Konsensus Nasional-Regional untuk Menekan Kurdistan Irak

Hanya dua hari pasca penyelenggaraan referendum pemisahan Kurdistan dari Irak, konsensus anti-Masoud Barzani dan pemerintah lokal Kurdistan di tingkat nasional dan di level regional mulai terbentuk.

Perilaku separatisme di Kurdistan Irak tentunya akan menyebabkan wilayah ini menanggung kerugian yang besar. Tindakan tersebut telah memunculkan semacam konsensus di internal Irak dan pengambilan kebijakan oleh negara-negara di kawasan yang selaras dengan konsensus ini.

Kelompok-kelompok internal Irak menganggap referendum pemisahan wilayah Kurdistan sebagai ancaman terhadap integritas teritorial negara mereka, dan ancaman ini telah mendorong persatuan dalam internal Irak.

Parlemen Irak dalam sidang khusus pada Rabu, 27 September 2017, menyetujui tindakan hukuman terhadap para pejabat Kurdistan karena menyelenggarakan referendum pemisahan wilayah ini dari Irak. Sidang ini dihadiri oleh lebih dari 160 angota parlemen Irak dan Perdana Menteri serta menteri-menteri seperti Menteri Pertahanan dan Perminyakan dan juga Penasihat Keamanan Nasional Irak.

Salah satu ketentuan terpenting dalam keputusan parlemen Irak adalah tuntutan penindakan hukum terhadap Masoud Barzani, Pemimpin Kurdistan Irak dan terhadap semua orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan referendum pemisahan Kurdistan, dan pengadilan terhadap mereka, terutama Barzani.

Tuntutan tersebut menunjukkan terbentuknya konsensus nasional dan tekad serius parlemen Irak untuk berinteraksi dengan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara. Hal ini juga menegaskan kembali tentang tidak sahnya referendum pemisahan Kurdistan dari Irak dan penegasan tidak akan diterima dan dilaksanakannya hasil referendum tersebut.

Ketentuan penting lain dalam keputusan Parlemen Irak adalah penutupan  semua penyeberangan perbatasan di wilayah Kurdistan dan anggapan semua barang yang masuk ke Irak dari perbatasan-perbatasan ini sebagai barang selundupan.

Ketentuan ini menyiratkan bahwa, selain keputusan penindakan hukum, pemerintah Irak juga mengagendakan untuk mengambil tindakan ekonomi untuk menekan ekonomi wilayah Kurdistan. Pemberlakukan tekanan dan hukuman secara ekonomi lebih mudah ketimbang penindakan hukum, sebab Irak memiliki kapasitas untuk melakukannya, bahkan langkah ini akan berdampak nyata dalam jangka pendek dan panjang terhadap wilayah Kurdistan.

Terkait hukuman ekonomi terhadap Kurdistan, Parlemen Irak terfokus pada sumber-sumber minyak Kirkuk, sebab, sumber-sumber minyak berperan penting bagi ekonomi Kurdistan. Untuk merealisaikan hukuman tersebut, Parlemen Irak telah menuntut Haider al-Abadi, PM negara ini, yang juga sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak, untuk menempatkan pasukan keamanan di berbagai wilayah yang menjadi sengketa dengan otoritas Kurdistan seperti Kirkuk dan mengembalikan semua sumur minyak di kota ini.

Hukuman ekonomi pemerintah Irak terhadap wilayah Kurdistan tidak hanya bersifat hukuman internal, namun Organisasi Penerbangan Irak juga menginformasikan kepada seluruh penerbangan asing untuk menghentikan penerbangan mereka ke wilayah Kurdistan. Atas permintaan tersebut, maskapai-maskapai penerbangan Lebanon dan Mesir membatalkan penerbangan mereka ke Kurdistan Irak. Turki dan Uni Emirat Arab juga membatalkan penerbangan menuju Kurdistan, sementara Yordania mengumumkan kesiapannya untuk bekerjasama dengan Irak dalam masalah ini.

Perkembangan tersebut menunjukkan semacam keselarasan kebijakan regional dengan langkah pemerintah Irak untuk menghukum Kurdistan. Langkah ini tentunya akan menjadi pukulan keras terhadap sektor pariwisata sebagai salah satu sumber ekonomi penting bagi Kurdistan dan terisolasinya wilayah tersebut.

Meskipun Barzani menegaskan pelaksanaan referendum pemisahan Kurdistan dari Irak, namun tampaknya tekanan internal, regional dan internasional akan menghalangi terealisasinya ambisi Pemimpin Wilayah Kurdistan itu. (RA)