Transformasi Asia Barat, 16 Juli 2023

Ada sejumlah hal penting terkait transformasi di Asia Barat selama sepekan lalu, termasuk adanya cuaca panas yang akan melanda sejumlah negara Arab Bakal Alami Cuaca Panas hingga 50 derajat celcius.

Pakar memperingatkan gelombang panas tinggi di negara-negara kawasan Asia Barat dalam beberapa hari mendatang.

Menurut laporan TRT, tujuh negara Arab dalam beberapa hari mendatang akan mengalami fenomena "Kubah Panas" yang disertai gelombang panas tinggi dan dapat menjadi ancaman bagi nyawa manusia.

Pakar cuaca memperkirakan suhu di Mesir, Irak, Arab Saudi, Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania akan mencapai lebih dari 50 derajat.

Menurut laporan ini, fenomena ini bisa berlangsung dua hingga tujuh hari, dan menjadi ancaman bagi keselamatan manusia, khususnya para mereka yang berusia lanjut (lansia).

Gelombang panas mematikan terjadi tahun 2003 di Eropa yang menyebabkan kematian 30 ribu orang.

Syarat Assad Bersedia Temui Erdogan

Nidal Qablan, mantan duta besar Suriah di Ankara menyatakan bahwa Bashar Assad, presiden Suriah akan bertemu dengan mitranya dari Turki, Recep Tayyip Erdogan, jika Ankara menyetujui persyaratan utama yang diajukan Suriah, terutama terpenting adalah penarikan pasukan Turki dari negara ini.

Dengan dalih memerangi teroris, tentara Turki telah menduduki bagian utara dan timur laut Suriah selama sekitar tiga tahun dan hingga kini masih terus berada di daerah tersebut.

Masalah penarikan pasukan Turki dari Suriah utara menjadi syarat terpenting pemerintah Damaskus untuk mempercepat proses normalisasi hubungan dengan Ankara.

Pihak berwenang Suriah, termasuk Presiden Bashar Assad, menegaskan selama pasukan Turki tidak ditarik, Damaskus tidak bersedia untuk berbicara tentang proses pemulihan hubungan kedua negara.

Qablan dalam sebuah wawancara dengan Sputnik hari Sabtu (8/7/2023) mengatakan,"Keputusan sebenarnya ada pada pemerintah Turki, yang harus mundur dari tanah Suriah yang didudukinya di utara dan barat laut, dan ini adalah persyaratan Suriah yang tidak dapat dinegosiasikan."

"Penarikan pasukan Turki dari Suriah adalah syarat utama pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara, dan tidak mungkin memulihkan hubungan ini sebelum akhir pendudukan Turki di Suriah," tegasnya.

Dia juga menyinggung persyaratan lain, termasuk penghentian dukungan Turki untuk kelompok teroris, pembukaan kembali perbatasan antara kedua negara, dan Suriah mendapatkan kembali kendali atas jalan strategis M4.

57 Persen Zionis Setuju Dilanjutkannya Protes Anti-Reformasi Yudisial

Jajak pendapat terbaru di Israel menunjukkan, protes menentang draf yang diusung partai berkuasa untuk mengubah sistem Yudisial (reformasi Yudisial) mendapat dukungan 57 persen warga Zionis.

Selama beberapa pekan lalu, puluhan kota dari utara hingga selatan Palestina pendudukan termasuk Tel Aviv, Haifa, Quds pendudukan, Bersyeba, Rishon LeZion, dan Herzliyya manjadi ajang demo menentang kabinet sayap kanan radikal Netanyahu dan draf reformasi yudisial.

Menurut Kanal 12 televisi Israel, berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru sebanyak 20 persen warga Zionis yang mengikuti aksi demo anti-kabinet Netanyahu dan 37 persen juga mendukung aksi ini.

Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa hanya 43 persen Zionis yang mengecam aksi demo menentang kabinet Netanyahu.

