Kesepakatan Fatah dan Hamas

Pejabat tinggi Gerakan Fatah dan Hamas dalam sebuah pertemuan langka di Doha, Qatar, menekankan dukungan mereka terhadap pelaksanaan butir-butir kesepakatan rekonsiliasi nasional Palestina.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan dengan Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshaal dan pemimpin gerakan itu Ismail Haniyeh di Doha pada hari Kamis (27/10/2016), menyatakan dukungan terhadap implementasi kesepakatan tersebut dan urgensitas memulai kembali pembicaraan damai antara kedua faksi utama Palestina itu.

Meshaal juga menganggap realisasi kesepakatan rekonsiliasi sebagai langkah penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa Palestina dan melawan konspirasi rezim Zionis Israel.

Para wakil yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan rekonsiliasi Palestina dari Fatah dan Hamas sebelumnya telah bertukar pandangan tentang cara-cara untuk memajukan tujuan kesepakatan selama pertemuan mereka di Doha.

Israel secara agresif menjalankan kebijakan rasis terhadap rakyat Palestina dalam beberapa bulan terakhir, termasuk memperluas proyek pemukiman Zionis di tanah Palestina dan menangkap warga Palestina di berbagai daerah.

Menyikapi perkembangan itu, faksi-faksi Palestina mendesak Fatah dan Hamas untuk melaksanakan kesepakatan rekonsiliasi dengan tujuan menggagalkan konspirasi Zionis.

Rakyat Palestina dalam sejumlah aksinya di berbagai daerah juga menyatakan dukungan mereka terhadap penyelesaian perselisihan antara Fatah dan Hamas dan fokus pada isu-isu nasional Palestina.

Setelah desakan itu, pemerintah Palestina menyatakan bahwa Mahmoud Abbas dalam kunjungannya ke Qatar dan Turki, ingin bertemu dengan para pejabat Doha dan Ankara serta Hamas untuk membicarakan langkah-langkah pelaksanaan kesepakatan rekonsiliasi, yang dicapai lewat mediasi Mesir.

Fatah dan Hamas sejauh ini masih berselisih tentang pembentukan pemerintah persatuan, penyelenggaraan pemilu serentak parlemen dan presiden, reformasi struktur Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), partisipasi semua faksi Palestina dalam membuat keputusan makro, dan perbaikan struktur pasukan keamanan Palestina.

Kesepakatan itu ditandatangani pada April 2014 dan kemudian dibentuk pemerintah persatuan nasional Palestina pada Juni tahun yang sama. Akan tetapi karena ketergantungan pemerintahan tersebut pada Fatah, mereka sejauh ini gagal melaksanakan amanat kesepakatan dan kemudian memunculkan masalah baru di Palestina.

Saat ini dengan memperhatikan brutalitas rezim Zionis, perundingan baru para pemimpin Fatah dan Hamas di Doha diharapkan bisa mempermudah jalannya pelaksanaan kesepakatan rekonsiliasi Palestina dan menggagalkan konspirasi Israel.

Pertemuan Doha juga diharapkan akan mewujudkan mimpi bangsa Palestina untuk membentuk sebuah negara merdeka dengan ibukota al-Quds al-Sharif. (RM)