PBB Tuntut Bahrain Revisi Keputusan Pembubaran al-Wefaq

Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut rezim Al Khalifa untuk mempertimbangkan kembali keputusannya terkait pembubaran Komunitas Islam Nasional al-Wefaq di negara ini.

Menurut situs berita al-Ahed Lebanon, Kantor Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyesalkan keputusan pengadilan Bahrain yang membubarkan al-Wefaq.

Kantor HAM PB juga menuntut rezim Al Khalifa untuk merevisi keputusannya itu terutama pelarangan aktivitas al-Wefaq yang dilakukan secara damai.

Salah satu juru bicara senior Dewan HAM PBB mengatakan, meskipun masyarakat internasional berulang kali menuntut Bahrain untuk mengakhiri ketegangan di negara ini, namun sayangnya pemerintah Manama melanjutkan keputusannya untuk melarang aktivitas damai al-Wefaq sebagai oposisi terbesar Bahrain.

Ia menegaskan, tuntutan PBB kepada para pejabat dan lembaga-lembaga nasional HAM Bahrain adalah mengambil tindakan segera untuk membangun kepercayaan dan melindungi hak kebebasan berpendapat secara damai dan  penyelenggaran pertemuan serta pembentukan organisasi-organisasi.

Sebelumnya, Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB mengatakan, pembubaran al-Wefaq merupakan langkah terbaru pemerintah Bahrain untuk membatasi HAM di negara ini.

Pekan lalu, pengadilan Bahrain membubarkan al-Wefaq dan menyita semua aset-asetnya untuk kepentingan pemerintah. (RA)