Upaya kabinet berkuasa di Israel untuk menguasai instansi peradilan dan penentangan aliansi oposisi di Knesset, telah memperparah keretakan politik di rezim ini.

Para pemimpin oposisi rezim Zionis menganggap reformasi yudisial kabinet Netanyahu untuk melemahkan sistem peradilan dan upaya tokoh ini untuk mencegah persidangannya atas tiga kasus korupsi dan penyuapan, dan mereka percaya bahwa tindakan kabinet ini akan membawa rezim Zionis menuju konflik dan perang saudara dan akan mendorong keruntuhan secara bertahap.

Dalam rencana reformasi yudisial Netanyahu, wewenang pengadilan akan dikurangi dan sebaliknya kekuatan serta posisi lembaga eksekutif dan legislatif diperkuat.

Mantan Direktur Shabak: Perpecahan Internal Israel Semakin Parah

Mantan Direktur Dinas Keamanan Internal Rezim Zionis, Shabak mengakui semakin dalamnya perpecahan di tubuh Israel.

Masyarakat Zionis telah menderita kanker kebingungan dan disintegrasi sejak masa lalu, dan masalah ini telah muncul secara terbuka dan memalukan dalam bentuknya yang paling jelas saat ini.

Menurut jaringan Al-Mayadeen, Ami Ayalon, Mantan Direktur Shabak hari Sabtu (8/7/2023) mengatakan, "Demonstrasi di depan rumah Menteri Pertahanan Israel (menteri perang rezim Zionis) menunjukkan bahwa pemberontakan di tubuh Israel akan menghancurkan militer,".

"Saya telah diam sejak Anda kembali ke pos Anda, tapi Anda harus memprioritaskan keamanan Israel daripada kepentingan Netanyahu," ujar Ayalon kepada menteri perang Israel

Di sisi lain, media rezim Zionis juga melaporkan bahwa lebih dari 420 pasukan cadangan di unit komando angkatan laut rezim Zionis telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan partisipasi sukarela mereka di pasukan cadangan tentara untuk membatalkan reformasi yudisial yang diusung kabinet Netanyahu.

Jaringan media Israel berbahasa Ibrani, Kan mengumumkan bahwa puluhan ribu Zionis memprotes kabinet Netanyahu dan rencana reformasi peradilannya di Tel Aviv dan kota-kota lain selama 27 minggu berturut-turut.

Diperkirakan lebih dari 150.000 orang ikut serta dalam demonstrasi menentang Netanyahu di Tel Aviv pekan ini. Namun, sumber lain mengumumkan jumlah pengunjuk rasa di Tel Aviv mencapai 200.000 orang.

Media Zionis Akui Israel Tidak Berdaya Hadapi Hizbullah

Media Zionis mengumumkan bahwa Hizbullah telah meningkatkan kemampuannya selama tujuh belas tahun terakhir dan ini dianggap sebagai kekalahan terbesar bagi Israel.

Media Zionis hari Sabtu (8/7/20230 menyatakan bahwa kekalahan terbesar Israel di Lebanon adalah setelah 17 tahun perang 33 hari, karena kekuatan Hizbullah meningkat dari hari ke hari, dan tidak ada yang mampu menghentikan kekuatannya.

Perang 33 hari antara tentara Israel dan pasukan Hizbullah Lebanon dimulai pada Juli 2006 dan berakhir pada 14 Agustus di tahun yang sama dengan kemenangan Hizbullah. 

Dalam perang 33 hari dengan Lebanon, rezim Zionis mundur dari perang ini setelah mengalami kekalahan dan kerugian besar.

Yossi Yehoshua, analis militer surat kabar Yedioth Aharonoth melaporkan, terlepas dari kenyataan banyak tentara Israel percaya bahwa Hizbullah tidak ingin memulai perang, tapi jelas bagi semua orang bahwa hari ini kita berada di posisi tertinggi kemungkinan terjadinya konflik dengan Hizbullah.

