Transformasi Asia Barat, 1 Januari 2022

Perkembangan di negara-negara Asia Barat pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti Raja Saudi Lontarkan Klaim Baru terhadap Iran.

Selain itu, masih ada isu lain seperti Presiden Irak Tegaskan Urgensi Kerja Sama Militer dengan Lebanon, Presiden Lebanon Serukan Dialog Nasional, Hizbullah: Tuduhan Kosong Koalisi Saudi Tak Perlu Dijawab, Menlu Suriah Bongkar Negara Mana Pendukung Teroris, Yaman Minta DK-PBB Keluarkan Resolusi untuk Hentikan Perang, Jalin Normalisasi Hubungan, Bahrain Tunjuk Dubes Baru untuk Suriah, Haniyeh: Intifada Baru akan Muncul di Tepi Barat

Raja Saudi Lontarkan Klaim Baru terhadap Iran

Raja Arab Saudi kembali mengulangi tuduhan dan klaim palsu terhadap Republik Islam Iran.

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz dalam pidato tahunannya di parlemen Arab Saudi yang disampaikan secara virtual hari Rabu (29/12/2021) menuduh Republik Islam Iran melakukan perilaku destruktif dan menyebut Iran sebagai penyebab krisis di kawasan.

Raja Arab Saudi juga melanjutkan retorikanya dengan menuduh Republik Islam Iran tidak bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam program nuklirnya.

Statemen infaktual yang disampaikan Raja Arab Saudi mengemuka di saat Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah berulang kali mengkonfirmasi status damai dari kegiatan nuklir Iran dan kepatuhan Tehran kepada IAEA.

Pejabat Saudi telah lama membuat tuduhan palsu terhadap Iran sejalan dengan kepentingan AS dan rezim Zionis.

Republik Islam Iran, sebagai salah satu anggota utama Front Perlawanan, memiliki peran kunci dalam melawan konspirasi dan tindakan AS-Zionis-Saudi di kawasan.

Tuduhan Arab Saudi terhadap Iran muncul karena Yaman telah menjadi sasaran serangan brutal oleh koalisi agresor yang dipimpin Riyadh selama lebih dari enam tahun.

Pecahnya perang yang dikobarkan Arab Saudi dan sekutunya di Yaman sejauh ini telah menewaskan dan melukai ratusan ribu warga Yaman, dan membuat empat juta orang mengungsi.

Agresi militer Arab Saudi juga menghancurkan lebih dari 85 persen infrastruktur Yaman, dan membuat negara itu kekurangan makanan dan obat-obatan.

Presiden Irak Tegaskan Urgensi Kerja Sama Militer dengan Lebanon

Presiden Irak dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Lebanon di Baghdad, menekankan kerja sama militer dua negara.

Kantor berita Iraqi News Agency, INA, Selasa (28/12/2021) melaporkan, Presiden Irak Barham Salih bertemu dengan Menhan Lebanon Maurice Salim di Baghdad.

Presiden Irak mengatakan, dalam pertemuan dengan Menhan Lebanon, dibahas hubungan bilateral dua negara, dan dua bangsa.

Pada kesempatan ini, Barham Salih juga menekankan urgensi kerja sama militer Irak dan Lebanon, serta koordinasi dalam perang melawan terorisme.

Di sisi lain, Menhan Lebanon berterimakasih atas sikap Irak dalam membantu rakyat Lebanon, dukungan menciptakan stabilitas di negara ini, dan bantuan Irak di segala bidang selama masa krisis.

Maurice Salim juga melakukan pertemuan dengan Menhan Irak, dan keduanya menandatangani sejumlah nota kesepahaman terkait perluasan kerja sama militer Irak-Lebanon.

Presiden Lebanon Serukan Dialog Nasional

Presiden Lebanon menyerukan segera diadakannya dialog nasional.

Presiden Lebanon Michel Aoun dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Selasa (28//12/2021) menegaskan akan mengadakan rapat kabinet sesegera mungkin.

Aoun juga menyerukan dialog nasional yang mendesak untuk mencapai kesepakatan tentang tiga masalah mengenai desentralisasi administrasi dan keuangan, strategi pertahanan untuk mendukung Lebanon, dan program pemulihan keuangan dan ekonomi.

