Kebuntuan Politik di Irak, Persaingan untuk Jabatan Kunci

Pars Today - Menjelang sidang pertama parlemen Irak yang baru, partai-partai politik di negara ini tetap terpecah dan tidak yakin tentang calon final untuk jabatan ketua parlemen, presiden, dan perdana menteri.

Menurut undang-undang, parlemen baru harus memilih ketua parlemen, kemudian presiden, dan akhirnya perdana menteri yang bertugas membentuk pemerintahan. Namun, konsultasi yang kompleks dan pengaruh perhitungan internal serta tekanan eksternal telah membuat proses ini menjadi menantang.

Upaya sedang dilakukan di kalangan Sunni untuk mengurangi perselisihan internal dan mencegah terulangnya skenario yang memecah belah, tetapi kemajuan dalam memperkenalkan calon ketua parlemen terkait dengan sikap "Kerangka Koordinasi" Syiah tentang perdana menteri.

Dalam "Kerangka Koordinasi", persaingan utama adalah antara Mohammed Shia’ Al-Sudani (Perdana Menteri saat ini) dan Nouri Al-Maliki (mantan Perdana Menteri), dengan laporan yang menunjukkan setidaknya 27 nama diajukan untuk jabatan ini. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh keseimbangan kekuasaan dalam koalisi dan pertimbangan regional.

Di kalangan Kurdi, perbedaan pendapat mengenai calon presiden juga mencerminkan perpecahan yang lebih dalam terkait hubungan dengan Baghdad dan isu-isu seperti minyak dan anggaran.

Situasi politik Irak tampaknya berada dalam keadaan "saling mengharapkan", dengan masing-masing faksi menunggu keputusan faksi lainnya, yang telah menyebabkan penundaan serius dan ketidakpastian dalam pembentukan pemerintahan baru.(sl)