Sekjen PBB Khawatirkan Dampak Peningkatan Permukiman Zionis
Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres sangat prihatin dengan persetujuan Menteri keamanan Internal Rezim Zionis untuk membangun sembilan permukiman di Tepi Barat yang didudukinya.
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric pada Senin (13/2/2023) waktu setempat menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat prihatin dengan pengumuman kementerian keamanan Israel yang setuju untuk membangun sembilan permukiman baru di Tepi Barat yang didudukinya.
"Jika tindakan ini dilakukan, maka akan semakin melemahkan prospek solusi dua negara," kata Dujarric.
"Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menekankan bahwa semua pemukiman Zionis dinyatakan ilegal menurut hukum internasional dan menjadi hambatan utama bagi perdamaian," tegasnya.
Dujarric juga menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal menyerukan penghentian tindakan sepihak yang menghancurkan prospek solusi politik berdasarkan resolusi PBB dan bertentangan dengan hukum internasional dan perjanjian bilateral.
Surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa dalam pertemuan kabinet keamanan rezim Zionis disetujui pembangunan sembilan dari 77 permukiman ilegal yang disetujui oleh Itamar Ben Gvir selaku Menteri Keamanan Dalam Negeri Rezim Zionis.
Selain itu, kabinet Zionis juga setuju untuk memperluas operasi keamanan terhadap warga Palestina di Quds yang diduduki sebagai tanggapan atas operasi parlawanan Palestina yang mengakibatkan kematian tiga orang Zionis dan melukai dua orang lainnya.
Setelah rapat Kabinet Keamanan Rezim Zionis, Itamar Ben Gvir dalam cuitan di Twittrenya mengungkapkan, "Saya senang Kabinet menyetujui permintaan saya mengenai sembilan permukiman, tetapi ini tidak cukup dan kami menginginkan lebih."(PH)