Presiden Lebanon menilai penutupan rapat kabinet tidak memiliki argumentasi kuat atau dasar hukum yang memadai, dan kegiatannya tidak ada hubungannya dengan perselisihan.

Aoun juga menyerukan hubungan baik dengan semua negara Arab, terutama negara-negara yang berada di kawasan Teluk Persia.

Rapat kabinet telah ditangguhkan sejak 13 Oktober atas desakan dua menteri yang berafiliasi dengan Hizbullah dan gerakan Amal untuk menyelidiki kasus ledakan besar di pelabuhan Beirut dan pemecatan Hakim Tariq al-Bitar.

Hizbullah: Tuduhan Kosong Koalisi Saudi Tak Perlu Dijawab

Hizbullah Lebanon merilis pernyataan yang menyinggung tuduhan Juru bicara Koalisi Arab Saudi terkait keterlibatan gerakan perlawanan ini dalam perang Yaman.

Dikutip stasiun televisi Al Manar, Senin (27/12/2021), Hizbullah mengumumkan, "Apa yang disampaikan Jubir Koalisi Saudi dalam jumpa persnya, dan apa yang disebutnya sebagai bukti keterlibatan Hizbullah dalam perang Yaman, adalah masalah yang tidak penting, dan kosong sehingga tidak punya kelayakan untuk dijawab."

Sebelumnya Jubir Koalisi Saudi Turki Al Maliki mengklaim, seorang pakar Hizbullah Lebanon sedang memberikan konsultasi kepada Abu Ali Al Hakim, Kepala Dinas Intelijen Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman.

Menanggapi tuduhan ini, anggota senior Ansarullah Yaman, Mohammad Al Bukhaiti di akun Twitternya menulis, "Jubir Koalisi Saudi dengan bersandar pada sebuah video fiktif dan alih bahasa, tidak malu mengecam hubungan orang-orang Yaman dan perlawanan Lebanon."

Ia menambahkan, "Setiap orang yang mengamati sikap Jubir Koalisi Saudi yang menyerang negara-negara poros perlawanan, akan mengira ia adalah Jubir Militer Israel."

Menurut Al Bukhaiti, Jubir Koalisi Saudi tak perlu video fiktif untuk membuktikan hubungan Yaman dengan perlawanan Lebanon, karena kedua kelompok menganggap berada dalam satu front untuk melawan koalisi Zionis.

Menlu Suriah Bongkar Negara Mana Pendukung Teroris

Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan bahwa kelompok teroris Jabhat al-Nusra dan Daesh masih ada di barat laut dan timur laut Suriah dengan dukungan Turki dan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad  dalam sebuah wawancara dengan Al-Akhbariya pada Senin (27/12/2021)  malam mengatakan negaranya sebagian besar telah menang melawan terorisme dan akan terus berjuang hingga tuntas.

"Pemerintah Turki menginginkan kehancuran dan ketidakstabilan Suriah, tapi kami masih berunding dengan negara ini untuk memulangkan warga Suriah," ujar Menlu Suriah.

"Rezim Turki telah menduduki sebagian wilayah Suriah, tetapi kami akan membebaskannya; Apakah itu Idlib atau wilayah utara maupun perbatasan antara Suriah dan Turki," tegasnya.

Mengenai milisi Kurdi yang dikenal sebagai Pasukan Demokratik Kurdi Suriah yang berafiliasi dengan AS, menteri luar negeri Suriah mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas wilayah mana pun, tetapi AS yang  mendukung mereka dan memanfaatkannya.

Ia juga mengutuk sanksi AS yang menindas terhadap rakyat Suriah. Mekdad menegaskan bahwa sanksi ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Barat terhadap rakyat Suriah adalah ilegal demi mewujudkan ambisi mereka.

Amerika Serikat telah menargetkan Suriah dengan berbagai sanksi sejak tahun 2011. Sebagai anggota utama front perlawanan, Suriah memainkan peran kunci dalam melawan konspirasi dan tindakan AS-Zionis-Saudi di kawasan.

Yaman Minta DK-PBB Keluarkan Resolusi untuk Hentikan Perang

Menteri Luar Negeri Yaman di Sana'a, Hisham Sharaf mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan sebuah resolusi untuk menghentikan perang.

