Protes Warga Suriah Anti-Turki

Menyusul pendudukan beberapa wilayah Suriah oleh militer Turki, warga provinsi Idlib di barat laut Suriah berdemonstrasi di dekat perbatasan dengan Turki menuntut pengembalian wilayah negara mereka yang diduduki oleh militer negara jiran itu.

Beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah Suriah termasuk kota Al-Bab diduduki militer Turki dan kelompok-kelompok teroris yang didukung Ankara. Turki mengerahkan pasukannya ke Suriah dengan klaim operasi pemberantasan terorisme dalam sebuah program Perisai Eufrat sejak 24 Agustus tahun dengan tujuan mendukung kelompok-kelompok teroris anti-pemerintah Damaskus.  

Suriah pada Agustus 2016 telah melayangkan dua surat secara terpisah kepada Sekjen PBB dan Ketua Dewan Keamanan PBB, mengecam operasi militer Turki di utara Suriah serta menilainya sebagai pelanggaran atas kedaulatan Suriah dan merupakan manifestasi kejahatan anti-kemanusiaan.

Krisis di Suriah berlangsung sejak 2011 menyusul agresi meluas kelompok-kelompok teroris dukungan Arab Saudi, Amerika Serikat dan sekutu mereka termasuk Turki, untuk menggulingkan pemerintahan sah Presiden Bashar Al-Assad.

Tidak diragukan lagi bahwa peningkatan pihak-pihak asing di Suriah serta pelanggaran kedaulatan negara itu, secara otomatis menimbulkan kekhawatiran warga Suriah atas aksi-aksi kejahatan dan pendudukan kelompok-kelompok teroris Takfiri. Melihat sepak terjang Turki dan koalisi anti-Daesh besutan AS dengan klaim pemberantasan terorisme, warga Suriah menyaksikan semakin banyak tangan yang lancang beraksi.  

Menurut warga Suriah, ancaman dari pihak teroris dan negara-negara agresor seperti Turki, sama seperti dua sisi satu mata uang yang tujuan utamanya adalah disintegrasi Suriah demi memuluskan makar Amerika Serikat dalam program Timur Tengah Baru. Dalam kondisi ini, sikap bersikeras pemerintah Turki untuk meningkatkan aksi mereka di Suriah, akan semakin menguak ketamakan Turki untuk menjarah wilayah negara jirannya.

Eskalasi aksi militer Turki di Suriah dan pelanggaran kedaulatan negara itu terjadi di satu Ankara berdasarkan deklarasi Moskow (deklarasi kolektif Rusia, Iran dan Turki) serta konferensi Astana, berkomitmen untuk menghormati kedaulatan teritorial Suriah. Dalam deklarasi Moskow disebutkan bahwa krisis Suriah tidak dapat diselesaikan dengan solusi militer, dan bahwa PBB harus berperan proaktif dalam upaya menyelesaikannya sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2257.

Melihat sepak terjang ilegal dan intervensif Turki, pemerintah Suriah bersikap cukup bijak dengan tidak langsung mengambil langkah sepadan namun dengan menempuh jalur hukum melalui PBB dan Dewan Keamanan PBB. Sementara di sisi lain, warga Suriah pun mendukung perjuangan hukum oleh pemerintah Damaskus dengan menggelar demonstrasi meluapkan kemarahan mereka terhadap pemerintah Turki. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah dan warga Suriah akan bersabar menghadapi kecongkakan dan kesewenang-wenangan pemerintah Turki ini?(MZ)