Kalangan Politik Irak Peringati Trump Tidak Intervensi Urusan Internal

Pars Today - Kalangan politik Irak telah memperingatkan tentang campur tangan Presiden Amerika Serikat dalam urusan internal negara mereka dan menganggap menyerah pada tuntutan Donald Trump sebagai persetujuan terhadap campur tangan Washington lebih lanjut, terutama dalam pemilihan anggota kabinet Irak.

Menurut laporan IRNA pada hari Senin (02/02/2026) mengutip Kantor Berita Al-Maalomah, seorang mantan anggota parlemen Irak memperingatkan tentang langkah-langkah Trump untuk memaksakan kehendaknya pada negara itu dan mencampuri urusan internalnya, dan menganggap menerima campur tangan dan perintah itu sebagai campur tangan lebih lanjut dalam pemilihan anggota kabinet.

Mohammad Al-Bayati, mantan anggota Parlemen Irak mengatakan, "AS, melalui presidennya, mencoba memeras Irak dengan mencampuri urusan internal Irak dan mencoba memaksakan kehendaknya pada perdana menteri berikutnya."

Ia menambahkan, "Ada kebutuhan mendesak bagi kelompok-kelompok politik untuk tidak menyerah pada upaya AS, karena menerima perintahnya membuka peluang yang lebih luas bagi pemerasan AS dalam urusan Irak."

Mantan anggota dewan itu menekankan, "Menerima pemerasan Amerika dan menyerah kepada Trump dapat mencapai titik campur tangan dalam pemilihan menteri di kabinet baru, untuk melayani kepentingan Washington dan memenuhi tuntutannya.

Di sisi lain, salah satu perwakilan parlemen Irak saat ini mengatakan, "Kerangka Koordinasi Syiah berkomitmen pada pencalonan Nouri Al-Maliki sebagai perdana menteri. Posisi ini mencerminkan persatuan kelompok-kelompok nasional melawan tekanan asing."

Hussein Al-Atwani menyatakan, "Ketegasan Kerangka Koordinasi pada pencalonan Al-Maliki dan pengabaian terhadap perintah internasional menunjukkan solidaritas internal melawan campur tangan asing dalam urusan internal Irak."

Ia menambahkan, "Upaya beberapa politisi terkemuka untuk mencegah pencalonan Al-Maliki dengan mengandalkan kekuatan asing merupakan pelanggaran nyata terhadap hak faksi mayoritas. Menyusun peta pemerintahan adalah masalah nasional murni yang tidak dapat disusun berdasarkan rencana asing.

Al-Atwani melanjutkan, “Menggunakan kekuatan asing untuk menciptakan hambatan dalam jalur politik kelompok Syiah adalah indikator berbahaya yang bertujuan untuk melemahkan pengambilan keputusan nasional dan memperumit lanskap politik.”

Sebelumnya, Kerangka Koordinasi Syiah mengumumkan komitmennya kepada kandidatnya, Nouri al-Maliki, untuk jabatan perdana menteri, dan menganggap pemilihan perdana menteri sebagai masalah yang sepenuhnya terkait dengan konstitusi Irak."

Pernyataan ini muncul setelah Donald Trump memperingatkan dalam sebuah pesan di jejaring sosial Truth Social terhadap kembalinya Nouri Al-Maliki ke posisi perdana menteri dan mengancam akan menghentikan bantuan AS ke Irak jika ia terpilih.

Trump mengutip pengalaman era pemerintahan Al-Maliki sebelumnya sebagai alasan sikapnya ini.(sl)