Akhir Perundingan Astana 2

Seperti yang diprediksikan, perundingan Astana 2 terkait krisis Suriah berakhir tanpa statemen final mengingat sabotase Turki.

Bashar al-Jaafari, ketua delegasi pemerintah Suriah di perundingan Astana 2 hari Kamis (16/2) seraya menjelaskan bahwa statemen di akhir sidang gagal dirilis mengatakan, Turki dan kubu anti Damaskus memiliki tekad serius menggagalkan perundingan.

Sidang Astana 2 digelar di saat friksi semakin santer di kubu anti Suriah, bahkan sebelum penyelenggaraan dialog, friksi di antara mereka sangat transparan. Friksi utama terkait susunan delegasi kubu oposisi yang menghadiri sidang Astana 2. Kubu anti Suriah memprotes hal ini bahwa mayoritas delegasi yang hadir dari kubu Turki. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Turki di sidang Astana 2 memainkan peran penting dalam mendukung kubu anti Suriah.

Proses penyelenggaraan perundingan ini juga menunjukkan peran neagtif dan tekad serius Ankara untuk menggagalkan dialog ini. Hal ini juga dibenarkan oleh Bashar al-Jaafari. Menurutnya, di dialog Astana 2, delegasi Turki menjadi penyebab gagalnya perilisan statemen akhir sidang karena mereka terlambat hadir.

Meski demikian, prestasi terpenting pertemuan Astana 2 adalah kesepakatan militer Suriah dan kelompok Suriah yang hadir untuk memerangi terorisme. Kesepakatan ini juga diraih di pertemuan Astana pertama yang digelar 23-24 Januari lalu. Prestasi lain dialog Astana pertama yang terulang di pertemuan kedua adalah penetapan gencatan senjata dan kesepakatan untuk membentuk komisi pengawas yang dikonfirmasikan oleh Mohammed Alloush, ketua delegasi kubu bersenjata anti Suriah di pertemuan Astana.

Meski demikian, perundingan ini dapat dicermati sebagai kekalahan kubu oposisi dukungan Riyadh, karena kelompok ini yang diketua oleh Alloush menuntut pembentukan komisi pengawas gencatan senjata terdiri dari negara-negara Arab termasuk Arab Saudi, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Rusia dan Turki tanpa melibatkan Republik Islam Iran, namun seperti yang ditekankan oleh Alloush sendiri, tuntutan tersebut ditolak.

Namun begitu, isu yang tidak diangkat di perundingan Astana 2 adalah pembahasan undang-undang dasar baru Suriah. Terkait isu ini ada dua alasan. Dari satu sisi, Bashar al-Jaafari menyebut pembahasan isu ini sepenuhnya isu internal dan dari sisi lain, delegasi Turki menolak sejumlah butir undang-undang dasar baru termasuk penentukan pemerintahan federal bagi Suriah dan mereka juga menentang untuk mengkaji draf konstitusi yang susun Rusia.

Isu lain adalah terkait penyelenggaraan perundingan Jenewa yang rencananya digelar 23 Februari masih kabur. Dalam hal ini, Bashar al-Jaafari menyatakan bahwa kurang dari satu bulan akan digelar perundingan lain mengenai Suriah, namun belum jelas apakah hal ini sama halnya dengan penangguhan perundingan Jenewa 4 atau tidak. (MF)