Baghdad: Tidak Ada Dialog dengan Kurdistan terkait Referendum

Juru bicara pemerintah Irak mengatakan, Baghdad tidak memiliki dialog apapun dengan para pejabat lokal Kurdistan tentang referendum pemisahan wilayah ini.

Saad al-Hadithi mengatakan hal itu dalam wawancara dengan jaringan televisi al-Hadath seperti dikutip IRIB,  Kamis (28/9/2017).

"Pemerintah Irak tidak akan pernah mundur dari posisinya, dan wilayah Kurdistan Irak harus mematuhi instruksi pemerintah pusat," tegasnya.

Ia menambahkan, namun masih ada kemungkinan untuk mundur dari referendum dan pembatalannya, dan dalam kondisi seperti ini, ruang yang tepat untuk dialog bisa dibuat.

"Wilayah Kurdistan Irak merupakan bagian dari kedaulatan nasional negara ini. Referendum di wilayah ini digelar tanpa koodinasi dan diluar kerangka konstitusi. Pemerintah Irak –berdasarkan konstitusi, keputusan Mahkamah Agung Konstitusi dan persetujuan parlemen– diperlukan untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap Kurdistan," jelasnya.

Al-Hadithi lebih lanjut menuturkan, pemerintah bersikeras untuk menjaga keselamatan semua warga Irak, termasuk warga Kurdistan sebagaimana warga Irak lainnya, dan tidak ingin tercipta konflik internal di antara berbagai etnis dan suku masyarakat di negara ini. Oleh sebab itu, lanjutnya, ada berbagai opsi hukum, politik, ekonomi dan perdagangan yang secara bertahap akan dipilih.

Meski ada penentangan internasional dan penolakan dari pemerintah pusat Irak, namun Masoud Barzani, Pemimpin Wilayah Kurdistan tetap menyelenggarakan referendum pemisahan wilayah ini dari Irak pada 25 September 2017. (RA)