Transformasi Asia Barat, 30 September 2023

Transformasi negara-negara Asia Barat pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti; Presiden Suriah: Cina sedang Pimpin Transformasi Dunia.

Selain itu, masih ada isu-isu lain seperti:

• UEA Kecam Serangan Terbaru Pemukim Zionis ke Masjid Al-Aqsa
• Hizbullah: Pemilihan Presiden Lebanon Hanya Bisa Dicapai dengan Dialog
• Netanyahu Beri Saudi Kompensasi, Mayoritas Suara Parlemen Hilang
• Dua Tentara Bahrain Tewas di Perbatasan Yaman, Ini Kata Ansarullah
• Al Sudani: Irak Tak Butuh Kehadiran Pasukan Asing
• Menlu Arab Saudi Bertemu dengan Emir Qatar
• Qatar Desak IAEA Periksa Seluruh Fasilitas Nuklir Israel

Presiden Suriah: Cina sedang Pimpin Transformasi Dunia

Presiden Suriah menilai hubungan negaranya dengan Cina penting, dan Beijing sedang memimpin transformasi global yang berlandaskan pada pengembangan teknologi, dan ekonomi.

Bashar Al Assad, dalam kunjungannya ke Cina, yang dimulai hari Kamis (21/9/2023) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Cina, Li Qiang di Beijing.

Dalam pertemuan itu Assad menuturkan, "Suriah dan Cina memiliki kesamaan sejarah dan budaya yang menunjukkan urgensi upaya menjaga identitas, penghargaan terhadap tradisi dan perluasan budaya pengetahuan."

Ia menambahkan, "Transformasi yang sedang kita saksikan hari ini, dipimpin oleh Cina, melalui pengembangan teknologi dan ekonomi berbarengan dengan upaya menjaga kesopanan, tradisi dan prinsip menghormati orang lain serta budaya mereka."

Presiden Suriah melanjutkan, "Hubungan Suriah dan Cina, dapat dikembangkan melalui tiga program sebagaimana yang sudah disampaikan Presiden Cina, yaitu memperluas kerja sama bilateral di bidang ekonomi, budaya dan investasi dalam kerangka proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan."

Di sisi lain, Li Qiang mengatakan, "Dewasa ini dunia terpaut jauh dengan keamanan dan stabilitas, dan di masa sensitif ini kita membutuhkan kerja sama, dan koordinasi lebih besar dalam kerangka kepentingan bersama antara Suriah dan Cina. Dukungan-dukungan Cina atas Suriah, untuk mewujudkan pembangunan bersama dua negara akan dilanjutkan."

UEA Kecam Serangan Terbaru Pemukim Zionis ke Masjid Al-Aqsa

Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) mengutuk tindakan rezim Zionis yang menimbulkan ketegangan terbaru di Masjid Al-Aqsa.

Selama beberapa hari terakhir, dengan dimulainya hari raya Yahudi, serangan Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa semakin meningkat dari sebelumnya.

Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) dalam pernyataannya hari Selasa (26/9/2023) menekankan posisi tegas negaranya mengenai perlunya melindungi Masjid Al-Aqsa sepenuhnya, dan menghentikan agresi berbahaya dan provokatif rezim Zionis terhadap tempat suci ini.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa peran Yordania dalam memantau tempat-tempat suci harus dihormati sesuai dengan hukum internasional, dan otoritas  dewan Wakaf al-Quds dan urusan Masjid Al-Aqsa tidak boleh dilanggar.

Kementerian Luar Negeri UEA meminta otoritas rezim Zionis untuk mengakhiri tindakan mereka yang menimbulkan ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan.

UEA juga menekankan penolakannya terhadap segala tindakan yang menentang resolusi internasional yang meningkatkan ketegangan di kawasan.

Sebelumnya, Arab Saudi, Qatar, Yordania, dan Mesir dalam pernyataan terpisah mengutuk serangan pemukim Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa dan penyerangan terhadap tempat suci ini, serta meminta masyarakat internasional mengambil tindakan untuk menghentikan tindakan provokatif tersebut.

Beberapa hari lalu, Sekretariat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk berlanjutnya serangan pemukim Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa di bawah dukungan pasukan polisi Israel.

Hizbullah: Pemilihan Presiden Lebanon Hanya Bisa Dicapai dengan Dialog

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon kembali menegaskan bahwa dialog menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah pemilihan presiden baru Lebanon.

Parlemen Lebanon menggelar 12 sidang untuk memilih penerus Michel Aoun yang masa jabatannya berakhir pada 31 Oktober 2022, namun belum berhasil memilih presiden baru.

