Donasi Saudi dan Kredibilitas PBB

Sekjen PBB menyampaikan penyesalan setelah menghapus nama koalisi agresor Arab pimpinan Saudi dalam daftar hitam pelanggar hak anak. Ban Ki-moon menyebut keputusan tersebut sebagai pilihan paling getir dan tersulit.

Sekjen PBB hari Kamis (9/6) mengatakan penghapusan nama koalisi Arab pimpinan Saudi dari daftar hitam pelanggar hak anak dipicu oleh tekanan sejumlah negara yang mengancam akan menarik donasinya terhadap lembaga internasional itu.

Reuters dalam laporannya belum lama ini mengungkapkan tekanan koalisi Arab pimpinan Saudi terhadap Ban Ki-moon. Riyadh sendiri mengancam akan memutus bantuan finansial terhadap Palestina dan program PBB lainnya.

Daftar hitam yang dikeluarkan PBB tersebut meliputi negara dan kelompok bersenjata yang dinilai melanggar hak anak dalam perang dan konflik di Yaman. Koalisi Arab pimpinan Saudi melancarkan agresi militer di Yaman sejak 26 Maret 2015 lalu hingga kini. Serangan tersebut menewaskan dan menciderai warga sipil Yaman, termasuk anak-anak yang tak bersalah.

Pekan lalu, PBB dalam laporannya mengenai kondisi anak-anak dan konflik bersenjata menyebut koalisi Arab pimpinan Saudi bertanggung jawab terhadap 60 persen kematian dan cideranya anak-anak selama konflik Yaman berlangsung tahun lalu. Menurut laporan PBB, sebanyak 510 anak tewas dan 667 lainnya cidera dalam konflik tahun lalu di Yaman. Selain itu, berdasarkan laporan PBB, setengah dari agresi koalisi Arab pimpinan Saudi memporak-porandakan sekolah dan rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah Yaman.

Meskipun memiliki data valid mengenai rangkaian kejahatan koalisi Arab pimpinan Saudi di Yaman, tapi ironisnya PBB tidak berdaya menghadapi tekanan rezim Riyadh dan sekutunya. Fakta ini menunjukkan lemahnya kredibilitas PBB sebagai organisasi internasional yang seharusnya menyuarakan kebenaran dan hak negara-negara dunia, bukan sebaliknya mengekor tekanan sejumlah negara tertentu.

PBB adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global. Tapi kepentingan politik sejumlah negara telah menjadikan PBB sebagai alat mereka untuk mewujudkan tujuannya. Sejumlah negara mengancam akan memutus bantuan finansialnya terhadap PBB, jika organisasi internasional itu tidak mengamini kepentingan politik mereka. Padahal, anggaran PBB diperoleh dari partisipasi bersama negara anggotanya, dan donasi sukarela.

Tapi, donasi sukarela tersebut justru dijadikan alat politik sebagian negara untuk mempengaruhi kebijakan PBB. Arab Saudi temasuk negara yang selama ini dikenal luas melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di negaranya sendiri dan negara lain. Selama setahun lalu, rezim Riyadh melakukan pelanggaran masif terhadap hak asasi orang-orang Yaman, termasuk anak-anaknya yang tidak bersalah. Tapi semua kejahatan Saudi tersebut dianulir PBB gara-gara Riyadh mendonasikan sebagian pendapatan hasil penjualan minyaknya kepada lembaga internasional itu.

Laporan pelanggaran HAM PBB dan posisi lembaga internasional ini menjadi kehilangan nilai dan menimbulkan tanda tanya besar bagi publik dunia ketika Sekjen PBB bertekuk lutut terhadap tekanan rezim Riayadh dengan berbagai rekam jejak hitam pelanggaran HAM-nya.(PH)