutupi penurunan impor minyak kepala sawit India, dari Malaysia.
Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 9 Desember 2019.
Perdana Menteri Malaysia mengatakan, menyikapi keputusan Eropa untuk mengurangi impor minyak kelapa sawit dari Malaysia, maka pemerintah Kuala Lumpur siap untuk membeli jet tempur dari Rusia, tidak dari Eropa.
Masalah minyak sawit Malaysia-India telah mengambil putaran baru. Di tengah seruan oleh asosiasi perdagangan India bagi importir untuk menghindari minyak kelapa sawit dari Malaysia, sebuah badan politik di India Selatan mendesak pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi untuk tidak mengurangi impor minyak sawit dari Malaysia.
Setelah Uni Eropa mendiskriminasi produk sawit dan turunannya dari Indonesia, pemerintah RI kini berbalik mengancam. Indonesia meningkatkan tekanannya kepada Uni Eropa dengan berencana mengalihkan impor pesawat terbangnya dari Airbus ke Boeing.
Duta Besar Italia untuk Malaysia mengatakan, Kuala Lumpur berada di jalur yang benar dalam memproduksi minyak kelapa sawit, dan memiliki sertifikasi industri untuk memastikan bahwa minyak sawit negara itu diakui sebagai komoditas berkelanjutan.
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia mengatakan, para pemilik perkebunan akan diberitahu bahwa saran untuk mempekerjakan orang Afrika di sektor ini akan dibatalkan.
Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan, Uni Eropa berisiko membuka perang dagang dengan Malaysia karena kebijakannya yang "sangat tidak adil" yang bertujuan mengurangi penggunaan minyak sawit.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyetujui boikot untuk produk-produk dari Uni Eropa terkait dengan langkah Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia dan turunannya.