Berlarut-larutnya masa vakum presiden di Lebanon semakin memperparah krisis ekonomi dan politik di negara Arab ini.

Menurut Jaringan Berita Al-Ahed, Sheikh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon dalam statemennya hari Minggu (24/9/2023) menyinggung keragaman populasi dan struktur keagamaan Lebanon, dengan mengatakan,"Negara ini didasarkan pada kesepakatan dan keseimbangan, dan anggota parlemen harus menciptakan platform yang sesuai dengan kondisi untuk kegiatan lembaga-lembaga pemerintahan, dan memilih presiden masa depan negara ini melalui dialog,".

"Dialog adalah cara yang akan mengarahkan Lebanon mengadakan sidang parlemen untuk memilih presiden," ujar Sheikh Qassem.

"Daripada memperbesar permasalahan rakyat Lebanon dengan meningkatkan provokasi, sebaiknya bekerjalah untuk menyiapkan sarana bagi parlemen untuk memilih presiden," tegasnya.

Netanyahu Beri Saudi Kompensasi, Mayoritas Suara Parlemen Hilang

Menteri Keamanan Internal Rezim Zionis, mengatakan Israel tidak boleh memberikan kompensasi apa pun kepada Arab Saudi untuk mencapai kesepakatan damai.

Itamar Ben-Gvir, Sabtu (23/9/2023) seperti dikutip Times of Israel, mengatakan, "Jika PM Israel memberikan kompensasi kepada Saudi, maka Benjamin Netanyahu akan kehilangan mayoritas suara di Parlemen."

Ben-Gvir memprotes keras kinerja PM Israel, terkait segala bentuk kemungkinan dicapainya kesepakatan damai Rezim Zionis, dengan Arab Saudi.

Ia memperingatkan, jika Saudi diberi kompensasi sebagai imbalan karena menerima kesepakatan damai, maka Partai Jewish National Front, akan keluar dari koalisi kabinet berkuasa Israel.

Menteri Keamanan Internal Rezim Zionis menambahkan, "Jika orang-orang Palestina diberi kompensasi, maka kami tidak akan bertahan di Kabinet, bukan hanya kami, sebuah partai relijius lain juga akan melakukan hal yang sama."

Pernyataan Ben-Gvir ini disampaikan untuk menanggapi pidato malam lalu PM Rezim Zionis di Majelis Umum PBB, yang mengklaim bahwa Israel akan segera mencapai kesepakatan damai dengan Saudi.

Partai Jewish National Front yang dipimpin Ben-Gvir, menguasai 14 kursi di Knesset (parlemen Israel), dan tanpa 14 kursi ini Koalisi Netanyahu di Parlemen akan kehilangan suara mayoritas.

Dua Tentara Bahrain Tewas di Perbatasan Yaman, Ini Kata Ansarullah

Juru bicara Ansarullah Yaman, menanggapi tewasnya dua tentara Bahrain, di dekat perbatasan negara itu. Menurutnya Koalisi Arab Saudi terus melanggar perbatasan Yaman, dan dalam sebulan 12 tentara Yaman, tewas di perbatasan.

Mohammed Abdulsalam, hari ini, Selasa (26/9/2023) dalam wawancara dengan Reuters menjelaskan kasus tewasnya dua tentara Bahrain, di dekat perbatasan Yaman.

Ia menuturkan, "Pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan Koalisi Saudi tidak berhenti, dan 12 tentara Yaman, dalam rentang waktu satu bulan tewas di perbatasan Saudi."

Abdulsalam menambahkan, "Pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan Koalisi pimpinan Arab Saudi, adalah sebuah masalah yang disesalkan."

"Kami menekankan upaya memasuki fase perdamaian serius sampai stabilitas militer secara penuh dapat tercapai ketika seluruh pelanggaran semua pihak dihentikan, dan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk perdamaian komprehensif, dan adil terwujud," paparnya.

Pemerintah Arab Saudi, selaku pimpinan Koalisi negara-negara agresor Yaman, hari ini mengecam terbunuhnya dua tentara Bahrain, di dekat perbatasan Yaman.

Pada Senin malam Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Bahrain mengumumkan, dua tentara Bahrain termasuk seorang perwira yang tergabung dengan Koalisi Saudi, tewas di dekat perbatasan Saudi dan Yaman.

Kementerian Luar Negeri Saudi mengucapkan belasungkawa terhadap Bahrain, dan menuduh Ansarullah yang telah membunuh dua tentara Bahrain tersebut.

