Mengapa Trump Mengintervensi Urusan Politik Irak?

Pars Today - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan secara terbuka mencampuri hubungan politik internal Irak dan mengancam negara ini lalu mengklaim bahwa terpilihnya Nouri Al-Maliki sebagai perdana menteri adalah sebuah kesalahan besar.

Dalam struktur kekuasaan Irak, perdana menteri dipilih dari kalangan Syiah. Dalam beberapa tahun terakhir, Kerangka Koordinasi Syiah selalu menentukan Perdana Menteri Irak. Setelah pemilihan parlemen Irak diadakan November tahun lalu, dibutuhkan sekitar 100 hari bagi Kerangka Koordinasi untuk menyelesaikan nominasi perdana menteri dan memilih Nouri Al-Maliki untuk menduduki posisi ini.

Segera setelah keputusan Kerangka Koordinasi Syiah, Presiden AS Donald Trump, dalam tindakan ilegal dan campur tangan yang terang-terangan menyatakan, "Irak akan melakukan kesalahan besar dengan memilih kembali Nouri al-Maliki."

Trump mengklaim, "Kembalinya dia akan menyebabkan terulangnya kekacauan dan kemiskinan di masa lalu, memutus dukungan AS, dan membuat Irak 'tidak memiliki peluang' untuk sukses, kemakmuran, atau kebebasan."

Pertanyaan pentingnya adalah mengapa Trump mengambil posisi seperti itu?

Alasan pertama adalah Trump menganggap terpilihnya Nouri Al-Maliki sebagai penguatan Poros Perlawanan di kawasan Asia Barat dan kekalahan bagi rezim Zionis. Oleh karena itu, untuk terus melayani kepentingan Zionis, ia telah menekan kelompok-kelompok politik Irak agar tidak mencalonkan Nouri Al-Maliki.

Alasan kedua adalah bahwa Nouri Al-Maliki termasuk di antara tokoh-tokoh yang, di satu sisi, menentang kehadiran militer AS di Irak dan, di sisi lain, percaya pada penguatan hubungan dengan Republik Islam Iran. Oleh karena itu, ia tidak menganggap terpilihnya Nouri Al-Maliki sesuai dengan kepentingan AS di Irak dan di kawasan Asia Barat.

Alasan ketiga untuk posisi Trump berkaitan dengan perilakunya dalam setahun terakhir setelah kembali ke Gedung Putih. Dalam setahun terakhir, Trump telah mengadopsi perilaku arogan, intervensionis, dan pamer kekuasaan terhadap berbagai negara di dunia. Komentar publik dan campur tangan terkait pemilihan Perdana Menteri Irak yang baru serta ancaman terhadap kelompok-kelompok politik di negara itu juga harus dilihat dari perspektif ini.

Sebelum sikap Trump, Mark Savaya, utusan Presiden AS untuk Irak juga secara implisit mengancam politisi Irak dengan mempublikasikan sebuah unggahan di halaman pribadinya bahwa mereka harus menerima perintah Amerika.

Pertanyaan lain adalah apa konsekuensi dari tindakan Trump?

Konsekuensi pertama adalah mempertanyakan kemandirian Irak. Rakyat dan kelompok-kelompok Irak, sebagai negara merdeka, berhak atas kebebasan dan keleluasaan untuk memilih perdana menteri mereka sendiri. Tekanan Trump untuk memengaruhi pengangkatan perdana menteri merampas hak rakyat Irak ini.

Konsekuensi kedua adalah dapat menyebabkan Irak mengalami kebuntuan politik dalam pengangkatan perdana menteri baru dan bahkan presiden baru. Karena proses kesepakatan politik di Irak untuk mengangkat perdana menteri dan presiden seringkali merupakan proses yang panjang dan rumit.

Hal ini terjadi setelah Nouri Al-Maliki diperkenalkan sebagai kandidat perdana menteri Irak oleh Kerangka Koordinasi Syiah, berbagai pejabat dan tokoh Irak mengucapkan selamat kepada Nouri Al-Maliki dalam pesan-pesan terpisah.

Massoud Barzani, kepala Partai Demokrat Kurdistan Irak mengumumkan bahwa ia menyambut baik keputusan Kerangka Koordinasi untuk mencalonkan Nouri Al-Maliki untuk jabatan perdana menteri. Muthanna Al-Samarrai, kepala Koalisi Al-Azm, juga mengucapkan selamat kepada Nouri al-Maliki atas pencalonannya sebagai kandidat perdana menteri Irak.(sl)