Menurut analis militer rezim Zionis ini, saat ini kita berada dalam situasi perang yang paling mungkin terjadi sejak tahun 2006. 

Dinas intelijen militer juga telah mengumumkan masalah ini, dan mereka percaya bahwa ini disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk hubungan yang lemah antara Israel dan Washington serta masalah internal perpecahan di Israel, yang Kemungkinannya jauh lebih tinggi.

Pakar militer rezim Zionis ini mengakui bahwa Israel berada dalam situasi yang sangat kritis, namun saat ini belum siap untuk berperang dengan Hizbullah.

Sayid Hassan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon pada akhir tahun 2020 menekankan bahwa jumlah rudal berpemandu perlawanan telah berlipat ganda dari tahun sebelumnya, dan kami dapat secara akurat menghantam target apa pun di sepanjang wilayah pendudukan.

Al-Amiri: Musuh Beralih ke Perang Lunak

Ketua Aliansi Fatah Irak seraya mengisyaratkan upaya musuh untuk merusak Islam mengatakan, musuh beralih ke perang lunak untuk menarget keyakinan umat Islam.

Seperti dilaporkan IRNA, Hadi al-Amiri dalam pertemuan tahunan ulama dan khatib Najaf al-Ashraf mengungkapkan, "Jihad penjelasan adalah tugas sejati dan segera untuk memperjelas fakta bagi masyarakat dan melawan konspirasi Barat."

"Sayid Mohammad Baqir Hakim, syahid mihrab Irak mengatakan bahwa apa yang menumbangkan dan mengubah rezim Saddam adalah pengorbanan dan jihad," papar Hadi al-Amiri.

Jihad Penjelasan adalah isu yang diangkat oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei dan berulang kali beliau tegaskan dan singgung dalam berbagai pidatonya. Rahbar juga menjelaskan berbagai dimensi dari Jihad Penjelasan.

Al-Nakhalah: Perang Jenin akan Menginspirasi seluruh Rakyat Palestina

Perang Jenin memiliki urgensi luas dan besar, dan salah satu fase penting bagi gerakan muqawama Palestina.

Militer rezim Zionis Senin (3/7/2023) melancarkan serangan besar-besaran ke Kamp Jenin yang selain merusak banyak properti warga Palestina, juga menggugurkan 13 warga sipil dan melukai lebih dari 100 orang lainnya.

Sekjen Gerakan Jihad Islam Palestina Minggu (9/7/2023) dalam wawancara eksklusif dengan IRNA mengatakan, perang Jenin kepanjangan perang sebelumnya Kamp Jenin dan sekitarnya, dan di masa mendatang akan menjadi inspirasi bagi seluruh warga Palestina.

Seraya merujuk pada hubungan Gerakan Jihad Islam Palestina dengan Republik Islam Iran dan seluruh faksi muqawama Palestina, al-Nakhalah mengatakan, "Hari ini hubungan seluruh faksi muqawama dengan Iran sangat baik, dan Tehran mendukung seluruh faksi muqawama dan memberi bantuan, serta berdiri di samping bangsa Palestina."

Disebutka bahwa meski 13 warga Palestina gugur dan lebih dari 100 orang lainnya luka-luka dalam serangan terbaru Zionis ke Jenin, tapi pasukan muqawama Palestina melancarkan serangan sengit terhadap tentara dan peralatan militer rezim penjajah Zionis di berbagai titik. Serangan ini menewaskan dan melukai sejumlah militer Israel. 

Jihad Islam Siap Hadiri Pertemuan Palestina di Mesir

Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan kesiapan kelompok ini untuk menghadiri pertemuan tingkat sekretaris jenderal berbagai kelompok Palestina di Kairo, Mesir.