Menlu Yaman dalam sebuah surat kepada Presiden Periodik Dewan Keamanan, Abdou Abarry pada Rabu (29/12/2021), meminta Dewan untuk melaksanakan tanggung jawabnya memelihara perdamaian dan keamanan dunia, termasuk menghentikan ancaman terus-menerus Arab Saudi dan agresinya ke Yaman.

Menurut kantor berita Saba', Sharaf juga meminta Dewan untuk mengambil sikap yang jelas tentang perdamaian di Yaman, dan menyerukan semua pihak untuk mengakhiri perang dan mencabut blokade Yaman dengan menerbitkan sebuah resolusi.

Dia menekankan pentingnya Dewan untuk mengambil sikap yang berani dan tegas demi menjaga perdamaian dunia.

Sharaf juga menyarankan Dewan untuk mengundang Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman ke PBB sehingga dapat menjelaskan posisinya tentang perang Yaman dan membantu menciptakan perdamaian serta untuk mendengarkan sikap berbagai kelompok Yaman.

"Arab Saudi dan para pemasok senjata untuk perang Yaman harus dihukum," imbuhnya mengacu pada serangan Saudi dan pemaksaan blokade penuh terhadap Yaman.

Jalin Normalisasi Hubungan, Bahrain Tunjuk Dubes Baru untuk Suriah

Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa mengeluarkan dekrit mengenai pengangkatan kepala misi diplomatik Bahrain untuk Suriah yang menandai proses normalisasi hubungan kedua negara Arab itu.

Surat kabar Al-Watan hari Jumat (31/12/2021) melaporkan, Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa mengeluarkan dekrit ini pada hari Kamis untuk menunjuk Wahid Mobarak Sayyar sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Bahrain di Suriah.

"Menteri Luar Negeri harus melaksanakan dekrit ini yang berlaku sejak tanggal penerbitannya, dan akan diumumkan dalam dokumen resmi," kata Raja Bahrain.

Bulan lalu, Raja Yordania Abdullah II dan Hamad bin Isa Al Khalifa meninjau perkembangan di Suriah dan kawasan, serta hubungan antara kedua negara, serta menekankan urgensi mengoordinasikan upaya dalam memerangi terorisme untuk menjaga keamanan dan stabilitas regional.

Baru-baru ini, Ketua Parlemen Yordania, Abdul Karim al-Daghami juga menegaskan bahwa sudah saatnya Suriah kembali ke Liga Arab.

Liga Arab menangguhkan keanggotaan Suriah pada 2011 menyusul tekanan dari UEA dan Arab Saudi yang terlibat dalam krisis Suriah, dan sebagian besar negara Arab menutup misi diplomatiknya dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Damaskus.

Kini, seiring kemenangan pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad atas teroris dan kekalahan konspirasi Arab-Barat di negara itu, Liga Arab dan banyak negara Arab di kawasan memulai proses normalisasi hubungan dengan membuka kembali kedutaan mereka di Damaskus.

Haniyeh: Intifada Baru akan Muncul di Tepi Barat

Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh mengatakan bahwa orang-orang Palestina telah bangkit di Tepi Barat di bawah pengaruh Pedang Quds yang menunjukkan tanda-tanda kemunculan intifada baru.

Al Nushrah hari Rabu (29/12/2021) melaporkan, "Prakarsa untuk membangun Palestina baru hanya didasarkan pada kondisi ekonomi dan lapangan kerja. Tapi sekarang ada banyak variabel, termasuk Pertempuran Pedang Quds dan penarikan pasukan Amerika dari Afganistan,".

"Selain itu, kebangkitan perlawanan di Tepi Barat, peran aktif rakyat Palestina dalam perlawanan dan perlawanan di luar Palestina, serta posisi global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mendukung perjuangan Palestina, termasuk tonggak sejarah baru," ujar Haniyeh.

Kepala Biro Politik Hamas juga menunjukkan bahwa masalah Palestina adalah penyebab utama konflik di kawasan dan kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan di dalamnya.

"Pertempuran Pedang Quds menghidupkan kembali masalah Palestina di tingkat regional dan internasional, yang memicu gerakan besar di dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Australia," tegasnya.

Kepala biro politik gerakan Hamas juga menekankan bahwa setelah pertempuran Pedang Quds, menempatkan  Palestina di posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya di tingkat partai, parlemen dan rakyat di masyarakat Barat dalam mendukung Palestina.