Naim Qassem: Pengecualian Sanksi Suriah Tidak Mengubah Wajah Brutal AS
-
Gempa di Suriah
Menanggapi pengumuman Washington untuk memberikan beberapa keringanan sanksi bagi Suriah, Sheikh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon mengatakan pada Jumat (10/02/2023) malam bahwa tindakan ini tidak akan mengubah wajah brutal pemerintah Amerika Serikat.
Kementerian Keuangan AS mengklaim pada Jumat (10/2) pagi bahwa mereka akan menangguhkan beberapa sanksi terhadap Suriah selama 180 hari untuk memungkinkan transaksi dilakukan untuk memberikan bantuan kepada para korban gempa.
Menurut laporan IRNA, sebagai tanggapan atas izin untuk mengirim bantuan kepada korban gempa bumi di Suriah oleh AS, Sheikh Naim Qassem menulis dalam sebuah tweet, Pemerintah AS, dengan sanksi yang disebabkan oleh hukum Caesar serta blokade Suriah dan rakyatnya, tidak memiliki standar minimum kemanusiaan, dan membiarkan pengiriman bantuan untuk korban gempa Suriah tidak mengubah wajahnya yang brutal.
Kementerian Luar Negeri Suriah juga mengumumkan sebelumnya dalam sebuah pernyataan sebagai tanggapan atas tindakan Washington ini, Keputusan yang menyesatkan dari pemerintah AS mengenai penutupan sementara dan sebagian dari beberapa tindakan koersif dan sepihak terhadap rakyat Suriah tidak lebih dari pengulangan keputusan palsu sebelumnya yang bertujuan untuk menciptakan kesan tidak benar dari aksi kemanusiaan.
Kemenlu Suriah menambahkan, Tindakan pemaksaan dan kebijakan sepihak Amerika Serikat telah merampas rakyat Suriah untuk menikmati kekayaan alam mereka yang dijarah dan membatasi kemampuan lembaga pemerintah untuk memperbaiki kondisi kehidupan, mencapai tujuan pembangunan dan menyediakan layanan dasar.
Gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki selatan dan Suriah utara pada Senin (6/2) pagi.
Pada saat yang sama, jumlah orang yang tewas dalam gempa bumi di Turki dan Suriah ini telah mencapai lebih dari 22.000 orang. Berberda dengan perhatian khusus Barat untuk membantu Turki, rakyat Suriah yang menderita telah dilupakan. Standar ganda yang sebelumnya diterapkan Barat terhadap hak asasi manusia, terorisme, dan pengungsi.(sl)