Menurut kantor berita Palestina Sama, Mohammed Al-Hindi, kepala departemen politik gerakan Jihad Islam Palestina hari Minggu (9/7/29023), mengatakan,"Kami menerima undangan untuk berpartisipasi dalam pertemuan sekretaris jenderal kelompok-kelompok Palestina."

"Gerakan Jihad Islam akan berpartisipasi dalam pertemuan ini dengan penuh tanggung jawab, untuk memeriksa hubungan internal kelompok Palestina, dalam pertemuan sekretaris jenderal berbagai kelompok Palestina di ibu kota Mesir," kata Al Hindi.

"Saya juga akan berpartisipasi dalam pertemuan ini dengan tujuan membangun persatuan nasional berdasarkan komitmen pada prinsip-prinsip nasional tetap Palestina dan membela opsi perlawanan," tegasnya.

Al Hindi mengungkapkan bahwa pertemuan sekretaris jenderal kelompok Palestina akan berlangsung di tengah intensifikasi aksi brutal rezim Zionis atas penyitaan tanah Palestina dan pembangunan unit pemukiman serta Yudaisasi Quds.

Sebelumnya, pemerintah Mesir mengundang Mahmoud Abbas, Kepala Otoritas Palestina, untuk menghadiri pertemuan ini di Kairo.

Bassam al-Salehi, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, juga mengatakan, "Mesir telah memulai negosiasi untuk mengkoordinasikan pertemuan ini, dan kami berharap ini akan diadakan secepat mungkin."

Pertemuan ini dijadwalkan akan diadakan pada 30 Juli tahun ini di Kairo, Mesir.

Beirut Tegaskan Penarikan Bertahap Pasukan Israel dari utara Al-Ghajar

Komandan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (UNIFIL) membawa pesan dari Tel Aviv bagi pemerintah Beirut bahwa tenda yang dipasang di perbatasan selatan harus dicabut.

Sementara itu, Beirut saat menjawab pesan tersebut menegaskan bahwa pasukan rezim Zionis Israel pertama-tama harus keluar dari wilayah al-Ghajar.

PBB menggambar garis perbatasan "Garis Biru" pada tahun 2000 antara Lebanon dan Palestina pendudukan. Garis ini secara detail tidak sama dengan perbatasan resmi, dan pasukan rezim Zionis berulang kali berusaha melewatinya. Bersamaan dengan itu, pasukan penjaga perdamaian PBB ditempatkan di sepanjang garis tersebut.

Menurut laporan Koran al-Nahar, Aroldo Lázaro Sáenz, komandan UNIFIL  bersama delegasi hari Senin (10/7/2023) di Beirut bertemu dengan Perdana Menteri Najib Mikati dan Menlu Abdallah Bou Habib.

Menlu Lebanon usai pertemuan ini mengatakan, "Diskusi diadakan tentang situasi keamanan di selatan, dan permintaan pihak Israel untuk membongkar tenda disampaikan kepada kami. Jawaban kami adalah kami juga ingin mereka mundur dari wilayah utara al-Ghajar, yang merupakan wilayah Lebanon. Kami telah mendaftarkan 18 kasus sabotase oleh Israel di perbatasan."

Sementara itu, Gerakan Muqawama Islam Lebanon (Hizbullah) Kami (6/7/2023) dalam sebuah statemen memperingatkan terkait pergerakan mencurigakan rezim Zionis di bagian utara distrik perbatasan al-Ghajar, dan menyatakan, bagian utara al-Ghajar adalah wilayah yang diakui secara resmi dan tanpa perdebatan oleh PBB sebagai bagian dari Lebanon.

Disebutkan bahwa pada hari Kamis ketegangan perbatasan antara Lebanon dan Israel mencapai puncak, dan berujung pada penembakan proyektil dari Lebanon selatan dan serangan artileri rezim Zionis di kawasan hutan dekat Kafr Shuba.

