Terdesak, Erbil Kembali Minta Dialog dengan Baghdad

Dewan tinggi referendum pemerintah wilayah Kurdistan, Irak, Ahad (17/9) mengumumkan, sebuah delegasi dari wilayah Kurdistan kembali dikirim ke Baghdad untuk berdialog dengan pemerintah pusat Irak.

Stasiun televisi Al Mayadeen, Lebanon (17/9) melaporkan, ini adalah kali kedua, pemerintah wilayah Kurdistan, Irak mengirim delegasi ke Baghdad untuk membicarakan penyelenggaraan referendum pemisahan diri.

Sebelumnya, pertengahan Agustus 2017 lalu, wilayah Kurdistan, Irak mengirim delegasi ke Baghdad dan melakukan pembicaraan padat dalam beberapa hari dengan petinggi Irak dan beberapa duta besar negara tetangga, namun kembali dengan tangan kosong.

Pemerintah Irak berulangkali meminta pemerintah Kurdistan untuk memilih dialog ketimbang menyelenggarakan referendum pemisahan diri. Fouad Massoum, Presiden Irak, baru-baru ini meminta pemerintah Kurdistan untuk memulai dialog serius demi menghindari ketegangan dan konflik.

Diduga, statemen dan sikap serius petinggi Irak, Iran dan Turki telah memaksa Kurdistan untuk kembali mengirim delegasi ke Baghdad untuk berdialog.

Haider Al Abadi, Perdana Menteri Irak dalam wawancara dengan Associated Press, Sabtu (16/9) mengatakan, jika referendum ini memicu kekacauan di Irak, maka kami siap melakukan invasi militer.

Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki sebelum bertolak ke New York di Istanbul menuturkan, Turki tidak akan membiarkan Irak terpecah akibat referendum pemisahan diri Kurdistan. Binali Yildirim, PM Turki juga ikut berkomentar, referendum pemisahan diri di utara Irak, terkait dengan keamanan nasional Turki.

Sementara itu, Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ahad (17/9) mengatakan, kesepakatan perbatasan akan tetap terjaga, hanya dengan pemerintah pusat Irak. Pemisahan diri wilayah Kurdistan dari pemerintahan pusat Irak berarti penutupan seluruh jalur dan pintu perbatasan Iran dengan wilayah Kurdistan. (HS)