Al Sudani: Irak Tak Butuh Kehadiran Pasukan Asing

Perdana Menteri Irak menyinggung berakhirnya dominasi ISIS dan mengatakan, Irak tidak membutuhkan kehadiran pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat.

Mohammed Shia Al Sudani, Selasa (26/9/2023) dalam wawancara dengan The National di New York mengatakan, "Kami tidak membutuhkan pasukan tempur, apa yang kami punya adalah penasihat militer, tapi kehadiran mereka juga perlu regulasi terkait jumlah mereka, lokasi dan berapa lama mereka akan tingga di Irakl."

PM Irak menambahkan bahwa harus ada batas waktu yang jelas untuk menentukan lamanya kehadiran pasukan asing di negara itu.

"Ini adalah bagian dari apa yang diperlukan oleh kedaulatan dan stabilitas kami, untuk menghapus alasan apa pun dari mereka yang menuntut supaya senjata keluar dari kendali negara karena kehadiran pasukan asing," imbuhnya.

Pada saat yang sama, PM Irak menjelaskan, ketika kondisi keamanan Irak, terganggu, seperti yang pernah dilakukan oleh kelompok teroris ISIS, maka kawasan dan dunia juga akan terganggu.

Menurut Mohammed Shia Al Sudani, sekarang ISIS bukan lagi ancaman bagi Irak, oleh karena itu koalisi internasional anti-ISIS, pimpinan AS, sudah tidak diperlukan lagi.

Presiden Irak terdahulu, Mustafa Al Kadhimi, dan Presiden AS, Joe Biden sudah menandatangani kesepakatan berakhirnya misi pasukan AS di Irak, secara resmi pada akhir tahun 2021.

Menlu Arab Saudi Bertemu dengan Emir Qatar

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan dalam pertemuannya dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani membicarakan hubungan bilateral dan isu-isu regional serta internasional.

Menurut laporan Kantor Berita Arab Saudi (SPA), Faisal bin Farhan dalam kunjungannya ke Doha bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Faisal bin Farhan dan Sheikh Tamim dalam pertemuan ini membahas hubungan bilateral dan mekanisme perluasan kerja sama dan pengokohan hubungan ini, serta membicarakan sejumlah isu regional dan internasional yang diminati kedua pihak.

Bin Farhan juga bertemu dengan sejawatnya dari Qatar, Sheikh Mohammad bin Abdulrahman Al Thani serta membicarakan isu-isu bilateral dan regional.

Kunjungan menlu Arab Saudi ke Qatar dalam kerangka pertemuan bilateral pejabat kedua negara, dan diharapkan Dewan Koordinasi Arab Saudi-Qatar akan menggelar pertemuan secepatnya setelah pembahasan inisiatif dan isu-isu yang digulirkan di komite dewan ini bulan lalu.

Agustus 2021, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman bersama Emir Qatar menandatangani protokol untuk mengubah konten pertemuan Dewan Koordinasi Saudi-Qatar.

Qatar Desak IAEA Periksa Seluruh Fasilitas Nuklir Israel

Pemerintah Qatar meminta Badan Energi Atom Internasional, IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklir Rezim Zionis, dan mendesak rezim ini bergabung dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir, NPT.

Dikutip situs Al Khaleej Online, Jumat (29/9/2023), Qatar menegaskan bahwa keanggotaan Israel, di NPT menjadi prasyarat bagi terciptanya kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir.

Qatar meminta IAEA untuk mengintensifkan upayanya agar seluruh fasilitas nuklir Rezim Zionis, tunduk pada IAEA Safeguards. Lebih dari itu Qatar, mendesak Rezim Zionis, untuk bergabung dan menandatangani perjanjian non-proliferasi senjata nuklir, NPT.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Pelarangan Senjata Nuklir Qatar, Abdulaziz Salmeen Al Jabri, dalam pernyataan resmi menjelang konferensi tahunan IAEA di Wina.

Pemerintah Qatar juga mendesak Dirjen IAEA, untuk mengkaji masalah-masalah seputar kemampuan nuklir Israel, di lembaga-lembaga pengambilan keputusan IAEA.

Sebagaiman diketahui Rezim Zionis, adalah satu-satunya pemilik senjata nuklir di kawasan Asia Barat, yang sampai sekarang tidak mengizinkan fasilitas-fasilitas nuklirnya diperiksa IAEA.

Israel yang terus menolak menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir, NPT, sampai saat ini dikabarkan memiliki puluhan hulu ledak nuklir di gudang senjatanya.