P-GCC Siap Tingkatkan Kerja Sama dengan Iran

Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) menyatakan bahwa negara-negara anggota dewan ini memiliki hubungan bersejarah dengan Republik Islam Iran, dan menegaskan kesiapannya untuk meningkatkan hubungan dengan Iran.

Al-Khaleej Online melaporkan, Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC), Jassem Al-Badawi hari Senin (10/7/2023) menyatakan harapan untuk implementasi pernyataan Iran mengenai pemulihan hubungan dengan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia dalam pertemuan keenam Dialog Strategis. antara Rusia dengan negara-negara anggota organisasi regional ini di Moskow. 

Tujuan P-GCC untuk menjalin hubungan yang kuat dan kuat dengan cara yang menguntungkan para pihak di segala bidang.

Dalam pertemuan ini, kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran disambut baik dan diharapkan tindakan ini akan menjadi langkah untuk menyelesaikan perbedaan dan mengakhiri konflik regional melalui dialog.

Sekretaris Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) mendukung mediasi untuk solusi politik krisis Ukraina dan perpanjangan perjanjian ekspor biji-bijian,

Selian itu, menekankan bahwa kerja sama dengan Rusia di OPEC+ berdampak positif pada pasar minyak.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam pertemuan ini  menekankan pentingnya kelanjutan kerja sama antara negara-negara Teluk Persia dan Moskow.

Al-Houthi: Dewan Keamanan terus Mengungkapkan Penentangan

Anggota Dewan Tinggi Politik Yaman mengatakan, Dewan Keamanan PBB masih terus menunjukkan penentangan, dan menjauhjan diri untuk merasakan kendala dan penderitaan rakyat Yaman.

Seperti dilaporkan IRNA, Mohammad Ali al-Houthi Selasa (11/7/2023) seraya menekankan bahwa PBB harus menghentikan korupsi, yang merugikan Yaman, dan mengatakan bahwa negara-negara agresor harus membayar kerusakan yang mereka timbulkan di Yaman.

"Solusi terbaik adalah memaksa pemimpin aliansi agresor membayar gaji seluruh staf Yaman serta menyerahkan bantuan yang dibutuhkan rakyat Yaman secara tunai," papar al-Houthi.

Anggota Dewan Politik Tinggi Yaman ini menambahkan, syarat perdamaian adalah pengumuman diakhirinya agresi dan blokade Yaman oleh aliansi agresor.

"Negara-negara agresor harus merekonstruksi Yaman dan membayar kerugian agresi langsung atau tidak langsung," papar al-Houthi.

Sementara itu, Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg Senin (10/7/2023)  dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB mengatakan, meski gencatan senjata di Yaman berakhir, Yaman dan rakyat negara ini terus menikmati periode perdamaian relatif terpanjang sejak awal konflik.

"Dialog terus berlanjut, tapi jika ingin perang berakhir secara permanen, maka dialog ini harus berakhir dengan sebuah kesepakatan serius," tambah Hans Grundberg.

Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain melancarkan agresi militer ke Yaman sejak Maret 2015 dan memblokade total dari darat, udara dan laut negara ini.

Perang yang dikobarkan Arab Saudi dan sekutunya di Yaman sampai saat ini telah menewaskan lebih dari 16 ribu rakyat Yaman, melukai puluhan ribu lainnya dan memaksa jutaan orang mengungsi.

120 Demonstran Anti-Reformasi Yudisial di Israel Ditangkap

Polisi Israel Selasa (11/7/2023) menangkap 120 demonstran anti-reformasi peradilan di wilayah Palestina pendudukan.

Menyusul voting Knesset yang menyetujui pengurangan wewenang Mahkamah Agung rezim ini dalam koridor kaijan pertama draf reformasi yudisial, sejak Selasa pagi digelar aksi demo dan pembangkangan di berbagai wilayah Palestina pendudukan.

