Kementerian Perminyakan Irak Peringatkan Pejabat Kurdistan

Kementerian Perminyakan Irak menegaskan bahwa minyak adalah kekayaan nasional dan milik semua rakyat dan suku di negara ini, termasuk Kurdistan Irak.

Kementerian ini juga memperingatkan tentang penyalahgunaan kondisi luar biasa yang sekarang terjadi di Irak untuk mendominasi ladang-ladang minyak.

Menurut Russia El Youm, Minggu (24/9/2017), Kementerian Perminyakan Irak dalam sebuah pernyataan, memperingatkan kepada semua pihak yang berusaha untuk memanfaatkan kondisi tegang di Irak untuk mendominasi kekayaan rakyat negara ini atau untuk intervensi dalam urusan perusahaan-perusahaan minyak termasuk perusahaan minyak Kirkuk.

Kementerian Perminyaan Irak menegaskan, meskipun terjadi perselisihan antara pemerintah pusat Baghdad dan wilayah Kurdistan mengenai kebijakan minyak dan tidak adanya komitmen Kurdistan terhadap perjanjian yang disepakati, namun sejak tahun 2003 Kementerian Perminyakan telah berusaha untuk berinvestasi dalam kekayaan nasional dan memenuhi kebutuhan rakyat Irak dari semua kelompok suku dan etnis.

Disebutkan pula bahwa wilayah Kurdistan mengeskpor minyak daerah ini dan menandatangani perjanjian dengan perusahaan-perusahaan asing tanpa pemberitahuan dan koordinasi dengan pemerintah federal.

Sejumlah partai wilayah Kurdistan Irak pada 7 Juni 2017 menggelar pertemuan yang dihadiri oleh Masoud Barzani, Pemimpin Kurdistan Irak. Mereka sepakat untuk menyelenggarakan referendum pemisahan wilayah Kurdistan dari Irak pada tanggal 25 September 2017.

Rencana tersebut menuai penentangan tegas dari pemerintah pusat Baghdad, berbagai kelompok di Irak dan negara-negara regional dan dunia termasuk Iran dan Turki.

Anggota parlemen Irak pada tanggal 12 September 2017 mengumumkan bahwa penyelenggaraan referendum pemisahan wilayah Kurdistan adalah ilegal dan mereka menentang rencana tersebut. Meski demikian, Masoud Barzani menyerukan warga Kurdi Irak untuk berpartisipasi dalam referendum ini. (RA)