Menurut laporan Tasnim News, media-media Israel melaporkan, selama aksi demo menentang reformasi yudisial yang diklaim kabinet Netanyahu, 120 demonstran ditangkap aparat keamanan.

Militer dan perwira rezim Zionis juga mengancam, jika Knesset mengesahkan draf undang-undang reformasi yudisial, maka mereka tidak akan melaksakan tugas ketentaraannya.

Mantan menteri peperangan Israel dan juga Ketua Partai Kahol Lavan, Benny Gantz seraya mengisyaratkan bahwa rezim ini bergerak ke arah perang saudara, meminta Nentayahu secepatnya menghentikan reformasi yudisial.

Upaya kabinet Netanyahu untuk menguasai lembaga peradilan rezim ini dan penentangan aliansi oposisi di Knesset, memperparah protes warga Zionis dan kerusakan politik di rezim ini.

Para pemimpin oposisi di rezim Zionis percaya bahwa tujuan RUU untuk mereformasi sistem peradilan kabinet Netanyahu adalah untuk melemahkan sistem peradilan rezim ini dan upaya Netanyahu untuk mencegah persidangannya atas tiga kasus korupsi dan penyuapan, dan mereka percaya bahwa tindakan kabinet ini akan membawa rezim Zionis ke dalam konflik dan akan menyebabkan perang saudara dan keruntuhan bertahap. 

Nasrullah: Tujuan Penodaan Al-Quran untuk Picu Friksi antara Muslim dan Kristen

Sekjen Hizbullah Lebanon mengatakan, tujuan dari penistaan al-Quran adalah menciptakan friksi antara umat Muslim dan Kristen.

Menurut laporan televisi al-Mayadeen, Sayid Hasan Nasrullah Rabu (12/7/2023) malam dalam sebuah pidato memperingati kemenangan muqawama di perang 33 hari mengatakan, "Orang yang membakar salinan Al-Qur'an di Swedia terkait dengan Organisasi Intelijen Israel dan operasi khusus (Mossad) dan bertujuan untuk menciptakan perselisihan antara Muslim dan Kristen.

"Rakyat di kawasan harus meminta pemerintah mereka mengambil sikap lebih keras terhadap isu pembakaran al-Quran, dan sikap luar biasa Moskow dalam masalah pembakaran al-Quran mengganggu negara-negara Barat," papar Sayid Hasan Nasrullah.

Lebih lanjut sekjen Hizbullah menejlaskan bahwa Israel dan Amerika berulang kali mengakui kekalahannya di perang 33 hari tahun 2006. "Tujuan utama perang Juli adalah menghancurkan muqawama Lebanon dan memaksa negara ini tunduk terhadap syarat Israel dan Amerika terkait struktur baru kawasan," ungkap Nasrullah.

Terkait Hizbullah yang berkemah di al-Ghajar, Sayid Hasan Nasrullah mengatakan, wilayah utara al-Ghajar sesuai dengan pernyataan PBB adalah wilayah Lebanon, kami memasang tenda di wilayah Lebanon, tapi Israel menganggap ladang Shebaa sebagai wilayahnya. Kami insya Allah akan memasang tenda kami di ladang Shebaa yang merupakan wilayah Lebanon.

"Al-Ghajar wilayah Lebanon yang kembali diduduki Israel dan rezim ini memasang tembok serta menerapkan peraturannya di sana. Kedaulatan tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa tinggal diam tentang apa yang terjadi di wilayah al-Ghajar. Itu adalah tanah Lebanon dan harus dikembalikan ke Lebanon tanpa syarat apapun," tegas sekjen Hizbullah.

Perang 33 hari dimulai pada 13 Juli 2006 dan berlanjut selama 33 hari. Selama perang ini, rezim Zionis kalah menghadapi kekuatan muqawama, dan gagal mengalahkan kubu muqawama ini.

Delapan Warga Palestina Terluka dalam Serangan Zionis ke Nablus

Militer rezim Zionis melancarkan serangan brutal ke sebuah distrik di barat laut Nablus dan melukai delapan warga Palestina.

Zionis untuk meraih ambisi ekspansionisnya, setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina, membunuh, melukai dan menangkap warga tertindas ini.

Seperti dilaporkan Palestina al-Youm, militer Zionis sejak Jumat (14/7/2023) dini hari menyerang distrik Sabastiya di barat laut Nablus, Tepi Barat dan melukai delapan warga Palestina.

Dalam laporan ini disebutkan, Zionis selama aksinya ini memukuli warga setempat dan menembakkan gas air mata ke warga Palestina.

Distrik Sabastiya senantiasa menjadi target serangan militer Israel dan pemukim Zionis radikal, dan Zionis mencoba untuk mengontrol dan menutup area kuno yang penting di pemukiman ini.

Militer Israel Kamis (13/7/2023) juga menyerang distrik Awarta di selatan Nablus dan terlibat bentrokan dengan pemuda Palestina.

Kondisi bumi Palestina pendudukan dalam beberapa hari terakhir, khususnya di Tepi Barat sangat istimewa, dan pejuang Palestina dengan sarana yang ada membalas kejahatan tak terhingga Zionis. Hal ini juga membuat Zionis mengalami kondisi khusus. 

Hizbullah Lebanon Kecam Resolusi Baru Parlemen Eropa terhadap Suriah

Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon menilai resolusi Parlemen Eropa mengenai pengungsi Suriah di negara ini sebagai tindakan kurang ajar dan buruk.

Krisis Suriah yang dimulai pada tahun 2011 menyebabkan negara ini porak-poranda, dan lebih dari 11 juta warga Suriah mengungsi di dalam dan luar negeri.

Lebanon, Yordania, dan Turki menjadi tiga negara yang menampung jumlah pengungsi terbesar dari Suriah.

Namun, kepulangan pengungsi Suriah membutuhkan dukungan internasional, termasuk negara-negara Eropa, serta PBB, karena platform kepulangan pengungsi Suriah ke negara ini harus disediakan.

Sementara itu, Parlemen Eropa dengan suara bulat pada hari Rabu menyetujuibahwa pengungsi Suriah yang berada di Lebanon harus tetap tinggal di negara ini.

Dengan kata lain, alih-alih membantu kepulangan pengungsi Suriah, Eropa menuntut agar mereka tidak kembali ke negaranya, yang membuat marah otoritas Lebanon.

Menurut laporan jaringan Almanar hari Minggu (16/7/2023), Hashem Safieddine, Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah di Lebanon  menilai tindakan Parlemen Eropa ini sebagai intervensi dalam urusan Lebanon.

"Tindakan orang Eropa ini termasuk intervensi kurang ajar dalam urusan Lebanon dan memaksakan beberapa masalah pada bangsa Lebanon," ujar Safieddine.

"Tindakan orang Eropa ini terjadi sementara orang Eropa sendiri, bersama dengan Amerika dan Takfiri, telah membawa masalah dan malapetaka ini ke Lebanon, Suriah, Irak, dan kawasan. Oleh karena itu, mereka harus mengurus urusan mereka sendiri," tegasnya.

Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon memandang rekomendasi parlemen Eropa tidak sah, dan menambahkan, "Prinsip percaya pada kedaulatan Lebanon adalah tanah air dan martabat. Gaya berbicara Erpa kepada orang-orang Lebanon ini harus diubah,".

Sebelumnya, Essam Sharafuddin, Menteri Urusan Imigran Pemerintah Lebanon mengecam tindakan Parlemen Eropa terkait perlunya terus ada pengungsi Suriah di Lebanon, dan menilai keputusan lembaga Eropa tersebut sama dengan menempatkan Lebanon sebagai salah satu koloni Uni Eropa dan meminta Parlemen Eropa meminta maaf kepada Lebanon atas tindakan tersebut.